jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Identitas - Menanti JKN Berkeadilan

Oleh: Asih Eka Putri (Direktur Konsultan Jaminan Sosial dan Pelayanan Kesehatan Martabat) 12 June 2013

Sebuah kegembiraan  luar biasa bagi bangsa Indonesia hadir pasca reformasi politik tahun 1999.  Kegembiraan itu adalah Negara menjamin pelayanan kesehatan berkeadilan. Negara menciptakan identitas baru bagi Bangsa Indonesia, yaitu “pelayanan kesehatan non diskriminatif bagi seluruh penduduk Indonesia di seluruh penjuru tanah air.”

Mendapatkan pelayanan kesehatan berkeadilan mudah. Hanya dengan mendaftar menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lalu membayar iuran JKN secara berkesinambungan. Peserta JKN  berhak atas pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.  Mereka berhak atas pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai.  Dengan kata lain, setiap warga Negara NRI yang telah menjadi peserta JKN,  berhak atas manfaat pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medisnya. Tanpa kecuali.

Norma ini diatur dalam UU SJSN dan bertujuan untuk mengoperasionalkan hak konstitusional warga Negara atas jaminan sosial.  Oleh karenanya, norma ini mengikat dan harus dipatuhi oleh penyelenggara Negara dan warga Negara.  Bagaimana pelaksanaan norma ini?  Benarkah pelayanan kesehatan berkeadilan sungguh-sungguh dapat dilaksanakan?

HAMBATAN REGULASI

Ternyata cita-cita Negara menjamin pelayanan kesehatan berkeadilan tidaklah berjalan mulus.  Sandungan pertama muncul dari regulasi.  Penyelenggara Negara membentuk regulasi yang tidak sepenuhnya mengoperasikan norma pelayanan kesehatan berkeadilan.  Prinsip ekuitas dalam UU SJSN Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), yaitu “kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya, hanya dilaksanakan sebagian.

Simaklah Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (PerPres JK).  Perpres JK memecah pelayanan kesehatan menjadi dua bagian, yaitu manfaat medis dan manfaat non medis, lalu mengikatkannya kepada besaran iuran.  Manfaat medis tidak terikat dengan iuran yang dibayarkan, sedangkan manfaat non medis terikat dengan iuran yang dibayarkan.

PerPres JK menjamin setiap Peserta JKN mendapatkan hak yang sama atas manfaat medis.  Setiap Peserta memperoleh pelayanan konsultasi dokter, operasi, obat dan alat medis sesuai kebutuhan medisnya, tidak dibedakan berapa iuran yang telah dibayarkannya.  Mengiur sedikit atau mengiur banyak, Peserta memperoleh pelayanan yang sama untuk kebutuhan medis yang sama.

Lain halnya dengan pelayanan non medis. Perpres JK membedakan hak atas manfaat akomodasi atau ruang perawatan inap.  Peserta berhak atas ruang rawat inap di rumah sakit sesuai besaran iuran yang dibayarkannya kepada BPJS Kesehatan.

PerPres JK menyediakan tiga kelas ruang rawat inap. Terendah adalah ruang perawatan kelas III, kemudian kelas II dan tertinggi adalah kelas I.

Ruang perawatan kelas III untuk dua kelompok Peserta.  Kelompok pertama adalah fakir miskin dan warga Negara tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran.  Kelompok kedua adalah pekerja mandiri atau individu yang membayar iuran untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.

Ruang perawatan kelas II untuk tiga kelompok Peserta.

Kelompok pertama yang berhak atas ruang perawatan kelas II adalah pegawai negeri sipil, pensiunan, anggota POLRI, atau prajurit TNI, yang bergolongan I atau II beserta anggota keluarganya. 

Kelompok kedua adalah pekerja penerima upah bulanan sampai dengan dua kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan satu anak (PTKP-K1), beserta anggota keluarganya.  Hingga tahun ini, PTKP-K1 setahun adalah Rp 28.350.000,00 atau Rp 2.362.500,00 per bulan.  Pekerja yang berupah Rp 2.362.500,00 per bulan atau lebih rendah berhak atas ruang perawatan kelas II.

