x

Login

Lupa Password

Prov. DKI Jakarta

DKI Jakarta

Salam Pemerintah Daerah

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Dr. Dien Ermawati, M.Kes

Kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang prioritas utama pembangunan masyarakat Jakarta. Salah satu prinsip dasar pembangunan kesehatan, antara lain adalah bahwa semua warga negara berhak mamperoleh derajat kesehatan yang optimal, agar dapat bekerja produktif dan hidup layak dan bermartabat. Selanjutnya dinyatakan bahwa Pemerintah dan Masyarakat bersama-sama bertanggung jawab dalam upaya memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat tersebut.

Amandemen tahun 2002 Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 dan 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengamanatkan adanya penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi keluarga miskin. Selanjutnya pasal 17 butir 4 Undang Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional secara jelas menyatakan bahwa iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayar oleh pemerintah.

Untuk mewujudkannya maka Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta mengembangkan suatu sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat bagi Keluarga Miskin yang disingkat menjadi sistem JPK-Gakin yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta. Program JPK-Gakin merupakan Program Prioritas dan masuk kedalamDedicated Program, yang dijabarkan secara operasional dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA).

Selain masyarakat miskin dan korban bencana adapula masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan yang perlu dikelola oleh Dinas Kesehatan sehingga diharapkan seluruh penduduk di Provinsi DKI Jakarta terlindungi oleh jaminan kesehatan.

Sistem JPK-Gakin merupakan suatu sistem jaminan kesehatan yang menggunakan pendekatan konsep "Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat" (JPKM) atau dikenal dengan "Asuransi kesehatan dengan biaya terkendali (Managed Health Care) dengan Pelayanan yang Efektif melalui Pelayanan Kesehatan yang Berjenjang dan Tinjauan Pemanfaatan Kesehatan (Utilization Review ).

Sistem jaminan kesehatan ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui uji coba, tahun 2002 dengan mengembangkan design sistem, tahun 2003 mengembangkan sistem pelayanan dan pembiayaan, tahun 2004 mengembangkan sistem kepesertaan dan pembiayaan, tahun 2005 tahap finalisasi kepesertaan dan pelayanan, tahun 2006 finalisasi sistem pembiayaan. Adapun pembiayaan untuk program tersebut meningkat tiap tahunnya dimulai dari 6 M sampai dengan 500M di tahun 2010 tentunya disertai peningkatan kepesertaan yang signifikan.

Unit Pengelola (UP) Jaminan Pemeliharaan Daerah Provinsi DKI Jakarta betugas menyelenggarakan sistem JPK mulai dari JPK Gakin, PNS, Kurang Mampu (rentan) dan Mampu secara lebih transparan, rasional, efisien, terukur dan dipercaya oleh masyarakat.

 

 

- o0o -

Info Jamkesda

Regulasi

1.1   Sejarah

Program jaminan kesehatan masyarakat Provinsi DKI Jakarta telah ada sejak 14 tahun silam (1997). Masyarakat Provinsi DKI Jakarta khususnya masyarakat miskin mendapatkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibiayai oleh daerah.

 

Sejarah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Prov. DKI Jakarta :

Sumber : Unit Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) ...selengkapnya

Program

1. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin (JPK-GAKIN).

2. Jaminan Kesehatan terhadap korban KLB dan Bencana yang bertujuan menekan angka kefatalan kasus (CRF) pada korban bencana dan KLB

2.1 Kepesertaan

JPK-Gakin

  1. Penduduk miskin ber-KTP DKI
  2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan verifikasi dari puskesmas
  3. Mempunyai kartu Gakin/BBM/Raskin/BLT/PKH
  4. Panti sosial / Rumah Singgah bersertifikat
  5. Orang terlantar
  6. Kader aktif > 5 tahun
  7. ...selengkapnya

Prosedur

3.1 Pendaftaran Peserta

 

(Belum ada)

3.2 Alur Pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Alur pelayanan menganut sistim rujukan/pelayanan berjenjang yaitu diawali dari PKM Kelu/kec dan  Dokter Keluarga, jika PKM atau Dokter keluarga  tidak mampu dirujuk ke Klinik Spesialis, Jika klinik spesialis tidak mampu, dirujuk ke RSUD / RS Swasta...selengkapnya

KONTAK

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

JL. KESEHATAN NO.10 JAKARTA PUSAT 10160

p. 021 3800154 / 0800 140 1440 (Bebas Pulsa)

f. 021 3860740

e. jamkesda_dki@yahoo.com

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Prov. DKI Jakarta
http://www.jamsosindonesia.com/jamsosda/detail/90
© Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2013
Kembali Ke Jamsosda Atas