jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Jamsostek

Regulasi Jamsostek

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia  (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 1992).

1.Landasan Filosofis

UU No. 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK yang diundangkan pada tanggal 17 Februari 1992, menganut filosofi penyelenggaraan JAMSOSTEK sebagai upaya untuk merespon masalah dan kebutuhan pemberi kerja terhadap tenaga kerja murah, berdisipin, dan produktifitasnya tinggi.

Landasan filosofi ini tercermin dari latar belakang lahirnya UU No. 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK, yaitu:

  1. Program JAMSOSTEK diselenggarakan dengan pertimbangan selain untuk memberikan ketenangan kerja juga karena dianggap mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktifitas tenaga kerja (UU No. 3 Tahun 1992, Penjelasan Umum, Alinea ke-2)
  2. JAMSOSTEK mempunyai aspek, antara lain untuk memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, serta merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja (UU No. 3 Tahun 1992, Penjelasan Umum, Alinea ke-7).
  3. Penyelenggaraan program JAMSOSTEK dengan mekanisme asuransi bersifat optional (UU No. 3 Tahun 1992 Pasal 3 ayat (1))
  4. Prioritas diwajibkan bagi tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan perseorangan dengan menerima upah (UU No. 3 Tahun 1992 Pasal 4 ayat (1).

2. Landasan Yuridis

UU No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

 

3. Mekanisme Penyelenggaraan

3.1.  Program

a. Tenaga Kerja di Dalam Hubungan Kerja (TK DHK)

  1. Mekanisme penyelenggaraan berdasarkan pada ketentuan  Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, beserta perubahannya:
  2. Keputusan Presiden RI No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Akibat Hubungan Kerja

b. Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja (TK LHK)

  1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permen Nakertrans) No. 24/Men/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja
  2. Keputusan Presiden RI (KepPres) No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Akibat Hubungan Kerja

c. Tenaga Kerja Konstruksi

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-196/MEN/1999

3.2. Prosedur Pelayanan

  1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-06/MEN/III/2009 tentang Perubahan Permen Nakertrans No. PER-12/MEN/VI/2007 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  2. Permen Naker No. PER-01/MEN/1998 Tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih Baik Dari Paket Jaminan Paket Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  3. Keputusan Direksi PT JAMSOSTEK (PERSERO) No. KEP/127/06/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

3.3. Pengelolaan dana dan investasi

  1. PP No. 28 Tahun 1996 Tentang Pengelolaan Dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, beserta perubahannya:
  2. Keputusan Menteri Keuangan (Kep Menkeu) No. 492/KMK.06/2004 (Peraturan Pelaksana PP No. 22 Tahun 2004)

3.4. Jaminan Negara

Tidak ada peraturan yang mengatur mengenai Jaminan Negara atas penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja.

3.5. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh Badan Penyelenggara dilakukan Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan (PP No. 36 Tahun 1995 Pasal 4 ayat (1))

 

4. Pendirian PT. (PERSERO) JAMSOSTEK

4.1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Pendirian PT (Persero) Jamsostek mengacu pada:

  1. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  2. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  3. UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  4. PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  5. PP No. 18 Tahun 1990 tentang Perubahan PP No. 30 Tahun 1983 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja

4.2. Pendirian

Pendirian PT (Persero) Jamsostek dengan:

  1. PP No. 34 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja
  2. PP No. 19 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Asuransi Sosial Tenaga Kerja Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)
  3. PP No. 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  4. Akta Notaris No. 76 Tanggal 22 Januari 1966, Notaris Harun Kamil, SH. Dengan perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan, Akta Notaris No. 45 Tanggal 28 Mei 2002, Notaris Imas Fatimah, SH.