A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_REFERER

Filename: controllers/jamsosda.php

Line Number: 135

Prov. Bali

Prov. Bali

Salam Pemerintah Daerah

Kepala Dinas kesehatan Provinsi Bali
Dr. I Nyoman Setedja, MPH

Om. Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua

Kesehatan adalah hak asazi dan sekaligus merupakan investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa, sehingga diperlukan pembangunan Kesehatan masyararakat Bali secara menyeluruh dan berkesinambungan. Dewasa inah cukup baik  derajat kesehatan masyarakat Bali sudah cukup baik jika diukur dari indicator-indikator kesehatan utama seperti Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, penderita gizi buruk dan Umur Harapan Hidup.

Namun demikian Bali masih menghadapi berbagai masalah kesehatan masyarakat yang komplek utamanya penyakit menular berbasis lingkungan seperti DBD, Diare, TB, Malaria dan juga penyakit berbasis prilaku seperti HIV/AIDS, serta penyakit berbasis Binatang seperti flu burung dan rabies

Gambaran penduduk Bali yang telah memiliki jaminan pada tahun 2009 baru mencapai sekitar 27,8% dan 72,8 belum memilki jaminan kesehatan  yang senantiasa akan bermasalah ketika mereka jatuh sakit

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas pemerintah Provinsi Bali (Gubernur dan Bupati/Walikota) mengambil kebijakan untuk menaungi masyarakat dengan pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM). Dalam 2(dua) tahun pelaksanaan program JKBM di Provinsi Bali sudah tentu masih banyak kekurangan dan permaslahan yang kami hadapi namun manfaatnya sangat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Kami berharap program JKBM ini dapat  meningkatkan cakupan masyarakat Bali yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas beserta jaringannya, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat Bali agar tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien.

Demikian yang dapat kami sampaikan mohon masukan/saran untuk penyempurnaan pelaksanaan JKBM.

Om, Shanti, Shanti, Shanti, Om

Info Jamkesda

Regulasi

1.1  SEJARAH

Pemerintah Propinsi Balibekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/kota menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) pada 1 Januari2010berdasarkan Peraturan Gubernur Bali No. 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program JKBM.Program ini menjangkau hingga seluruh penduduk Propinsi Bali.

Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) merupakan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Propinsi Bali yang belum memiliki jaminan kesehatan lain (Askes, Jamsostek, Jamkesmas, Asabri dan Asuransi Kesehatan Swasta). Program ini bertujuan menciptakan “Masyarakat Bali Sehat menuju BALI MANDARA (Maju, Aman, Damai, Sejahtera)”.

Tahun 2011, Pemerintah Propinsi Bali masih melanjutkan penyelenggaraan Program JKBM melalui Peraturan Gubernur Bali No. 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program JKBM.

Tahun 2012, Pemerintah Propinsi Bali membagikan kartu elektronik Jaminan Kesehatan Bali Mandara (e-JKBM) untuk 3.277.106 masyarakat miskin di Propinsi Bali. Kartu e-JKBM mempermudah masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dan meringankan proses administrasi.

Tujuan umum program JKBM adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

Sedangkan tujuan khusus program JKBMyaitu:

  1. Meningkatkan cakupan masyarakat Bali mendapatkan pelayanan kesehatan;
  2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Bali;dan
  3. Mewujudkanpengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

 

1.2 DASAR HUKUM

Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM)

  1. Peraturan Gubernur Bali No. 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM)
  2. Peraturan Gubernur Bali No. 20 Tahun 2011 tentang Besaran Biaya dan Formularium Obat Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) di Rumah Sakit
  3. Peraturan Gubernur Bali No. 21 Tahun 2011 tentang Besaran Biaya dan Prosedur Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) di Puskesmas dan Jaringannya.
  4. Peraturan Gubernur Bali No. 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM)
  5. Kesepakatan Bersama Gubernur dan Bupati/Walikota No. 075/19/KB/B.PEM/2009 dst. Tentang Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara
  6. Perjanjian Kerjasama Gubernur dan Bupati/Walikota No. 075/01/PKS/B.PEM/I/2011 dst. Tentang Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara
  7. Permendagri No. 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber APBD
  8. Pergub Bali No. 90 tahun 2011 tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

 

1.3  KELEMBAGAAN

Pergub Bali No. 22 Tahun 2011 menetapkan pengorganisasian Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) terdiri dari tiga lembaga yaitu Tim Koordinasi tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota, Tim Pengelola JKBM tingkat Propinsidan Kabupaten/Kota.

 (1). Tim Koordinasi

Propinsi

Tim Koordinasi Propinsi ditetapkan oleh Gubernur Bali, Tim ini diketuai olehSekretaris Daerah Bali dengan jumlah anggota tim koordinasi propinsi16 orang.

