jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Identitas - Menyoal Program Capres/Cawapres Tentang Jaminan Sosial

Oleh: A. A. Oka Mahendra (Ahli Peraturan dan Perundang-undangan) 09 June 2014

Tanggal 4 Juni sampai dengan 5 Juli 2014 masa kampanye untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dua pasang Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yaitu Probowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Mohamad Jusuf Kalla bersaing keras untuk merebut simpati pemilih.

Mereka bersepakat melakukan kampanye damai yang bersifat mendidik, serta menghindarkan berbagai bentuk kampanye hitam, intimidasi, kekerasan demi terselenggaranya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, demokratis, jujur dan adil.

Kedua pasang calon tersebut akan beradu visi, misi, dan program yang akan dilaksanakan sekiranya mereka mendapat mandate dari rakyat untuk memimpin negeri dengan penduduk lebih dari 250 juta jiwa ini.

Masing-masing calon telah menyampaikan visi, misi, dan program kepada Komisi Pemilihan Umum.

Pasangan Nomor 1 : Probowo Subianto-Hatta Rajasa menyampaikan formulir Model BB 5 PPWP, dengan judul “Visi, Misi, dan Program Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.”

Sedangkan pasangan Nomor 2 : Joko Widodo-Mohamad Jusuf Kalla menyampaikan Visi, Misi dan Program Aksi dengan judul “Jalan Perubahan Untuk Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian.”

Menyoal Program Jaminan Sosial

Kedua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden mencantumkan Program Jaminan Sosial sebagai salah satu programnya.

Pasangan Probowo Subianto-Hatta Rajasa mencantumkannya dibawah topic “Agenda dan Program Nyata Untuk Menyelamatkan Indonesia angka V Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sosial Melalui Program Kesehatan, Agama, Budaya dan Olahraga, sebagai berikut”.

“1. Menjamin pelayanan kesehatan gratis bagi rakyat miskin melalui percepatan pelaksanaan BPJS Kesehatan.

2. Memberikan Jaminan Sosial untuk fakir miskin, penyandang cacat dan rakyat terlantar.”

Sedangkan pasangan Joko Widodo-Mohamad Jusuf Kalla mencantumkannya dibawah judul “Berdikari Dalam Bidang Ekonomi”.

Pada angka 5 dikemukakan “Kami berkomitmen untuk membangun pemberdayaan Buruh, melalui antara lain: (3) penambahan iuran BPJS Kesehatan yang berasal dari APBN dan APBD perlu dilakukan. (9) Mendukung pengalihan konsorsium Asuransi TKI menjadi bagian dari BPJS Kesehatan.”

Tawaran program di bidang Jaminan Sosial dari kedua pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden cukup melegakan.

Ada empat alasan yang dapat diajukan untuk itu, yaitu:

a.      Konstitusi mengamanatkan “Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28 H ayat (3) UUD).”

b.      Konstitusi juga mengamantkan “Negara mengembangkan Sitem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat  kemanusiaan (Pasal 34 ayat (2) UUD.”

c.       Sebagai pelaksanaan amanat Konstitusi tersebut telah disahkan dan diundangkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

d.      Pada 1 Januari 2014 BPJS Kesehatan telah mulai beroperasi dan PT Jamsostek (Persero) telah bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang akan beroperasi paling lambat 1 Juli 2015.

Sayangnya tawaran program tersebut lebih bernuansa “marketing politik” ketimbang program yang bersifat operasional untuk melaksanakan amanat Konstitusi dan UU di bidang Jaminan Sosial serta menjawab permasalah konkrit yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial.

Permasalahan yang dewasa ini dihadapi dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial meliputi:

a.      edukasi publik yang efektif dan menjangkau penduduk secara luas, untuk meningkatkan kesadaran rakyat tentang Jaminan Sosial.

b.      penguatan kelembagaan penyelenggara Jaminan Sosial.

c.       perbaikan administrasi pelayanan Jaminan Sosial.

d.      peningkatan kualitas manfaat Jamiman Sosial.

e.      penyediaan fasilitas kesehatan termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang cukup.

f.        pendataan penerima bantuan iuran yang akurat.

g.      besaran iuran.

Permasalah tersebutlah yang harus dijawab secara startegis oleh masing-masing pasangan calon apabila hendak menjalankan Program Jaminan Sosial berdasarkan UU yang berlaku.

Jika masing-masing pasangan calon memandang UU SJSN dan UUBPJS tidak sejalan dengan kebijakan politik mereka, sah-sah saja  masing-masing pasangan calon menawarkan alternative pilihan Sistem Jaminan Sosial yang lebih baik.

Untuk itu, alternativ sistem yang ditawarkan harus jelas unsur-unsur dan mekanisme kerjanya.

Dalam debat terbuka pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang akan dimulai hari ini diharapkan masalah Program Jaminan Sosial dari masing-masing pasangan dapat dibedah, agar lebih jelas bagi publik.

Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial yang efektif, berkelanjutan dan adil merupakan salah pilar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Karena itu, mari kita kritisi program masing-masing pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden mengenai Jaminan Sosial, sebab Jaminan Sosial adalah hak Konstitusional setiap orang dan menyangkut masa depan kita dan generasi mendatang.-

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Menyoal Program Capres/Cawapres Tentang Jaminan Sosial
http://www.jamsosindonesia.com/identitas/menyoal_program_caprescawapres_tentang_jaminan_sosial
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019