jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Identitas - TAHUN BARU 2015, HARAPAN BARU

Oleh: A. A. Oka Mahendra (Ahli Perundang-undangan) 30 December 2014

Waktu terus bergulir, Kehidupan terus mengalir.

Tidak terasa Tahun 2014 sebentar lagi akan berlalu,menjadi masa lalu.

Kita memang tidak boleh dibelenggu oleh masa lalu, karena sang waktu mengajak kita untuk bergerak maju. Tetapi kita mesti memetik pelajaran dari hari-hari yang telah berlalu,agar kita menjadi lebih arif menyongsong Tahun yang baru.

Di bidang Jaminan Sosial Tahun 2014 mempunyai makna tersendiri.

Ketika fajar menyingsing pada 1 Januari 2014 BPJS Kesehatan mulai beroperasi dan PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja(Persero) bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Setelah lebih dari 360 hari dilewati,masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

Peserta mengeluhkan prosedur dan kualitas pelayanan kesehatan,dokter meradang soal besarnya imbalan terhadap jasanya, fasilitas kesehatan berteriak mengenai penetapan dan mekanisme pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan, pemberi kerja keberatan untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sesuai dengan tahapan yang ditentukan.

Sementara itu BPJS Kesehatan sendiri menjerit dalam menghadapi budaya masyarakat yang belum akrab dengan SJSN.

Hal ini ditengarai dari  membanjirnya pendaftaran peserta yang sakit atau rentan sakit,sedang yang sehat ogah mendaftar.Belum lagi soal kepatuhan memenuhi kewajiban membayar iuran secara berkelanjutan.

Selain itu permasalahna klasik yang belum terselesaikan ialah kurangnya jumlah Fasilitas Kesehatan,tenaga dokter dan para medis,ketersediaan obat-obatan dan bahan medis lainya.

Sementara itu BPJS Ketenagakerjaan masih menunggu peraturan pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS untuk mendukung beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 1 Juli 2015.

Empat  Penanda Tahun 2015.

Tahun 2015 yang akan segera hadir mengibarkan tiga penanda.

Pertama, paling lambat 1 Januari 2015 Pemberi Kerja pada BUMN, usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil wajib melakukan pendaftaran kepesertaan Jaminan Kesehatan.

BPJS Kesehatan harus menyiapkan diri untuk menerima pendaftaran dalam jumlah besar (138 BUMN dan Industri besar, sedang 23.941).

Sistem administrasi dan sumber daya manusia mesti canggih untuk melayani pendaftaran.

Bertambahnya jumlah peserta secara signifikan juga berarti semakin besar tanggung jawab BPJS Kesehatan dalam memberikan manfaat kepada peserta.

Taruhannya adalah kepercayaan masyarakat terhadap kompetensi BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan untuk kepentingan peserta.

Kedua, mulai 1 Juli 2015 iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah selain PNS,Anggota TNI, Anggota Polri dan Pegawai pemerintah Non Pegawai Negeri, menjadi 5 % dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan:

a. 4% dibayar oleh Pemberi Kerja; dan

b.1 % dibayar oleh Peserta.

Artinya besarnya iuran yang dibayar oleh Pekerja naik 0,5%.

Kenaikan 0,5% bagi Pekerja cukup berarti,karena itu wajar jika Pekerja menginginkan diikuti dengan perbaikan kualitas pelayanan. Hal ini perlu menjadi perhatian BPJS Kesehatan untuk

mengantisipasi protes dari Pekerja.

Ketiga,paling lambat 1 Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian bagi peserta selain peserta yang dikelola oleh PT Taspen(Persero) dan PT Asabri(Persero).

Penyelenggaraan empat program tersebut harus didukung oleh peraturan pelaksanaan yang

Operational,jelas,efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip jaminan sosial.

Menurut ketentuan UU BPJS peraturan pelaksanaan untuk mendukung beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan harus ditetapkan paling lama tanggal 25 November 2013.

Sayangnya sampai sekarang yang peraturan pelaksanaan dimaksud belum ditetapkan.

Hal ini berdampak serius pada kesiapan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan.

Keempat,paling lambat 1 Juli 2015 pada saat mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jamsostek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Artinya,dasar hukum 4 program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah UU SJSN dan UU BPJS serta peraturan pelaksanaannya.

Karena itu,peraturan pelaksanaan untuk mendukung beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan harus segera ditetapkan agar cukup waktu untuk sosialisasi dan mempersiapkan tata kelola program, sumber daya manusia dan prasarana serta sarana pendukungnya.

 

Harapan Baru.

Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi,kita harus tetap bersikap optimis menatap Tahun 2015.

Kita percaya pada komitmen pemerintahan JokoWidodo-Yusuf Kalla yang menaruh perhatian serius terhadap penyelenggaraan SJSN, sebagai salah satu faktor untuk menggalang dana publikbagi pembangunan ekonomi dan memperkokoh solidaritas sosial sejalan dengansalah satu  prinsip  jaminan sosial yaitu kegotong royongan.

Tahun Baru 2015 memberi harapan baru bagi perjalanan bangsa kita ke depan.

Harapan baru yang menyertai Tahun 2015 harus disikapi secara dinamis.

Bukan dengan menunggu secara pasif,tetapi bertindak kreatif memperbaiki keadaan.

Akhirnya mari kita renungkan satu bait simfoni Ilahi yang digubah Hazrat Inayat Khan(Vadan 2003) sebagai berikut”I am resigned to the past,attentive to the present,and hope full for the future.”

Aku tidak lagi memikirkan masa lalu.Sadar akan masa kini.Dan,penuh harapan bagi masa depan.

Karena itu, mari singsingkan lengan baju. Bertindak dengan bijak sekarang juga untuk membuat harapan menjadi kenyataan yang manis bagi segenap anak negeri.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
TAHUN BARU 2015, HARAPAN BARU
http://www.jamsosindonesia.com/identitas/tahun_baru_2015_harapan_baru
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016