jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Identitas - PENDAFTARAN PESERTA JAMINAN PENSIUN (LANJUTAN)

Oleh: A. A. Oka Mahendra 12 October 2015

Pada artikel yang lalu telah dibahas ikhwal kewajiban Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara untuk mendaftarkan pekerjanya yang baru.

Dalam artikel ini akan dibahas ikhwal dalam hal Pemberi Kerja  Selain Penyelenggara Negara nyata-nyata lalai memenuhi kewajibannya mendaftar Pekerjanya, dalam hal Pekerja belum terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan, kewajiban BPJS Ketenagakerjaan dan perubahan data kepesertaan.

Nyata-nyata Lalai

Dalam hal Pemberi Kerja  Selain Penyelenggara Negara nyata-nyata lalai memenuhi kewajibannya  untuk mendaftar Pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Pekerja menurut Pasal 5 berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam Jaminan Pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaaan program Jaminan Pensiun.

Apa yang dimaksud dengan frasa “nyata-nyata lalai” dalam Pasal 5? PP Nomor 45 Tahun 2015 tidak memberikan penjelasan mengenai arti frasa tersebut. Karena itu, pengertian frasa tersebut dapat dimaknai dari sudut arti kata yang digunakan.

Frasa “nyata-nyata lalai “terdiri dari kata “nyata-nyata” dan “lalai”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 628 dan 790) kata “nyata” diberi arti jelas sekali, kentara, atau benar-benar ada. Kata lalai diberi arti kurang hati-hati, tidak mengindahkan (kewajiban, pekerjaan dsb), lengah.

Dari arti kedua kata tersebut dapat dikemukakan bahwa frasa ”nyata-nyata lalai” berarti bahwa secara jelas sekali  atau benar-benar adanya bahwa kewajiban untuk melakukan sesuatu tidak diindahkan atau secara jelas sekali ada kelengahan untuk memenuhi kewajiban. Dalam hal ini kewajiban Pemberi Kerja  Selain Penyelenggara Negara untuk mendaftarkan Pekerjanya dalam Program Jaminan Pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Jadi apabila secara nyata ditemukan fakta bahwa terdapat Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja  Selain Penyelenggara Negara yang tidak terdaftar dalam Program Jaminan Pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan, maka  Pemberi Kerja  Selain Penyelenggara Negara tersebut sudah dapat dikategorikan nyata-nyata lalai untuk mendaftar Pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan, karena itu  Pekerja yang tidak terdaftar tersebut  menurut Pasal 5 berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam Jaminan Pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaaan program Jaminan Pensiun.

Bagaimana caranya Pekerja tersebut mendaftarkan dirinya? Pasal 5 ayat (2) memberikan jawabannya. Pendaftaran oleh Pekerja  tersebut dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan:

a.      perjanjian kerja, surat keputusan pengangkatan, atau bukti lain yang menunjukkan sebagai Pekerja;

b.      Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan

c.       Kartu Keluarga (KK).

Berdasarkan pendaftaran tersebut BPJS Ketenagakerjaan kemudian melakukan  verifikasi  kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara tempat Pekerja tersebut bekerja, paling lama 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran dilakukan.

Dalam hal verifikasi membuktikan bahwa Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara tempat Pekerja tersebut bekerja nyata-nyata lalai, tidak mendaftarkan Pekerjanya, maka menurut Pasal 5 ayat (4) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain dikenai sanksi, Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara tersebut, menurut Pasal 5 ayat (5) wajib memungut dan menyetor Iuran yang menjadi kewajiban Pekerja dan membayar Iuran yang menjadi kewajiban Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.

