jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Berita SJSN > Jaminan Kesehatan

08 Juni 2019

Menegaskan Kembali Prinsip Gotong Royong dalam JKN-KIS

Lima tahun sudah program Jaminan Kesehatan Nasional berjalan. Lebih dari 222 juta warga telah terdaftar sebagai peserta program ini. Ada yang rutin memanfaatkannya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan. Ada pula yang hanya rutin membayar tanpa memanfaatkannya karena dalam kondisi sehat.

Itulah yang sebenarnya menjadi prinsip dibentuknya program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), yakni prinsip gotong royong. Masyarakat yang sehat membantu masyarakat yang sakit. Masyarakat yang mampu membantu masyarakat yang tidak mampu. Harapannya, semua masyarakat pun bisa mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan.

Manfaat adanya program JKN antara lain dirasakan Hotlamria Butar Butar (52). Ia memanfaatkan program ini sejak empat tahun yang lalu. Pada April 2015, ia didiagnosis memiliki kanker payudara stadium 4. Bukan biaya yang murah jika ia harus membayar biaya pengobatan itu sendiri.

Setiap tiga minggu sekali, Hotlamria harus mendapatkan terapi pengobatan yang kira-kira menghabiskan sekitar Rp 20 juta sekali terapi. Sebagai pengusaha sembako, penghasilannya tentu tidak cukup untuk membayar semua keperluan pengobatannya.

“Saya sudah mendaftar sebagai peserta JKN sebelum didiagnosis sakit. Awalnya ya untuk jaga-jaga saja. Lagian biaya iurannya (peserta mandiri kelas II) hanya Rp 52.000 setiap bulan,” katanya.

 

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ilustrasi. Seorang anak penderita kanker yang dirawat di Rumah Sakit Dr Cipto Mangunkusumo, Jakarta, menyimak saat dibacakan dongeng ketika kunjungan bakti sosial Komunitas Tunas Bangsa, Menurut data dari WHO ada 150 dari 1 juta orang anak menderita kanker dari sekitar 2 persen jumlah kasus kanker di Indonesia.

 

Menurut Ketua Kelompok Dukungan Kanker Pelangi, Diana Subianto, program JKN sangat membatu pasien-pasien penyakit kronis, khususnya kanker. “Dulu, kalau orang kena kanker artinya tinggal menunggu waktu saja (meninggal). Kalau ada biaya ya bisa diobati, kalau enggak ada biaya ya mau bagaimana. Berbeda dengan sekarang yang semua bisa dilayani karena adanya JKN,” ujarnya.

Melihat besarnya manfaat yang bisa diberikan kepada masyarakat, Diana pun tetap rutin membayar iuran kepada BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN, meski ia tidak lagi membutuhkan perawatan rutin. Diana adalah penyintas kanker payudara, terapi yang dijalankannya sudah bisa dihentikan sejak 2001.

Patut disadari, program JKN sudah menjadi tumpuan bagi sebagian besar masyarakat. Keberlanjutan program ini harus dipastikan terus berjalan dengan baik. Untuk pasien hemodialisa atau cuci darah misalnya, pada 2014-2017 tercatat sudah ada 1,3 juta orang pasien yang terlayani. Biaya yang dikeluarkan selama itu berkisar Rp 10,7 triliun.

 

Selain itu, pasien yang juga banyak mendapatkan layanan adalah pasien penyakit katastropik seperti jantung, gagal ginjal, dan kanker. Sejak Januari-Maret 2019 saja, BPJS Kesehatan telah mencatat biaya yang harus dikeluarkan sekitar Rp 5,6 triliun.

 

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris saat ditemui pekan lalu menyampaikan, keberlanjutan program JKN-KIS adalah mutlak. Untuk itu, komitmen semua lintas sektor harus semakin diperkuat.

 

Keberlanjutan program JKN-KIS adalah mutlak. Untuk itu, komitmen semua lintas sektor harus semakin diperkuat.

 

Kerja sama antar lintas kepentingan sangat penting, mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, lembaga terkait seperti Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), DPR, Badan Pemeriksa Keuangan, dan asosiasi profesi, hingga masyarakat umum.

“Program JKN-KIS merupakan manisfestasi dari aksi kolektif, kolaboratif, dan konstruktif dari seluruh elemen. Artinya, program ini  harus dikerjakan secara bersama-sama, bergotong royong, dan bahu membahu dari seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal,” ujar Fachmi.

