x

Login

Lupa Password

Berita SJSN > Jaminan Kesehatan

25 Juni 2012

Cukai Rokok Tak Sebanding Biaya Kesehatan Akibat Dampak Rokok

[JAKARTA] Sekjen Perhimpunan Dokter Paru Indonesia(PDPI), Dr Bahtiar Husain Sp  P MH Kes menyatakan, cukai rokok yang diterima oleh negara tidak sebanding dengan biaya kesehatan yang harus dibayar oleh negara dan masyarakat akibat rokok.

Pemerintah memperoleh bea dan cukai produk tembakau seperti rokok sekitar Rp 40 triliun/tahun, namun biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya kesehatan akibat dampak rokok mencapai Rp 120 triliun per tahun.

Hal itu disampaikan Bahtiar pada sebuah seminar bertajuk Hidup dalam Lingkungan Sehat dengan Tidak Merokok yang diselenggarakan oleh PDPI di Jakarta, pekan lalu. Dia mengatakan, apabila seluruh pengobatan
nantinya akan dibiayai oleh Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), maka Jamkesmas harus menanggung Rp 80 triliun sisa biaya pengobatannya.

”Ini timpang, sudah masyarakatnya sakit, negara juga harus defisit akibat rokok,” kata Bahtiar.

Ketimpangan ini, menurut Bahtiar, akan semakin terasa pada 2014, karena pada tahun itu Undang-Undang (UU) Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) sudah dilaksanakan, sehingga seluruh biaya asuransi kesehatan masyarakat akan ditanggung oleh pemerintah.

”Ini semua kan menggunakan uang rakyat. Secara logika, berarti rakyat patungan untuk dana yang tersedot akibat rokok,” ujar Bahtiar.

RPP Tembakau
Sementara itu, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi berjanji akan terus mendorong agar Rancangan Peraturan Pemerintah Pengendalian Dampak Produk Tembakau yang digagas almarhumah Endang Rahayu  Sedyaningsih dapat segera disahkan guna mengurangi dampak tembakau bagi masyarakatnya yang serius.

“Kami akan terus mendukung RPP itu. Kami minta tolong untuk terus menerus menekankan ini kepada masyarakat, betapa dampak rokok itu sangat buruk terutama terhadap anak-anak dan perempuan hamil,” kata Menkes pekan lalu.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan pembahasan RPP itu telah selesai dan kini telah dikirimkan kepada presiden untuk dibahas dalam rapat kabinet dan disahkan. Pembahasan RPP tersebut membutuhkan waktu hingga tiga tahun dan mengalami proses perundingan yang cukup alot antara Kemkes, kementerian terkait lainnya, industri rokok, dan juga petani tembakau. [Ant/M-15]

 

Sumber : Suara Pembaruan epaper

Follow Kami di:

Komentar
Email*
Nama
Website
Iklan



Kembali Ke Jamsosda Atas