jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

TOPIK > JAMSOS DALAM PIDATO KENEGARAAN > 16 AGUSTUS 2017, PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI DALAM RANGKA HUT KE-72 PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI DI DEPAN SIDANG BERSAMA DPR RI DAN DPD RI

120px-Joko_Widodo_2014_official_portrait.jpg 16 Agustus 2017, Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI di Depan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI

Kita harus ingat bahwa membangun Indonesia adalah membangun manusia Indonesia. Alhamdulillah, kerja bersama kita selama ini dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia telah menuai hasil yang menggembirakan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia bergerak naik dari negara kategori medium high development menjadi negara dalam kategori high human development, dengan angka IPM naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 di tahun 2016.
 
Kenaikan IPM tersebut tidak lepas dari kerja bersama kita dalam meningkatkan cakupan Program Kartu Indonesia Sehat, Program Kartu Indonesia Pintar, Program Jaminan Kesehatan Nasional, dan program Pemberian Makanan Tambahan untuk anak balita dan ibu hamil.
 
(Halaman 7-8)
 
 
 
LAMPIRAN
 
 
Capaian Utama Pembangunan
 
Jaminan sosial merupakan salah satu bagian dalam perlindungan sosial yang bertujuan untuk melindungi penduduk dari berbagai risiko dan kerentanan dalam siklus hidup sesuai amanat UU No. 40/2004. Program jaminan sosial terdiri dari JKN dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JKm). Cakupan peserta dalam program JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS) semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014 atau tahun pertama pelaksanan program JKN/KIS, jumlah peserta JKN sebanyak 133,42 juta jiwa. Cakupan peserta JKN/KIS terus bertambah menjadi 156,79 juta jiwa (2015) dan 171,94 juta jiwa (2016). Pada 1 Juli 2017, peserta program JKN/KIS telah mencapai 178,38 juta jiwa.
 
 
Permasalahan dan Kendala
 
Program Jaminan Sosial masih menghadapi berbagai masalah dan kendala. Permasalahan pelaksanaan JKN/KIS antara lain: (1) Masih rendahnya jumlah pekerja bukan penerima upah yang menjadi peserta JKN; (2) Tingginya kasus adverse selection atau peserta yang mendaftar telah dalam keadaan Sakit; (3) Belum optimalnya mekanisme verifikasi dan validasi data peserta PBI. Adapun tantangan yang dihadapi program JKN/KIS, yaitu keberlanjutan pembayaran iuran para peserta bukan penerima upah.
 
 
Arah Kebijakan dan Strategi
 
Beberapa arah kebijakan dan strategi telah dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan Program Jaminan Sosial. Arah kebijakan pengembangan jaminan sosial antara lain: (1) Perluasan cakupan kepesertaan Program JKN dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan; (2) Penguatan kelembagaan jaminan sosial. Perluasan cakupan kepesertaan Program Jaminan Sosial dilaksanakan dengan berbagai strategi, yakni: (a) Penyederhanaan proses bisnis pendaftaran dan pembayaran iuran melalui mobile service dan pelayanan satu atap; (b) Perluasan akses pendaftaran JKN/KIS melalui pihak ketiga (kader JKN); (c) Penjangkauan kepesertaan sektor informal dengan sistem keagenan Perisai matau Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (d) Bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan asosiasi profesi untuk mendaftarkan pegawai dan anggotanya sebagai peserta, dan kemitraan dengan beberapa perusahaan untuk mengalokasikan dana Corporate Social Responsibilities (CSR) gunam membayar iuran pekerja rentan untuk sementara waktu.
 
(Bab 4 Halaman 73-77)
Download Pdf
File not found.