jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Identitas - Skema Pengaturan Pensiun Dan Askes PNS

Oleh: A. A. Oka Mahendra 01 November 2012

“Pemerintah sampai saat ini belum mempunyai skema yang jelas mengenai pengaturan pensiun dan Askes PNS di masa depan yang tidak lagi memberatkan APBN”, demikian kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo, seperti diberitakan oleh Media Indonesia tanggal 20 Oktober 2012 .

Pernyataan tersebut dikemukakan Agus ketika menjelaskan alokasi angaran untuk belanja pegawai dalam APBN 2013 yang mencapai Rp.241,12 triliun. Sebagian pagu belanja pegawai dalam APBN 2013 akan dipakai untuk membayar asuransi kesehatan (Askes) dan pensiun PNS.Pos pembayaran untuk keperluan tersebut mencapai Rp.77 triliun.

Agus menambahkan bahwa Pemerintah berencana memperkecil beban pembayaran Askes dan pensiun tanpa mengurangi manfaat yang diterima pensiuan PNS tersebut.

Sementara itu Direktur Jendral Anggaran Kementerian Keuangan, Herry Purnomo seperti diberitakan Media Indonesia tanggal 20 Oktober 2012 mengemukakan ”Saat ini Kemenkeu masih berdikusi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Konsultan Bank Dunia untuk mengatur skema pembayaran pensiun yang lebih baik. Tujuannya agar beban pada APBN dikendalikan dan kesejahteraan penerima pensiun bisa lebih baik.”

PERLU KLARIFIKASI

Perlu klarifikasi apa yang dimaksud dengan beban pembayaran Askes dan pensiun oleh Menteri Keuangan? Apakah bagian  iuran yang menjadi tanggungan pemerintah sebagai pemberi kerja untuk jaminan pensiun dan jaminan kesehatan  termasuk  pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu yang dibayar oleh pemerintah? Atau pembayaran manfaat pensiun secara pay as you go dan pembayaran iuran bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu?

Hal ini perlu diungkap secara jelas,agar dapat dipisahkan mana yang betul-betul beban APBN dan mana yang dirogoh dari saku PNS dan Pensiunan sebagai peserta,lalu dibayarkan ke BPJS.

Sekarang  berdasarkan Keputusan Presiden Nomor  8 Tahun 1977, Pegawai Negeri dan Pejabat Negara dipungut iuran sebesar 10 % dari penghasilan setiap bulannya dengan perincian: 4,75 % untuk iuran dan pensiun, 2% untuk iuran pemeliharaan kesehatan,dan 3,25 % untuk tabungan hari tua dan perumahan. Sedangkan untuk penerima pensiun dipungut iuran untuk penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan sebesar 5% dari pensiun pokok bagi para penerima pensiun yang dipensiunkan sebelum 1 Januari 1977 dan sebesar 2% dari penghasilan bagi para penerima pensiun yang dipensiunkan sejak 1 Januari 1977.

Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi Dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi PNS Dan Penerima Pensiun, ditentukan bahwa  besarnya iuran yang wajib dibayar oleh pemerintah untuk PNS Pusat dan Penerima Pensiun dan oleh pemerintah daerah

Bagi PNS Daerah, adalah  sebesar 2 % dari penghasilan PNS dan penerima pensiun.

UU Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN menentukan bahwa iuran jaminan pensiun ditanggung bersama antara pemberi kerja dan pekerja.

Untuk  iuran jaminan kesehatan ditentukan secara bertahap ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja.

Untuk fakir miskin dan orang yang tidak mampu iurannya dibayar oleh pemerintah.

Klarifikasi mengenai soal ini penting untuk transparansi dan mencegah kerancuan seolah-olah seluruh beban pembayaran manfaat jaminan pensiun dan jaminan kesehatan menjadi tanggungan pemerintah.

UU SJSN menentukan menjadi tanggungan bersama,kecuali pembayaran iuran jaminan kesehatan  bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu menjadi tanggungan pemerintah.

SKEMA PENGATURAN

Mengenai skema pengaturan apakah pemerintah masih perlu mencari formula baru?

Bukankah sudah diatur pokok-pokoknya dalam UU SJSN dan UU BPJS?

Sebetulnya yang mendesak untuk dilakukan oleh pemerintah ialah segera melengkapi UU SJSN dan UU BPJS dengan peraturan pelaksanaan yang bersifat operasional sehingga prinsip jaminan social yang diatur dalam UU SJSN terlaksana secara efektif.

Sebab Mahkamah Konstitusi dalam putusannya terhadap perkata pengujian UU SJSN terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, dengan nomor register perkara 007/PUU-III/2005 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dari segi pilihan sistem jaminan yang dianut oleh UU SJSN” telah  cukup memenuhi maksud Pasal 34 ayat(2) UUD Negara RI Tahun 1945, yakni sistem yang dipilih itu mencakup seluruh rakyat dengan maksud untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Pemerintah tidak perlu repot-repot mencari skema pengaturan baru. Sampai-sampai didampingi konsultan dari Bank Dunia.Pemerintah seperti tidak pede untuk melaksanakan UU SJSN dan UU BPJS.

Kini saatnya melaksanakan SJSN secara konsisten dan konsekuen.

Pemangku kepentingan perlu diajak bicara dalam menentukan kebijakan, agar kebijakan yang diambil mendapat legitimasi yang kuat.

Selain itu, manfaat dan kualitas pelayan BPJS perlu diperbaiki, agar peserta merasakan secara nyata transfornmasi dari PT (Persero) menjadi BPJS badan hukum publik.-

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Skema Pengaturan Pensiun Dan Askes PNS
http://www.jamsosindonesia.com/identitas/skema_pengaturan_pensiun_dan_askes_pns
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016