Tugas Tim Koordinasi Propinsi adalah menetapkan arah kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) dan melakukan pembinaan dan pengendalian Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM).

Tabel 1:  Susunan Tim Koordinasi Propinsi

Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota, Tim ini diketuai oleh Sekretaris Kabupaten/Kota dengan anggota menyesuaikan dengan Tim Koordinasi JKBM Provinsi.

Tugas Tim Koordinasi Kabupaten/Kota bersama-sama Tim Koordinasi Propinsi menetapkan arah kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) dan melakukan pembinaan dan pengendalian Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM).

(2) Tim Pengelola

Pemerintah Provinsi Bali membentuk Tim Pengelola Propinsi dan Kabupaten/Kota bertujuan melakukan pelaporan Program JKBM.

Program

2.1  Kepesertaan

Pergub Bali nomor 22 tahun  2011 pasal 2 menyebutkan peserta JKBM adalah seluruh penduduk Bali yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.

Penduduk Bali adalah setiap orang yang berdomisili diBali, terdaftar dalam kartu keluarga dan memiliki KTP Bali.

2.2  Iuran

Dana program JKBM bersumber dari sharing dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2.3  MANFAAT

Pelayanan kesehatan berlaku di wilayah Propinsi Bali.

Manfaat program JKBM adalah sebagai berikut:

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama:

1)    Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP):

  1. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum;
  2. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis;
  3. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter gigi;
  4. Tindakan medis kecil; dan
  5. Penunjang diagnostik sederhana.

2)    Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP):

  1. perawatan dan akomodasi rawat inap;
  2. visite dokter umum;
  3. visite dokter spesialis;
  4. konsultasi medis;
  5. pemeriksaan fisikdan penyuluhan;
  6. tindakan medis kecil;
  7. penunjang diagnostik sederhana;dan
  8. pemberian obat.

3)    Pelayanan Gawat Darurat (emergency)

Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan:

1)    Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL):

  1. konsultasi medis,pemeriksaanfisikdanpenyuluhanolehdokter spesialis/umum;
  2. rehabilitasi medis;
  3. penunjang diagnostik, laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
  4. tindakan medis;
  5. pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan;
  6. pemberian obat sesuai formularium obat JKBM;dan
  7. pelayanan penyediaan darah; dan

2)    Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) meliputi:

  1. Fasilitas perawatan kelas III;
  2. akomodasi dan konsultasi rawat inap pada kelas III;
  3. konsultasi medis dan pemeriksaan fisik;
  4. penunjang diagnostik, patologi klinik, patologi anatomi, laboratorium mikro patologi, patologi radiologi dan elektromedik;
  5. Tindakan medis;
  6. operasi kecil, sedang dan besar sesuai dengan kompetensinya;
  7. pelayanan rehabilitasi medis;
  8. perawatan Intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU);
  9. Pemberian obat sesuai formularium obat JKBM;
  10. pelayanan darah;dan
  11. bahan dan alat kesehatan habis pakai.

Pelayanan Gawat Darurat (emergency)

Pelayanan diberikan di seluruh fasilitas kesehatan di Propinsi Bali

Pelayanan yang dibatasi

  1. kacamata dengan lensa koreksi minimal +1/-1 dengan nilai maksimal Rp.200.000,- berdasarkan ketentuan dan resep dokter mata rumah sakit jejaring;
  2. intra ocular Lens(IOL) diberikan penggantian sesuai resep dari dokter spesialis mata dengan nilai maksimal Rp. 300.000 untuk operasi katarak dengan metode SICS,untuk operasi katarak dengan metode Phaecomaksimal Rp.1.000.000,-;dan Bola mata palsu maksimal Rp.400.000,-;
  3. Kacamata, IOL dan bola mata palsu, disediakan oleh rumah sakit bekerjasama dengan pihak-pihak lain; dan
  4. Hemodialisis diberikan maksimal 6 kali untuk kasus baru.

Pelayanan yang tidak dijamin

  1. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuanyang berlaku;
  2. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
  3. general check up;
  4. prothesisgigi tiruan;
  5. operasi jantung;
  6. pengobatan alternatif (antara lain akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
  7. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
  8. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam;
  9. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial;
  10. pelayanan kesehatan canggih (kedokteran nuklir, transplantasi organ);
  11. pembersihan karang gigi dan usaha meratakan gigi;
  12. ketergantungan obat-obatan;
  13. obat di luar formularium obatJKBM;
  14. sirkumsisi;
  15. anti Retro Viral (ARV)
  16. cacat bawaan;
  17. biaya autopsi atau biaya visum;
  18. kanker dan kemoterapi;
  19. kecelakaan lalu lintas; dan
  20. upaya percobaan bunuh diri.             

