jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Identitas - Setelah Peluncuran Peta Jalan, So What?

Oleh: A. A. Oka Mahendra (Ahli Peraturan Perundang-Undangan Martabat) 01 December 2012

Seremoni peluncuran Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019 yang diselenggaralan oleh DJSN tanggal, 29 November 2012, di Jakarta berjalan sukses.

Semua pembicara yang diundang hadir. Mulai dari Menko Kesra, Menteri Kesehatan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Kepala Bapepam LK, Ketua DJSN, Dirut PT Askes (Persero) dan Dirut PT Jamsostek (Persero) dengan antusias menyampaikan paparan sesuai dengan tema yang diminta oleh penyelenggara. Wakil Menteri Kesehatan yang kebagian menutup acara, dengan gembira mengetukkan palu sebagai tanda usainya perhelatan.

Pada intinya semua petinggi pemerintahan yang hadir dan orang nomor satu di PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero), menyatakan dukungan dan komitmennya melaksanakan peta jalan menuju jaminan kesehatan nasional 2012-2019.

Tujuan disusunnya peta jalan tersebut adalah untuk memberikan arah dan langkah yang perlu dilakukan secara sistimatis, konsisten, koheren, terpadu dan terukur dari waktu ke waktu dalam rangka:

  1. Mempersiapkan beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014
  2. Terwujudnya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (INA-Medicare) bagi seluruh penduduk Indonesia
  3. Terselenggaranya Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS berikut peraturan pelaksanaannya.

PEGANGAN BAGI SEMUA PIHAK

Peta jalan jaminan kesehatan nasional 2012-2019, yang disusun oleh DJSN bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian PPN/Ka.Bappenas, dan Kementerian/Lembaga lainnya yang terkait, merupakan pegangan bagi semua pihak untuk memahami dan mempersiapkan diri berperan aktif mempersiapkan beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 dan mencapai cakupan universal satu Jaminan Kesehatan untuk seluruh penduduk Indonesia yang akan dicapai pada tahun 2019.

Ada delapan sasaran pokok yang ditetapkan untuk Tahun 2012-2019 yang diikuti dengan sejumlah kegiatan untuk aspek: Peraturan Perundangan, Kepesertaan, Paket manfaat dan iuran, Pelayanan kesehatan, Keuangan, Organisasi dan kelembagaan.

Semua aspek kegiatan tersebut diuraikan secara rinci dalam road map.

Chazali Situmorang Ketua DJSN, dalam Kata Pengantar Edisi Ringkas Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019 menyatakan bahwa peta jalan ini merupakan ”Integrasi perencanaan program pembangunan nasional untuk mencapai kepesertaan menyeluruh program jaminan kesehatan (universal coverage).” Lebih lanjut ditambahkannya ”Peta jalan Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019 ini merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk mengimplementasikan program Jaminan Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN.”

SO WHAT?

Namun demikian, satu hal mendasar yang belum terjawab selama ini ialah instrumen yuridis apa yang dipergunakan agar Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019 mengikat semua pemangku kepentingan?

Instrument yuridis yang dikenal dalam menjalankan kegaiatan mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, menurut Ridwan HR (Hukum Administrasi Negara, Jakarta 2006, hal. 129), seperti peraturan Perundang-Undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, instrument hukum keperdataan, dan sebagainya.

Apabila disimak substansinya, peta jalan menuju jaminan kesehatan nasional 2012-2019 dapat disebut sebagai  rencana, yaitu keseluruhan tindakan pemerintahan yang berkesinambungan, yang mengupayakan terwujudnya suatu keadaan tertentu yang teratur.

Karena itu, ”Keseluruhan itu disusun  dalam format tindakan hukum administrasi Negara, sebagai tindakan yang menimbulkan akibat-akibat hukum”, (Belifante seperti dikutip Ridwan HR, ibid hal 196).

Sesudah seremoni peluncuran usai, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh DJSN yaitu:

  1. Menentukan instrument yuridis yang tepat yang akan digunakan agar peta jalan menuju jaminan kesehatan nasional 2012-2019 secara hukum mengikat semua pemangku kepentingan.
  2. Menggerakkan semua pemangku kepentingan untuk membuat agenda aksi untuk melaksanakan peta jalan yang telah ditetapkan.

Jika tidak, peta jalan menuju jaminan kesehatan nasional 2012-2019 yang telah disusun dengan susah payah, hanya akan menjadi peta buta, tanpa energi yang dapat memandu pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan.-

 

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Setelah Peluncuran Peta Jalan, So What?
http://www.jamsosindonesia.com/identitas/setelah_peluncuran_peta_jalan_so_what
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016