Pembenahan

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR dengan Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ketua DJSN, Direktur BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, serta Menteri Kesehatan pada Senin (27/5/2019) disepakati, upaya perbaikan sistem JKN perlu dipercepat. Perbaikan ini sesuai dengan hasil audit BPKP pada 2018. Perbaikan ini bisa diselesaikan jika prinsip gotong royong yang menjadi amanat program JKN-KIS dijalankan dengan optimal.

 

Berdasarkan hasil audit yang dilaporkan, Ketua BPKP Ardan Ardiperdana mengatakan, setidaknya ada empat hal yang harus diperbaiki, yakni: sistem kepesertaan, manajemen iuran, dan piutang; sistem pelayanan dan biaya operasional; strategi pembayaran atas pembelian (strategic purchasing); serta tata kelola teknologi.

 

 

Dari sisi kepesertaan, masih ada sekitar 15 persen masyarakat Indonesia yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Di lain sisi, sebanyak 27,4 juta data peserta yang juga masih bermasalah, baik karena nomor yang tidak benar atau pun terdata ganda. Elektabilitas iuran peserta PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) atau peserta mandiri juga masih 53,72 persen. Artinya, ada potensi piutang yang tidak tertagih. Selain itu, masih ada sekitar 6.000 badan usaha yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

 

Dari sisi kepesertaan, masih ada sekitar 15 persen masyarakat Indonesia yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.

 

Fachmi mengatakan, BPJS Kesehatan sebagai penyedia layanan program JKN-KIS berupaya terus meningkatkan jumlah peserta. Ia mengakui jika program ini sangat berkaitan dengan jumlah peserta dan pemberian manfaat. “Kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan agar program JKN bisa terus berlanjut. Ini bisa menjadi salah satu bentuk gotong royong yang konkret,” ucapnya.

Sementara, dari sisi pembayaran atas pembelian, BPKP mencatat adanya potensi pembayaran kapitasi yang tidak sesuai pada 2018 sekitar Rp 3,6 miliar. “Inefisiensi pembayaran klaim layanan rumah sakit dikarenakan kontrak rumah sakit dalam penggunaan tarif lebih tinggi dari kelas rumah sakit yang seharusnya. Tercatat sampai Rp 819 miliar,” kata Ardan.

Defisit

Permasalahan tersebut berdampak pada defisit yang dialami BPJS Kesehatan dalam pembiayaan program JKN-KIS. Tahun 2018 tercatat defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 20,5 triliun. Jumlah itu kemudian berkurang menjadi Rp 9 triliun setelah mendapatkan suntikan dana dari pemerintah sekitar Rp 11 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, defisit BPJS Kesehatan perlu solusi yang komprehensif. Bantuan dari pemerintah saja tidak bisa menjadi solusi untuk keberlanjutan program JKN-KIS selanjutnya. “Sisa Rp 9 triliun dari defisit BPJS Kesehatan sebaiknya bisa dipikirkan bersama untuk penyelesaiannya,” katanya.

 

KOMPAS/RIZA FATHONI

Menteri Kesehatan Nila Moeloek (kiri) berjabat tangan dengan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris seusai jumpa pers di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Jumpa pers tersebut menjelaskan tentang permasalahan terkait pelayanan Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

 

Setidaknya, dari rapat dengar pendapat dengan DPR, defisit ini bisa diselesaikan dengan mengoptimalkan dana yang masih belum didapatkan dari piutang peserta PBPU, dana kapitasi yang mengendap, serta kepesertaan yang belum terdaftar. Hal lainnya, mempertimbangkan bauran kebijakan dan mengkaji rasionalisasi antara manfaat yang diterima dan biaya iuran yang dikeluarkan peserta.

Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata kepada seluruh masyarakat menjadi keniscayaan yang harus diberikan oleh pemerintah. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36/2009 jelas berbunyi, setiap orang berhak atas kesehatan.

Pasal 5 pun menyampaikan, setiap orang memiliki hak yang sama dalam mengakses sumber daya kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Harapannya, program JKN-KIS inilah yang menjadi bentuk konkretnya yang kemudian dijalankan dengan penuh komitmen secara bersama-sama oleh semua pihak.

 

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ilustrasi. Suasana pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Selatan, Banten, Jumat (3/5/2019). Akreditasi jadi syarat wajib bagi rumah sakit mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan agar peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat mendapat layanan kesehatan bermutu. Selain BPJS Kesehatan, RSUD Tangerang Selatan juga menggratiskan biaya pengobatan bagi warga Tangerang Selatan sejak enam tahun lalu hanya dengan menunjukkan KTP elektronik.

 

 

Editor : YOVITA ARIKA
Komentar
Email*
Nama
Website