Dalam hal Pekerja belum terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan, menurut Pasal 6 Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib bertanggungjawab pada Pekerjanya dengan memberikan Manfaat Pensiun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Konsekuensinya ialah bahwa Pekerja yang belum terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan sebagai Peserta Program Jaminan Pensiun berhak  menuntut agar Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara ditempatnya bekerja  untuk memberikan Manfaat Pensiun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Nomor, Kartu, dan Sertifikat Kepesertaan

BPJS Ketenagakerjaan menurut Pasal 7 ayat (1) wajib menerbitkan nomor kepesertaan bagi Pekerja  yang telah terdaftar sebagai Peserta Program Jaminan Pensiun, paling laam 1(satu) hari kerja setelah Iuran pertma dibayar lunas. Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan tidak menerbitkan nomor kepesertaan paling laam 1(satu) hari kerja setelah Iuran pertama dibayar lunas, maka menurut ayat (2) bukti pembayaran Iuran digunakan sebagai bukti kepesertaan.

BPJS Ketenagakerjaan menurut ayat (3) memberikan kartu kepesertaaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal nomor kepesertaan  diterbitkan. Nomor kepesertaan tersebut di atas merupakan nomor identitas tunggal untuk semua program jaminan sosial ketenagkerjaan yang diikuti Peserta.

BPJS Ketenagakerjaan menurut Pasal 8 menerbitkan sertifikat kepesertaan bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang telah mendaftarkan seluruh Pekerjanya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari keja terhitung sejak tanggal formulir pendaftran diterima secara lengkap dan benar serta Iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan. Ketentuan ini membawa permasalahan jika tanggal penerimaan formulir secara lengkap dan benar berbeda dengan  tanggal Iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Tanggal mana yang dijadikan patokan?

Masalah ini mudah-mudahan dapat dijawab dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan mengenai tata cara pencatatan, penerbitan nomor kepesertaaan, dan sertifikat kepesertaan bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (2).

Perubahan Data Kepesertaan

Perubahan data kepesertaan diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12. Intinya sebagai berikut:

Dalam hal terjadi perubahan data Peserta dan anggota keluarganya, Peserta wajib menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib menyampaikan laporan perubahan data kepesertaan tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7(tujuh) hari kerja sejak data diterima dari Peserta.

Dalam hal Peserta tersebut sementara tidak bekerja, Peserta menyampaikan perubahan data kepesertaan kepada BPJS Ketenagkerjaan. Tidak disebutkan kapan paling lambat   perubahan data kepesertaan disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan oleh  Peserta yang sementara tidak bekerja. PP hanya menentukan, BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan konfirmasi pencatatan perubahan data kepesertaan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan perubahan data kepesertaan diterima secara lengkap dan benar.

Ketentuan tersebut di atas belum menjawab persoalan verifikasi tentang laporan perubahan data kepesertaan diterima  secara lengkap dan benar, serta bagaimana menyelesaikan dalam hal terjadi perbedaan mengenai hal ini antara Pemeberi Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan? 

Pemberian konfirmasi paling sedikit dilakukan melalui situs BPJS Ketenagakerjaan. Peserta yang pindah tempat kerja wajib memberitahukan kepesertaannya kepada Pemberi Kerja tempat kerja baru dengan menunjukkan kartu kepesertaan yang dimilikinya.

Kapan kewajiban memberitahukan tersebut dilakukan oleh Peserta yang pindah kerja, tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah hanya menentukan Pemberi Kerja tempat kerja baru wajib meneruskan kepesertaan Pekerja dengan melaporkan kartu kepesertaan dan membayar Iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan sejak Pekerja bekerja pada Pemberi kerja tempat kerja baru.

Sanksi bagi Pemberi Kerja tempat kerja baru yang tidak memenuhi kewajibannya juga tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam hal terjadi perubahan data upah, jumlah Pekerja, alamat kantor, dan perubahan data lainnya terkait dengan penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib menyampaikan perubahan data tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan data.

Tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “data lainnya yang terkait dengan Program jaminan Pensiun.” Beberapa persoalan yang belum jelas sebagaimana dikemukakan diatas  diharapkan dapat dijawab dalam Peraturan BPJS ketenagakerjaan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah ini.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
PENDAFTARAN PESERTA JAMINAN PENSIUN (LANJUTAN)
http://www.jamsosindonesia.com/identitas/pendaftaran_peserta_jaminan_pensiun_lanjutan
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019