jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Identitas - TIGA TAHUN JKN

Oleh: A. A. Oka Mahendra 30 December 2016

Waktu memang tidak pernah menunggu, ia terus bergulir maju ke depan. Hari demi hari, bulan demi bulan terus berlalu menorehkan catatan tentang apa  yang sudah atau belum kita lakukan sepanjang waktu yang telah kita lalui. Tidak terasa tahun 2016 sudah menjadi masa lalu dan tahun 2017 mulai kita tapaki. Melalui kesempatan ini pengasuh jamsosindonesia.com mengucapkan Selamat Tahun Baru 2017 kepada segenap warga masyarakat Indonesia, khususnya para pembaca setia jamsosindonesia.com. Semoga di Tahun 2017 lebih banyak kemajuan yang dapat kita raih guna menggapai cita-cita mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah ialah menyelenggarakan program jaminan kesehatan secara nasional yang kini lebih dikenal dengan Program JKN-KIS.

Tiga Tahun JKN dan Tantangan Yang Dihadapi.

Tanggal 1 Januari 2017 program ini telah berusia genap tiga tahun, terhitung sejak mulai beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik hasil transformasi dari PT Askes (Persero)  yang diberi tugas menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Penjelasan Umum UU Nomor 40 Tahun 2016 tentang SJSN menentukan tiga kriteria penyelenggaraan program jaminan sosial termasuk program jaminan kesehatan yaitu kemampuan untuk:

  1. memberikan perlindungan yang adil dan memadai kepada para peserta;
  2. menjangkau kepesertaan yang lebih luas; dan
  3. memberikan manfaat yang lebih besar bagi peserta.

Pertanyaannya sekarang ialah apakah hingga usianya yang ketiga sekarang BPJS Kesehatan telah mampu memenuhi ketiga kriteria yang ditetapkan dalam UU SJSN?

Marilah kita timbang satu persatu ketiga kriteria tersebut.

Dari aspek perlindungan yang adil dan memadai dapat dikatakan bahwa BPJS Kesehatan belum mampu secara optimal untuk memenuhinya. Perlindungan yang adil secara sederhana dapat dimaknai bahwa setiap peserta di seluruh pelosok tanah air terjamin memperoleh pelayanan kesehatan perseorangan secara sama dan merata tanpa membedakan besaran iuran yang dibayarnya /dibayar oleh pemerintah. Di berbagai daerah perdesaan akses terhadap pelayanan kesehatan perseorangan belum memadai, karena faktor geografi, keterbatasan fasilitas kesehatan, dokter, tenaga kesehatan, dan obat-obatan. Selain itu, ketentuan Pasal 23 ayat (4) UU SJSN mengenai kelas standar bagi peserta yang memerlukan rawat inap di rumah sakit belum dipatuhi dalam praktik, karena regulasi memberi peluang bagi rawat inap berkelas-kelas sesuai dengan kelompok peserta. Masalah perlindungan yang adil memang tidak semata-mata menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan, tetapi menjadi tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan. Karena itu, semua pihak yang terkait harus secara sinergis mendukung ketersediaan, pemerataan dan kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medis peserta.

Dilihat dari segi kepesertaan jumlah peserta program JKN-KIS  hingga pertengahan Desember 2016 sebanyak 171.677.176  orang, atau sama dengan 70% dari 250 juta orang penduduk Indonesia yang akan dicakup sebagai peserta pada tahun 2019. Dari total jumlah peserta tersebut, 92,4 juta orang merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran.

Jika dibandingkan dengan kepesertaan pada 1 Januari 2014 sebanyak 133.423.653 dalam 3 tahun jumlah peserta program JKN-KIS meningkat 38.253.523. Apakah dalam 2 tahun ke depan BPJS Kesehatan mampu meningkatkan jumlah peserta hingga 78.322.824 orang  untuk mencapai universal coverage 2019? Inilah salah satu tantangan berat bagi BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan harus bekerja keras untuk meningkatkan jumlah peserta melalui edukasi publik yang intensif, tepat sasaran, mencakup berbagi lapisan masyarakat dan berkelanjutan. Dan yang tak kalah pentingnya ialah meningkatkan kualitas pelayanan dan  manfaat program agar orang tertarik menjadi peserta.

Dilihat dari aspek memberi manfaat yang lebih besar kepada peserta patut diakui bahwa pemerintah sebagai regulator  telah melakukan upaya serius ke arah itu, dengan merevisi Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan. Selain itu, BPJS Kesehatan sendiri berupaya memperbaiki berbagai prosedur untuk memperoleh manfaat pelayanan kesehatan secara lebih mudah. Namun demikian, tidak sedikit peserta yang belum puas terhadap manfaat program JKN-KIS.

Salah satu faktor penting untuk keberhasilan penyelenggaraan program JKN-KIS ialah  komitmen para pemangku kepentingan untuk menjamin kelangsungan program JKN-KIS. Di tahun 2017 ini, para pemangku kepentingan diharapkan lebih meningkatkan kegotong royongan, kebersamaan misi dalam mendukung program JKN-KIS. Jauhkan egoisme sektoral, gunakan   kewenangan masing-masing untuk satu tujuan yaitu menjamin agar peserta program JKN-KIS memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan demi terwujudnya Indonesia Sehat.

 

 

 

 

 

   

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
TIGA TAHUN JKN
http://www.jamsosindonesia.com/identitas/tiga_tahun_jkn
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016