jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Identitas - Menata Ulang Sistem atau Melaksanakan Jaminan Pensiun?

03 September 2012

Belakangan ini wacana penataan ulang sistem pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan pengamat.

Macam-macam gagasan dilontarkan. Meski tak ada yang baru sama sekali. Kebanyakan sudah diatur dalam UU SJSN. Cuma belum dilaksanakan secara taat asas.

Wacana tersebut dipicu oleh membengkaknya tunjangan pensiun PNS dalam RAPBN tahun 2013.

Pemerintah mengalokasikan Rp.74,3 triliun untuk membayar tunjangan pensiun PNS dalam RAPBN tahun 2013.

Jumlah tersebut dirasakan sangat membebani RAPBN. Lebih-lebih lagi setiap tahun jumlah pensiunan PNS semakin bertambah. Mau tak mau pemerintah mesti merogoh kocek lebih dalam.

Karena itulah, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan menata ulang sistem pensiun PNS dalam waktu tiga tahun kedepan, seperti diberitakan pers nasional beberapa waktu yang lalu.

Pemerintah sendiri tidak menjelaskan apa dan bagaimana penataan sistem pensiun PNS tersebut akan dilakukan.

Apakah sistem pensiun PNS sebagai bagian dari Jaminan Pensiun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN yang akan ditata ulang?

SISTEM JAMINAN PENSIUN DALAM UU SJSN

Seperti diketahui UU SJSN yang disahkan dan diundangkan pada penghujung pemerintahan Presiden Megawati, disusun untuk mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta yang memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta.

Pokok-pokok sistem Jaminan Pensiun diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 UU SJSN.

Dalam Pasal-Pasal tersebut ditentukan bahwa Jaminan Pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.

Artinya pada dasarnya mekanisme Jaminan Pensiun berdasarkan asuransi sosial, namun ketentuan ini memberi kesempatan kepada pekerja yang memasuki usia pensiun, tetapi masa iurannya tidak mencapai waktu yang ditentukan, untuk diperlakukan sebagai tabungan wajib dan dibayarkan pada saat yang bersangkutan berhenti bekerja, ditambah hasil pengembangannya.

Ditentukan pula bahwa Jaminan Pensiun diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti, untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.

Peserta Jaminan Pensiun adalah pekerja yang telah membayar iuran.

Usia pensiun sendiri bervariasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai besarnya iuran Jaminan Pensiun untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan  atau suatu jumlah nominal tertentu yang ditanggung bersama antara pemberi kerja dan pekerja.

Ketentuan lebih lanjut mengenai iuran Jaminan Pensiun diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Mengenai manfaat Jaminan Pensiun ditentukan wujudnya berupa uang tunai yang diterima setiap bulan. Ditentukan pula siapa yang berhak menerima manfaat Jaminan Pensiun tersebut, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi.Ketentuan lebih lanjut mengenai manfaat Jaminan Pensiun diatur dalam Peraturan Presiden.

Sayangnya sampai sekarang Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagai pelaksanaan UU SJSN tersebut belum dibentuk.

Akibatnya sistem Jaminan Pensiun yang diatur dalam UU SJSN tidak terlaksana secara efektif.

Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah mengenai Jaminan Pensiun PNS bersifat parsial. Belum menyangkut keseluruhan aspek sistem Jaminan Pensiun seperti dikemukakan dalam UU SJSN.

Yang paling sering dibicarakan ialah mengenai % kenaikan pensiun PNS, alokasi anggaran untuk membayar tunjangan pensiuan PNS.

LENGKAPI UU SJSN DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN

Padahal bicara soal sitem Jaminan Pensiun berarti bicara soal “a complex whole; atau a set of connected things or part” mengenai hal ikhwal yang menyangkut Jaminan Pensiun.

Jika kita selalu berwacana mengenai perubahan sistem sementara sistem yang telah diatur dalam Undang-Undang belum dilaksanakan secara paripurna, maka kita akan berputar-putar pada labirin wacana yang tidak jelas ujung pangkalnya.

Ke depan nanti yang kita perlukan mungkin melengkapi UU SJSN dengan peraturan pelaksanaannya dan segera melakukan tranformasi penyelenggaraan Jaminan Pensiun sesuai dengan ketentuan UU SJSN dan UU BPJS, dari pada menata ulang sistem Jaminan Pensiun.

Konsekuaensi penataan ulang sistem Jaminan Pensiun sangat komplek, menyangkut  perubahan legislasi dan regulasi, manajemen penyelenggaraan, resiko finasial, dan  pengaturan masa transisi yang harus diperhitungkan dengan cermat. Itu semua perlu waktu, tenaga dan pemikiran yang mendalam dengan melibatkan pemangku kepentingan-(AAO).

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Menata Ulang Sistem atau Melaksanakan Jaminan Pensiun?
http://www.jamsosindonesia.com/identitas/menata_ulang_sistem_atau_melaksanakan_jaminan_pensiun
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016