Hal-hal yang membatalkan pelayanan

  1. Peserta tidak membawa identitas peserta JKBM paling lama 2 x 24 jam hari kerja;
  2. Peserta non emergency datang ke Rumah Sakit tanpa membawa surat rujukan dari Puskesmasatau Rumah Sakit Kab/kota pada jam kerja Puskesmas;
  3. Peserta memaksakan kehendaknya untuk meminta rujukan dari Puskesmas tanpa indikasi medis;
  4. Peserta yang dirawat inap di Rumah Sakit yang meminta pindah kelas perawatan dari kelas III ke kelas yang lebih tinggi;dan
  5. Peserta yang sudah memiliki jaminan kesehatan lainnya (Askes, Jamkesmas, ASABRI, Jamsostek, dan lain-lain).

Prosedur

3.1   Pendaftaran Peserta JKBM

Calon peserta mendaftarkan diri di Kelian Banjar dengan membawa :

  1. Foto copy KK;
  2. Foto copy KTP;
  3. Surat Keterangan tidak memiliki jaminan kesehatan dari Kepala Desa; dan
  4. Calon peserta menunjukkan kartu elektronik JKBM.

3.2   Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) diberikan di Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, dan Bidan Praktek Swasta). Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) di puskesmas perawatan;

Peserta dapat menggunakan kartu elektronik JKBM (e-JKBM) atau bagi yang belum memiliki kartu e-JKBM  melengkapi syarat-syarat berikut:

  1. Peserta wajib menunjukkan identitas asli;
  2. Peserta wajib menyerahkan foto copy KTP Bali (khusus umur 17 tahun keatas);
  3. Peserta wajib menyerahkan foto copy KK Bali (khusus umur 17 tahun kebawah);
  4. Bayi (umur kurang dari 1 tahun) menyerahkan foto copy identitas orang tua dan surat keterangan lahir; dan
  5. Pasien kelainan jiwa menyerahkan foto copy Surat Keterangan kelainan jiwa dari Kelian Banjar atau Kepala Desa.

3.3   Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan

Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) diberikan di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang bekerjasama dengan rumah sakit pemerintah.

Peserta dapat menggunkan kartu elektronik JKBM (e-JKBM) atau melengkapi syarat-syarat berikut:

  1. Peserta wajib menunjukkan identitas asli;
  2. Peserta wajib menyerahkan foto copy KTP Bali (khusus umur 17 tahun keatas);
  3. Peserta wajib menyerahkan foto copy KK Bali (khusus umur 17 tahun kebawah);
  4. Peserta wajib menyerahkan surat rujukan dari Puskesmas atau jejarignya;
  5. Bayi (umur kurang dari 1 tahun) menyerahkan foto copy identitas orang tua;
  6. Pasien kelainan jiwa menyerahkan foto copy Surat Keterangan kelainan jiwa dari Kelian Banjar atau Kepala Desa; dan
  7. Peserta wajib menyerahkan foto copy surat keterangan tidak memiliki jaminan kesehatan dari kepala desa/lurah.

3.4   Pelayanan Gawat Darurat (emergency)

Peserta wajib menyerahkan foto copy KTP/KK dan atau kartu e-JKBM.

3.5   Pelayanan Kesehatan Peserta JKBMlintas wilayah dalam Propinsi Bali

  1. Peserta wajibmenunjukkan identitas peserta JKBM;
  2. Peserta rujukan wajib menyerahkan surat rujukan; dan
  3. Peserta wajib menyerahkan foto copy surat keterangan belum memiliki jaminan kesehatan dari desa/kelurahan asal KTP/KK

Gambar 1. Alur Rujukan Peserta JKBM

Sumber: Dinas Kesehatan Propinsi Bali, 2012

JAMINAN KESEHATAN BALI DALAM ANGKA

Tabel 3. Jaminan Kesehatan Propinsi Bali Tahun 2011

Tabel 4. Anggaran Dana JKBM Tahun 2010-2011

Anggaran Dana JKBM di Puskesmas, 2010-2011

Anggaran Dana dan Realisasi JKBM di Puskesmas, 2010-2011

Anggaran Dana JKBM di Rumah Sakit, 2010-2011

Anggaran Dana dan Realisasi JKBM di Rumah Sakit, 2010-2011

Tabel 5. Sharing Anggaran JKBM propinsi dengan Kabupaten/Kota Tahun 2010-2012

Tabel 6. Pembiayaan Program JKBM Tahun 2010

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Prov. Bali
__link_footer__
© Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2013