jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Berita SJSN > Jaminan Kesehatan

23 Maret 2020

Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik, Salinan Putusan MA Ditunggu

Bisnis.com, JAKARTA — Belum diterimanya salinan putusan Mahkamah Agung terkait pembatalan kenaikan iuran jaminan kesehatan membuat implementasinya belum dapat dilakukan.

Seperti diketahui, Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui putusan judicial review terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan sejumlah undang-undang.

“[Pasal 34 ayat 1 dan 2] tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro, Senin (9/3/2020).

Putusan tersebut ditetapkan pada Kamis (27/2), oleh Hakim MA Supandi selaku ketua majelis hakim bersama Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi, masing-masing sebagai anggota. Dengan pembatalan tersebut, maka besaran iuran BPJS Kesehatan kembali berlaku seperti sebelum Perpres tersebut diterbitkan.

 

 

 

Masyarakat melakukan proses administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (10/2/2020)./Bisnis-Paulus Tandi Bone

 

Adapun gugatan tersebut awalnya diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah pada akhir 2019. Mereka keberatan dengan kenaikan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan yang mencapai 100 persen.

Menurut Perpres 75/2019, peserta mandiri BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2020 harus membayar nilai iuran lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Perinciannya, kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, dan kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan hingga saat ini, pihaknya belum menerima secara resmi salinan putusan MA terkait pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Hal tersebut membuat belum adanya keputusan dari pemerintah, maupun BPJS Kesehatan selaku operator program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terkait dengan perubahan besaran iuran.

Alhasil, besaran iuran yang sekarang berlaku masih sesuai dengan Perpres 75/2019.

“Ketika besaran iuran di sistem Teknologi Informasi (TI) akan disesuaikan, BPJS Kesehatan memerlukan payung hukum. Kami harus memastikan dulu, seperti apa detail putusan MA dimaksud [untuk kemudian membahas ketentuan besaran iuran yang berlaku],” terangnya kepada Bisnis, Minggu (22/3).

Iqbal menjabarkan BPJS Kesehatan telah berkoordinasi dengan pemerintah terkait batalnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan, meskipun belum terdapat salinan putusan MA secara resmi. Namun, koordinasi yang berlangsung masih terbatas.

 

 
 

Dia menerangkan pihaknya bersama pemerintah baru melakukan pembahasan terkait pembatalan kenaikan iuran peserta mandiri. Pembahasan yang berlangsung lebih mengarah kepada kepastian kecukupan pembiayaan BPJS Kesehatan pada 2020.

Iqbal pun belum mau berkomentar lebih lanjut mengenai batalnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Meskipun begitu, dia menyatakan bahwa apapun hasil akhir dari pembahasan pembatalan kenaikan iuran tersebut, pelayanan bagi peserta tidak akan berubah dan akan tetap optimal.

“Kalau mau membahas [pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan] kan harus ada bahan yang dibahas, 2 pekan [setelah sidang MA] kan bisa jadi belum ada [salinan putusan]. Biar komprehensif kami harus pelajari putusan lengkapnya,” imbuhnya.

Kajian Komprehensif

Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Ekonomi Kesehatan Mohamad Subuh juga mengaku Kementerian Kesehatan (Kemenkes) belum menerima salinan putusan tersebut. Menurutnya, hal itu membuat pemerintah belum dapat melakukan kajian yang komprehensif mengenai pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Salinan keputusan MA secara resmi belum diterima oleh Kemenkes, jadi saya kira sulit menelaah secara utuh amar keputusan MA tersebut,” ujar Subuh, Minggu (22/3).

Meskipun begitu, dia menekankan Kemenkes akan selalu memastikan pelayanan kesehatan berjalan seperti biasa, apapun keputusan terkait dengan pembatalan kenaikan iuran tersebut nantinya.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menjelaskan walaupun belum terdapat salinan putusan resmi dari MA, pihaknya telah melakukan pembahasan mengenai pembatalan ini. Tetapi, dia belum dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai apa saja poin pembahasan yang telah dilakukan Kemenkeu bersama dengan pihak-pihak terkait.

 

 

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersama Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris (kiri) mengikuti Rapat Kerja Gabungan (Rakergab) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020)./ANTARA FOTO-Dhemas Reviyanto

 

“[Akan ada informasi lebih lanjut] nanti kalau sudah diputuskan pemerintah untuk langkah ke depannya,” sambung Askolani.

Dia pun menyatakan pemerintah sangat menghormati keputusan MA untuk mengabulkan judicial review atas regulasi itu. Putusan tersebut akan dikaji lebih lanjut oleh pemerintah.

Pengamat asuransi sekaligus Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi Hotbonar Sinaga menilai putusan MA tersebut merupakan langkah yang adil dan tepat. Alasannya, saat ini, kondisinya dinilai tidak tepat untuk menaikkan iuran yang dapat membebani masyarakat.

Dia menegaskan putusan MA mengenai pembatalan iuran BPJS Kesehatan harus segera diimplementasikan. Oleh karena itu, pemerintah harus segera menerbitkan aturan yang membatalkan kenaikan iuran.

“Memang betul perlu payung hukum sebagai dasar penurunan iuran tersebut. Pemerintah harus bergerak cepat melakukan koreksi atas hal [kenaikan iuran] tersebut dan berlaku mundur sesuai tanggal keputusan sebelumnya,” ujar Hotbonar.

Mantan Direktur Utama Jamsostek tersebut menyatakan payung hukum yang dibuat pemerintah harus berbentuk Perpres agar dapat membatalkan atau mengoreksi Perpres 75/2019. Dia menambahkan Direksi BPJS Kesehatan dan Kemenkes mesti segera menyurati pemerintah agar tidak ada kekosongan hukum.

 

 

 

Petugas melayani calon pasien menyelesaikan proses administrasi di RSUD Jati Padang, Jakarta, Senin (7/1/2019)./ANTARA FOTO-Aprillio Akbar

 

 

Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar juga menyatakan pemerintah harus melakukan perbaikan di tingkat regulasi, sebelum pembatalan kenaikan iuran dapat diimplementasikan.

“Pemerintah harus merevisi Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres 75/2019 terkait putusan MA tentang pembatalan kenaikan iuran peserta mandiri,” ucapnya.

Timboel menambahkan selain merevisi aturan tentang iuran peserta mandiri, pemerintah diharapkan segera melakukan revisi Pasal 52 ayat 1 huruf (o) Pepres Nomor 82 Tahun 2018 yang menyatakan pembiayaan atas kejadian bencana atau wabah tidak ditanggung JKN.

Hal itu perlu dilakukan untuk memastikan dasar hukum BPJS Kesehatan menjamin pembiayaan kesehatan bagi pasien yang terinfeksi virus corona. Apabila mengacu kepada pasal tersebut, virus corona adalah wabah yang tidak dijamin.

 

Peserta BPJS Kesehatan duduk di ruang tunggu, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (23/3/2020). - ANTARA FOTO/Makna Zaezar

Peserta BPJS Kesehatan duduk di ruang tunggu, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (23/3/2020). - ANTARA FOTO/Makna Zaezar

 

Editor : Annisa Margrit

Komentar
Email*
Nama
Website