x

Login

Lupa Password

Perpres Nomor 12 Tahun 2013 Tidak Tuntas Melaksanakan Ketentuan UU SJSN dan UU BPJS

oleh: A. A. Oka Mahendra 01 March 2013

Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan pada tanggal 18 Januari 2013 dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI pada tanggal 23 Januari 2013.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau  untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, berisi materi muatan yang diperintahkan pengaturannya oleh Pasal 13 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 26, Pasal 27 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (2) UU SJSN dan Pasal 15 ayat (3), serta Pasal 19 ayat (5) huruf a UU BPJS.

Sebagai peraturan pelaksanaan, Perpres Nomor 12 Tahun 2013 seharusnya bersifat operasional. Artinya, materi muatan Perpres tersebut  merupakan penjabaran operasional ketentuan Pasal-Pasal UU SJSN dan UU BPJS  tersebut diatas, sehingga  dapat dilaksanakan secara efektif.

TIDAK BOLEH DISUBDELEGASIKAN

Tidak boleh didelegasikan lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, kecuali dilihat dari rumusan pendelegasiannya dalam UU yang bersangkutan memang dibolehkan untuk disubdelegasikan

Setelah dicermati perumusan pendelegasian dalam Pasal-Pasal UU SJSN dan UU BPJS yang bersangkutan ternyata digunakan rumusan “diatur dalam Peraturan Presiden.” Dengan perumusan seperti itu menunjukkan bahwa pembentuk UU memang tidak membolehkan untuk mensubdelegasikan kepada peraturan perundang-undnagan yang lebih rendah.

Jika pembentuk UU bermaksud membolehkan pensubdelegasian,maka sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 167 huruf b UU Nomor 12 tahun 2011 kalimat pendelegasian yang dipergunakan adalah ”Ketentuan lebih lanjut mengenai….diatur dengan atau berdasarkan….”, yang sebelumya dimuat dalam Lampiran UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,angka 167 huruf b.

TIDAK TUNTAS

Perpres Nomor 12 Tahun 2013 yang terdiri dari 12 Bab, 47 Pasal  tidak tuntas mengatur apa yang didelegasikan oleh UU SJSN dan UU BPJS.

Terdapat 20 Pasal dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2013 yang memberikan subdelegasi pengaturan lebih lanjut dengan Perpres, Peraturan BPJS, Peraturan Menteri,atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal-Pasal tersebut  yaitu: Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (7), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (7), Pasal 19, Pasal 21 ayat (7), Pasal 26 ayat (3), Pasal 29 ayat (5), Pasal 29 ayat (6), Pasal 31, Pasal 34 ayat (4), Pasal 36 ayat (5), Pasal 40 ayat (5), Pasal 42 ayat (3), Pasal 44, Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (3).

Selain itu ,ada 8 Pasal yang memberi kewenangan kepada Menteri,BPJS Kesehatan, atau dokter yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan, yaitu Pasal 8 ayat (3), Pasal 20 ayat (6), Pasal 22 ayat (1) huruf c, Pasal 22 ayat (4), Pasal 29 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 37 ayat (3) dan pasal 41.

Kemudian ada 2 Pasal yang menentukan bahwa pengaturan mengenai hal tertentu diserahkan pada kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan atau dengan perjanjian antara penyelenggara program asuransi kesehatan tambahan, yaitu Pasal 28 ,dan Pasal 31 ayat(1).

Banyaknya subdelegasi pengaturan yang  diberikan oleh Perpres Nomor 12 Tahun 2013, mencerminkan bahwa Presiden  “menunda” perdebatan masalah krusial, untuk mengejar target penetapan peraturan pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS.

Masalah krusial yang “dilemparkan” pengaturannya keperaturan perundang-undangan lainnya  antara lain mengenai besaran iuran Jaminan Kesehatan, tata cara pembayaran iuran,prosedur pendaftaran, verifikasi kepesertaan, perubahan data kepesertaan dan identitas peserta, tata cara pengenaan denda administratif, tata cara pemberian pelayanan skrining kesehatan jenis penyakit, dan waktu pelayanan skrining kesehatan dll.

Perpres Nomor 12 tahun 2013, masih banyak lubangnya (loop hole) terutama yang berkaitan dengan masalah teknis operasional program jaminan kesehatan.

Prepres Nomor 12 Tahun 2013 belum tentu dapat berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2014 tahun depan.Perpres tersebut masih harus dilengkapi dengan peraturan lainnya yang disubdelegasikan oleh Perpres Nomor 12 tahun 2013.

Efektifitas pelaksanaan program jaminan kesehatan tergantung pada kemampuan instansi yang diberikan subdelegasi untuk menetapkan peraturan teknis yang lebih operasional.

Mampukah instansi yang diberikan subdelegasi menyelesaikan tugasnya dalam waktu 10 (sepuluh) bulan ke depan?

Mudah-mudahan!

Follow Kami di:

Print this page

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Perpres Nomor 12 Tahun 2013 Tidak Tuntas Melaksanakan Ketentuan UU SJSN dan UU BPJS
http://www.jamsosindonesia.com/identitas/perpres_nomor_12_tahun_2013_tidak_tuntas_melaksanakan_ketentuan_uu_sjsn_dan_uu_bpjs
© Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2013
Iklan



Kembali Ke Jamsosda Atas