x

Login

Lupa Password

Berita SJSN > Penyelenggara Jaminan Sosial

08 Oktober 2012

Besaran Iuran BPJS - Perhitungan Pemerintah Rasional

JAKARTA– Besaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk penerima bantuan iuran (PBI) yang diusulkan pemerintah sebesar Rp22.202,dinilai lebih rasional ketimbang usulan Ikatan Dokter Indoneisa (IDI) sebesar Rp50.000per orang setiap bulan.

Anggota DPR Komisi IX Hang Ali Syahputra Pohan mengatakan, besaran iuran BPJS untuk PBI yang paparkan pemerintah memiliki perhitungan lebih jelas,mulai utilisasi, inflasi, hingga kemungkinan lainnya.Adapun besaran iuran yang dikemukakan IDI hanya didasarkan pada asumsi atau perkiraan. ”Bukannya saya membela pemerintah, tapi hitungannya lebih realistis,” ungkap Hang Ali dalam seminar tentang ”Pembiayaan dan Kelangsungan Program Jaminan Sosial”di Jakarta kemarin.

Dia menilai angka yang dipatok pemerintah saat ini sebesar Rp22.202 jauh lebih besar jika dibandingkan dengan besaran iuran yang ditetapkan dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sebesar Rp 6.500 per orang setiap bulan.Pihaknya meyakini angka yang ditetapkan pemerintah dalam BPJS akan memberikan pelayanan yang jauh lebih baik ketimbang Jamkesmas.” Kapitasi dokter dalam iuran Jamkesmas hanya Rp1.000, sementara di BPJS mencapai Rp6.000,”ujarnya.

Menurut dia, dalam sistem asuransi makin banyak peserta yang dijamin, besaran iuran yang ditanggung akan semakin kecil. Sebaliknya makin kecil jumlah peserta yang dijamin, biaya yang dibayar semakin tinggi. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali H Situmorang mengatakan, sebagai langkah awal, besaran iuran yang ditetapkan pemerintah sudah cukup memenuhi standar.

Besaran iuran tersebut tidak berlaku secara permanen, tapi dimungkinkan mengalami penambahan sesuai dengan kebutuhan di tahun berjalan.” Angka medium sebesar Rp22.202 sebaiknya dijadikan patokan awal, sambil melihat situasi pada pelaksanaannya. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan hitungan tahun berikutnya,” kata Chazali.

Dia membantah jika iuran sebesar Rp22.202 bakal berdampak pada minimnya pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat,khususnya di daerah terpencil. Baik masyarakat di daerah terpencil maupun perkotaan, kata Chazali, akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama. ??andi setiawan

 

Sumber : Seputar Indonesia

Follow Kami di:

Komentar
Email*
Nama
Website
Iklan



Kembali Ke Jamsosda Atas