jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Identitas - Persetujuan Atas Laporan Pertanggungjawaban BPJS

Oleh: A. A. Oka Mahandra, S.H (Ahli Peraturan dan Perundang - undangan) 10 May 2013

Pasal 37 ayat (1) UU BPJS menentukan ”BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.”

Pada ayat (2) ditentukan ”Periode laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.”

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa:

  1. BPJS wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
  2. Bentuknya laporan pengelolaan program dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
  3. Laporan disampaikan kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN;
  4. Waktu penyampaian paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya; dan
  5. Periode laporan pengelolaan program dan laporan keuangan dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bentuk dan isi laporan pengelolaan program menurut ayat (3) diusulkan oleh BPJS setelah berkonsultasi dengan DJSN.

Sedangkan laporan keuangan BPJS, disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntasi keuangan yang berlaku.

Kemudian pada ayat (5) ditentukan ”Laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui  media massa elektronik dan melalui paling sedikit 3 (tiga) media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.”

Ketentuan tersebut diatas menyisakan tiga pertanyaan mendasar :

Pertama siapakah yang mengesahkan isi  laporan pertanggungjawaban BPJS?

Kedua apakah yang perlu diaudit oleh akuntan publik mencakup laporan pengelolaan program dan laporan keuangan, atau hanya laporan keuangan saja?

Ketiga apakah laporan pertanggungjawaban BPJS perlu mendapat persetujuan?

DITETAPKAN DIREKSI SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DEWAN PENGAWAS

Pertanyaan pertama penting  dijawab untuk memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN tersebut secara yuridis benar-benar sah atas nama BPJS sebagai badan hukum publik.

UU BPJS tidak memberikan jawaban yang jelas mengenai persoalan ini.

Pasal 37 ayat (6) UU BPJS menyatakan ”bentuk dan isi publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat(5) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.”

Jadi yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas adalah bentuk dan isi publikasi laporan pengelolaan program dan laporan keuangan yang disajikan dalam bentuk ringkasan eksekutif.

Pasal 37 ayat(6) tidak merujuk pada ayat (1) yang bekenaan dengan laporan pertanggungjawaban tahunan. Tetapi Pasal 37 ayat (5) merujuk ke ayat(1).

Apakah laporan pertanggungjawaban tahunan cukup disahkan oleh Direksi? Menurut Pasal 13 huruf k UU BPJS, Direksi diberi tugas ”melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondoisi keuangan, secara berkala 6(enam)bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN”.

Dewan Pengawas sendiri berdasarkan Pasal 22 ayat (2) huruf d bertugas antara lain untuk ”menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagai bagian dari laporan BPJS kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.”

Dengan menggunakan penafsiran sistimatis maka  isi laporan pertanggungjawaban BPJS yang disampaikan kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN sangatlah logis jika  ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas, karena bentuk dan isi ringkasan eksektif yang dipublikasikan saja harus ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas. Apalagi laporan pertanggungjawaban BPJS yang disampaikan kepada Presiden. Selain itu organ BPJS menurut Pasal 20 UU BPJS terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi. Cukup beralasan jika laporan pertanggungjawaban BPJS yang disampaikan kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPJS dan publikasi ringkasan eksekutifnya merupakan wujud dari akuntabilitas publik BPJS sebagai badan hukum publik. Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan jaminan sosial yang transparan dan terbuka kepada publik yang dilayani. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjamin bahwa tugas dan kewenangan yang diberikan kepada BPJS diarahkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan Peserta.

AUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK

Mengenai  apa yang perlu diaudit oleh akuntan publik apakah mencakup laporan pengelolaan program dan laporan keuangan, atau hanya laporan keuangan saja? Hal ini penting untuk dijawab untuk memastikan keabsahan laporan pertanggungjawaban BPJS.

Dilihat dari susunan kalimat yang digunakan, dapat dikemukakan bahwa dalam Pasal 37 ayat (1) UU BPJS, terdapat dua klausula yang dihubungkan dengan konjungsi “dan” untuk menyatakan hubungan penjumlahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban yang wajib disampaikan oleh BPJS kepada Presiden. Klausula tersebut adalah “laporan pengelolaan program” dan “laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik”. Lebih jelas jika dirumuskan dalam bentuk tabulasi sebagai berikut.

“BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk:

  1. Laporan pengelolaan program; dan
  2. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.”

Sehubungan dengan itu, secara gramatikal dapat dikemukakan bahwa frasa “yang telah diaudit oleh akuntan publik” menerangkan frasa ”laporan keuangan tahunan”.

Dengan demikian yang perlu diaudit oleh akuntan publik hanyalah laporan keuangan tahunan BPJS.

UU BPJS BUNGKAM

Mengenai pertanyaan ketiga apakah laporan pertanggungjawaban BPJS perlu mendapat persetujuan?

UU BPJS  bungkam, tidak memberikan penjelasan apapun.

UU BPJS hanya mewajibkan BPJS menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN. Kewajiban memberikan pertanggungjawaban berarti menjawab atau menerangkan dengan jelas, transparan dan objektif serta sesuai dengan standar professional dan etika pelaksanaan tugas  BPJS sebagai badan hukum publik yang diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan 9 prinsip jaminan sosial.

Sehubungan dengan itu, sebagai konsekuensi dari kewajiban BPJS menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden, maka Presiden secara implicit diberikan kewenangan untuk menilai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPJS tersebut. Presiden dapat memberikan penilaian  apakah kinerja BPJS  telah sesuai dengan rencana kerja dan rencana anggaran, dan kebijakan umum yang telah ditetapkan serta telah memenuhi harapan publik dalam rangka pemenuhan hak setiap orang atas jaminan sosial.

Kepastian hukum untuk menjawab ketiga pertanyaan diatas sangat diperlukan oleh BPJS. Peraturan pelaksanaan UU BPJS yang akan ditetapkan dalam waktu dekat ini hendaknya dapat memberi jawaban yuridis untuk dijadikan pedoman oleh BPJS dalam peneyelenggaraan program jaminan sosial. 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Persetujuan Atas Laporan Pertanggungjawaban BPJS
http://www.jamsosindonesia.com/identitas/persetujuan_atas_laporan_pertanggungjawaban_bpjs
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019