jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Identitas - UU SJSN Dan Keadilan Sosial, Refleksi Hut Ke 8 UU SJSN

Oleh: A. A. Oka Mahendra 19 October 2012

19 Oktober 2012 UU SJSN genap berusia 8 tahun,sebab UU SJSN diundangkan dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 19 Oktober 2004, 8 tahun yang lalu.

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa sistem jaminan soaial nasional telah terlaksana sebagaimana mestinya untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabat setiap orang menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

Cita-cita tersebut masih jauh dari kenyataan

UU SJSN baru memuat norma yang mengatur program jaminan sosial untuk memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Program jaminan sosial yang meliputi program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian pada dasarnya merupakan program Negara.

Jaminan sosial merupakan hak konstitusional warga Negara yang harus dipenuhi oleh Negara.

Melalui program jaminan sosial ini Negara memberi perlindungan kepada warga negaranya, jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan berkurang atau hilangnya pendapatan mereka, karena sakit, mengalami kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun dan meninggal dunia.

Melalui program jaminan sosial tersebut Negara menunaikan tanggung jawab konstitusionalnya mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Lamban

Waktu 8 tahun sebenarnya cukup untuk  implementasi UU SJSN  yang dimaksudkan untuk mensinkronisasikan, memperluas jangkauan kepesertaan dan meningkatkan manfaat program jaminan sosial yang telah ada.

Namun sayangnya,pemerintah lamban dalam manyiapkan peraturan pelaksanaan UU SJSN dan dalam membuat kebijakan untuk mendukung tranformasi badan penyelenggara jaminan sosial dari PT (Persero) menjadi BPJS yang berbentuk badan hukum publik.

Sampai sekarang peraturan pelaksanaan UU BPJS yang mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan belum ditetapkan. Seharusnya  25 November 2012 peraturan pelaksanaan tersebut sudah ditetapkan.

Pemerintah juga  tidak memprioritaskan  anggaran untuk mendukung penyelenggaraan SJSN dan kurang responsive terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak segera diberlakukannya SJSN bagi seluruh penduduk.

Sementara itu, DJSN yang diberikan kewenangan melakukan pengawasan ekternal terhadap BPJS belum dapat berperan secara optimal, karena masalah struktural dan operasional.

Selain itu, PT (Persero) Askes dan Jamsostek dalam posisi dilematis.

Pelaksanaan road map yang mereka persiapkan terkendala oleh belum tuntasnyaperaturan pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS. Padahal peraturan pelaksanaan tersebut sangat penting sebagai kerangka yuridis dalam  bertranformasi menjadi BPJS.Sedangkan tenggat waktu untuk melakukan trasformasi semakin mendesak.

Ratusan ribu buruh yang turun ke jalan awal Oktober yang lalu mencerminkan keresahan masyarakat. Masyarakat khawatir 1 Januari 2014 transformasi PT Askes ke BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek ke BPJS Ketenagakerjaan bakal tertunda.

Artinya asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercantum dalam UU SJSN tidak bermakna konkrit dalam kehidupan masyarakat.

Asas tersebut tak lebih dari wacana, atau sebuah retorika yang enak didengar, tetapi tidak mengubah apa-apa dalam kehidupan nyata.

Satjipto Rahardjo almarhum, menyatakan bahwa keadilan adalah unsur konstitutif dari hukum. Kehilangan nilai keadilan dari hukum adalah kehilangan hukum itu sendiri.

Empat Kebijakan

Ada empat kebijakan yang harus dilakukan apabila bangsa Indonesia tidak ingin kehilangan hukum jaminan sosial nasionalnya, yaitu:

Pertama, mengalang political support untuk pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional sesuai dengan ketentuan UU SJSN dan UU BPJS.

Kedua, memperkuat komitmen pemangku kepentingan untuk mendukung proses transformasi dari PT (Persero) ke BPJS berbentuk badan hukum publik.

Ketiga, segera menetapkan peraturan pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS sebagai dasar hukum beroperasinya sistem jaminan sosial nasional secara efektif.  

Keempat, tingkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta program jaminan sosial,melalui sosialisasi intensif dan peningkatan manfaat dan pelayanan.

Pilar Keadilan Sosial

UU SJSN yang dilaksanakan secara efektif merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Melalui pelakasanaan UU SJSN dapat dihimpun dana masyarkat untuk membiayai pembangunan ekonomi dan sekaligus menjamin risiko soial yang dihadapai oleh masyarakat agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

Ekonomi yang tumbuh dengan kekuatan sendiri akan lebih kokoh. Penciptaan lapangan kerja dapat diperluas secara berkelanjutan, sehingga penyerapan tenaga kerja dapat ditingkatkan. Dengan demikian semakin banyak orang yang bekerja dan memperoleh penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan hidupnya yang layak. Jaminan sosial juga menjamin keamanan warga Negara dari risiko sosial yang mengkin mereka hadapi, sehingga dengan demikian mereka lebih nyaman bekerja.

Tidaklah salah jika dikatakan bahwa pelaksanaan UU SJSN merupakan salah satu pilar keadilan sosial,karena program jaminan sosial memberikan kepada setiap warga Negara sesuatu yang layak mereka terima sebagai warga dari Negara kesejahteraan.

Semoga momentum ulang tahu ke 8 UU SJSN menjadi pemicu dan pemacu taransformasi PT (Persero) menjadi BPJS tepat pada tanggal 1 januari 2014.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
UU SJSN Dan Keadilan Sosial, Refleksi Hut Ke 8 UU SJSN
http://www.jamsosindonesia.com/identitas/uu_sjsn_dan_keadilan_sosial_refleksi_hut_ke_8_uu_sjsn
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016