jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Martabat

Peran Tenaga Ahli

  1. Pendampingan ahli dalam perumusan Rancangan Peraturan-peraturan Pelaksanaan UU SJSN
    1. UU BPJS, pendampingan ahli dalam perumusan naskah RUU BPJS dan konsep transformasi Persero Jamsostek, Taspen, Asabri, Askes menuju BPJS (2007-2011)
    2. PerPres No. 44 Tahun 2008, KepPres No. 110/M Tahun 2008, Pendampingan ahli dalam perumusan konsep independen opsi-opsi bentuk kelembagaan serta tugas pokok dan fungsi DJSN, sejak 2004 hingga terbentuknya DJSN pada tahun 2008.
    3. RUU Badan Penerima Jaminan Sosial
      • Pendampingan ahli dalam perumusan konsep independen tentang opsi-opsi bentuk kelembagaan BPJS, sistematika, perumusan naskah akademik, muatan, dan harmonisasi rumusan.
      • Pemetaan dan telaah kelembagaan.
    4. RPP Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Pendampingan ahli dalam perumusan konsep independen, sistematika, dan substansi RPP PBI JS.
    5. RPerPres Program Jaminan Kesehatan
      • Pendampingan ahli dalam perumusan konsep independen, dan sistematika RPerPres Program JK, serta perumusan peta jalan (road map) pembentukan RPerPres Program JK.
      • Pemetaan dan telaah penyelenggaraan program jaminan kesehatan, asosiasi fasilitas kesehatan, rumah sakit, tenaga kerja, dan kebijakan-kebijakan pelayanan kesehatan.
  2. Merancang Naskah Akademik dan Konsep RUU tentang Perubahan UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, bekerja sama dengan Badan Legislasi DPR RI, Agustus 2010.
  3. Pendampingan Ahli dalam Perumusan Agenda Implemenasi UU SJSN dan Peralihan Penyelenggara Jaminan Sosial Periode Tahun 2005-2009 (tenggat 19 Oktober 2009)
    1. Agenda regulasi.
    2. Agenda kelembagaan.
    3. Agenda partisipasi publik.
    4. Agenda perluasan kepesertaan.
  4. Pendampingan Ahli dalam Membangun Dukungan Pemangku Kepentingan terhadap Implementasi UU SJSN
    1. Harmonisasi UU SJSN Tahun 2004 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 31 Agustus 2005 dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:
      • Perumusan konsep harmonisasi.
      • Pelatihan Tim Pemerintah Pusat.
      • Jajak Pendapat UU SJSN ke 27 dari 33 propinsi.
    2. Penyelenggaraan Rakernas SJSN I dan II
      • Perumusan konsep Rakernas I dan II.
      • Pengorganisasian Rakernas I dan II.
      • Perumusan Laporan Akhir (proceeding).
    3. Pemberdayaan Publik
      • Penyelenggaraan dialog/seminar, debat, jumpa pers.
  5. Mengkompilasi Naskah-naskah Perumusan RUU SJSN Periode Tahun 2000—2004, terdiri dari:
    1. 8 kali perubahan dan penyempurnaan NA RUU SJSN.
    2. 52 kali perubahan dan penyempurnaan Konsep RUU SJSN.
    3. 3 kali perubahan dan penyempurnaan draft RUU SJSN.
    4. 1 draft final RUU SJSN yang disepakati antara DPR RI dan Pemerintah.
  6. Telaah dan Kajian
    1. Peraturan perundangan terkait penyelenggaraan jaminan sosial, kelembagaan, kepesertaan, mekanisme pembiayaan, kontrak, dsb.
    2. Penyelenggaraan program jaminan kesehatan sosial
    3. Penyelenggaraan program jaminan kesehatan kumpulan dan individu
  7. Dukungan Ahli untuk Memfasilitasi Program Studi Banding ke Instansi-instansi Jaminan Sosial Internasional
    Mendisain program, telaah peraturan dan penyelenggaraan jaminan sosial, serta membangun jejaring dengan instansi-instansi jaminan sosial internasional.