jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

TOPIK > JAMSOS DALAM PIDATO KENEGARAAN > 16 AGUSTUS 2019, PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI DALAM RANGKA HUT KE-74 PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI DI DEPAN SIDANG BERSAMA DPR RI DAN DPD RI

jokowi.jpg 16 Agustus 2019, Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI di Depan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI

Namun, untuk mencetak SDM yang pintar dan berbudi pekerti luhur harus didahului oleh SDM sehat dan kuat. Kita turunkan angka stunting sehingga anak-anak kita bisa tumbuh menjadi generasi yang premium. Kita perluas akses kesehatan dengan pemanfaatan teknologi dan pembangunan infrastruktur dasar ke seluruh pelosok tanah air. Kita tingkatkan kualitas kesehatan dengan pengembangan inovasi dan budaya hidup sehat.

(Halaman 5-28 s.d. 5-29)

 

LAMPIRAN

Jaminan Sosial

Melalui UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk membangun skema jaminan sosial bagi seluruh penduduk. Sesuai amanat UU SJSN selanjutnya disusun UU No.24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Berdasarkan UU BPJS, program JKN dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pencapaian kepesertaan semesta atau Universal Health Coverage(UHC) sedangkan program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pencapaian kepesertaan semesta pada pekerja di berbagai sektor.

 

Dari awal implementasi program pada 1 Januari 2014 hingga akhir tahun 2018, cakupan kepesertaan program JKN meningkat secara bertahap dengan rata -rata kenaikan sekitar 6,4 persen per tahun. Pada akhir 2014, cakupan kepesertaan mencapai 52,9 persen jumlah penduduk dan pada akhir 2018 cakupan kepesertaan telah mencapai 78,5 persen jumlah penduduk. Dengan demikian, secara total cakupan kepesertaan telah meningkat sebanyak sekitar 25,6 persen dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pelaksanaan program JKN. Namun demikian, masih dibutuhkan kenaikan sebesar 16,5 persen untuk mencapai amanat RPJMN 2015-2019 yang telah mentargetkan cakupan kepesertaan sebesar 95 persen jumlah penduduk di tahun 2019 dimana angka tersebut jauh di atas rata-rata kenaikan cakupan kepesertaan per tahun. Sedangkan pada tahun 2017-2018, terdapat peningkatan jumlah peserta JKN dalam kisaran 20 juta jiwa.

 

Di sisi lain, cakupan kepemilikan program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan peserta formal tahun 2016-2018 berturut-turut sebesar 22,59 persen; 24,73 persen; dan 28,76 persen. Sementara cakupan untuk peserta informal tahun 2016-2018 berturut-turut yaitu sebesar 1,16 persen; 1,41 persen, dan 1,93 persen. Angka tersebut masih cukup jauh apabila dibandingkan dengan target sasaran RPJMN 2015-2019. Apabila dilihat lebih detail, data kepesertaan program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan hanya memperhitungkan kepesertaan aktif dan tidak mengikutkan peserta non-aktif seperti halnya program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

 

 

 

Download Pdf
File not found.