jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Identitas - TANTANGAN BAGI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI BPJS

Oleh: A. A. Oka Mahendra 25 February 2016

Setelah terlambat hampir selama 2 (dua) bulan Presiden Joko Widodo akhirnya mengangkat anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan masa jabatan 2016-2021.

Keputusan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Kesehatan dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 24 P/2016 dan keputusan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 25 P/2016 tertanggal 19 Februari 2016.

Pengambilan sumpah dilakukan oleh Presiden di Istana Negara pada tanggal 23 Februari 2016. Dalam upacara yang sangat penting artinya bagi penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia itu, DJSN hanya diwakili oleh ketua DJSN sedang 14 (empat belas) anggota DJSN lainnya yang secara kolektif kolegial melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DJSN dalam penyelenggaraan SJSN tidak tampak hadir.

Banyak kalangan khususnya para pemangku kepentingan mempertanyakan ikhwal ketidak hadiran mereka. Apakah para anggota DJSN memang tidak diundang, atau tidak berkenan menghadiri upcara tersebut, karena ada masalah yang prinsipiil?

Selama ini ada kesan bahwa istana kurang memperhitungkan peranan DJSN. Padahal menurut UU SJSN Dewan ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya.

Kita tentunya berharap ketidakhadiran anggota DJSN dalam upacara pengambilan sumpah Dewan Pengawas  dan Direksi BPJS hanya karena soal teknis, tidak ada masalah prinsipiil yang dapat mengganggu hubungan kerja antara BPJS dan DJSN di masa mendatang.

Pada kesempatan ini seluruh jajaran www. jamsosindonesia.com mengucapkan selamat kepada segenap anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan masa jabatan tahun 2016-2021.

Lima tahun ke depan adalah tahun-tahun penuh tantangan dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

Lima Tantangan

Ada lima tantangan yang dihadapi oleh BPJS yaitu:

Pertama, proses tranformasi kelembagaan  yang mencakup struktur, mekanisme kerja dan budaya organisasi serta kaualitas SDM.

Existing institutiondan interest group yang nyaman dengan staus quo  sering menghambat perubahan.

Kedua,regulasi yang efektif belum terwujud sehingga belum menjamin kepastian hukum, lebih-lebih lagi implementasinya lemah karena pengaruh budaya hukum dan tidak adanya ketegasan dalam menerapkan regulasi. Padahal regulasi yang mantap merupakan salah satu pilar penyelenggaraan Jaminan Sosial yang berkelanjutan.

Ketiga,mekanisme mobilisasi dana untuk membiayai penyelenggaraan program Jaminan Sosial, masih bersifat konservatif, karena pertimbangan sosial politis lebih menonjol   ketimbang pertimbangan ekonomis-rasional.

Keempat, dukungan politik masih pada tataran political will balum diikuti dengan political action yang pro Jaminan Sosial.

Kelima, ekpektasi masyarakat yang tinggi terhadap penyelenggaraan  program Jaminan Sosial untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dewan Pengawas dan Direksi BPJS dituntut untuk responsif terhadap lima tantangan tersebut dan segera mengambil kebijakan strategis dan operasional  yang inovatif dan cerdas dalam rangka melanjutkan proses transformasi kelembagaan, pengembangan kerangka regulasi yang adekuat, pendanaan yang berkelanjutan dan prospektif, memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan dan berupaya keras  memenuhi harapan publik hak konstitusional rakyat atas Jaminan Sosial.

Selamat mengemban tugas, semoga sukses. 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
TANTANGAN BAGI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI BPJS
http://www.jamsosindonesia.com/identitas/tantangan_bagi_dewan_pengawas_dan_direksi_bpjs
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019