Kelompok ketiga adalah pekerja mandiri atau individu yang membayar iuran untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II.

Ruang perawatan kelas I untuk lima kelompok Peserta.

Kelompok pertama yang berhak atas ruang perawatan kelas I adalah Pejabat Negara dan anggota keluarganya.

Kelompok kedua adalah pegawai negeri sipil, pensiunan, anggota POLRI, atau prajurit TNI, yang bergolongan III atau IV beserta anggota keluarganya. 

Kelompok ketiga adalah Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya.

Kelompok keempat adalah pekerja penerima upah bulanan sampai dengan dua kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan satu anak (PTKP-K1) atau mereka yang berupah di atas Rp 2.362.500,00 per bulan pada tahun ini, beserta anggota keluarganya. 

Kelompok kelima adalah pekerja mandiri atau individu yang membayar iuran untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.

ROADMAP GANJIL

Latar belakang muculnya perbedaan manfaat JKN dapat ditelusuri dalam Peta Jalan (roadmap) Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019 yang disusun oleh Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional beserta 12 lembaga lainnya.  Pada halaman 82 tertera kesepakatan lintas kementerian dan DJSN mengenai manfaat JKN, “semua layanan yang mempunyai indikasi medis dijamin dan pada tahap awal selama besaran iuran belum sama,  maka layanan non-medis berupa tempat perawatan dan kelas perawatan masih dimungkinkan berbeda.  Penerima Bantuan Iuran berhak mendapatkan manfaat rawat inap kelas III, sedangkan yang membayar iuran dirawat di kelas II atau kelas I, tergantung besaran upah atau golongan pangkat pegawai negeri.”

Alasan perbedaan iuran sebagai dasar untuk membedakan hak atas ruang perawatan di rumah sakit sangatlah tidak mendasar.  Iuran JKN tidak akan pernah seragam.  Bukankah JKN didanai oleh kontribusi peserta yang besarnya proporsional terhadap pendapatan?  Akan selamanya besaran iuran berbeda-beda karena bergantung pada besaran pendapatan.

Begitu pula dengan alasan PBI tidak membayar iuran dari dompetnya sendiri sehingga  mereka hanya berhak di ruang perawatan terendah, bertentangan dengan prinsip ekuitas.  Padahal, UU SJSN membebaskan warga negara NRI dari atribut kemampuan membayar ketika sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan.  Setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayari oleh Pemerintah berapa pun besarnya, berhak atas manfaat JKN yang sama tanpa perbedaan.

Jika besaran iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah bagi fakir miskin penerima bantuan iuran menjadi dasar pembeda manfaat, juga tidak tepat.  Prinsip ekuitas tidak membedakan kemampuan fiskal pemerintah.  Memang sudah menjadi suatu kebiasaan bahwa Pemerintah akan mengiur dengan nominal terendah dalam daftar besaran iuran.  Sebaliknya tidak menutup kemungkinan bahwa Pemerintah mampu dan mau menyubsidi iuran PBI dalam nilai yang tinggi, misalnya mendekati besaran iuran rata-rata yang dibayarkan oleh peserta.

Menunggu lima tahun

Kabar yang masih melegakan adalah praktek diskriminatif dalam JKN ada batasan waktu.  Walaupun PerPres JK tidak mengatur batas akhir perbedaan manfaat JKN, secercah harapan terbersit dalam roadmap JKN.  Paragraf  ketiga pada halaman 82 menyatakan bahwa mulai tahun 2019 dan seterusnya paket manfaat jaminan kesehatan diupayakan sama untuk semua peserta, baik manfaat medis maupun non-medis.  Kelas perawatan yang dituju adalah kelas I di mana satu kamar ditempati oleh tiga orang atau setidak-tidaknya kelas II.  Perubahan ini akan dilaksanakan terlebih dahulu dengan menyesuaikan PerPres JK sebagaimana diagendakan dalam diagram pada halaman 32.

Akankah janji ini terwujud?  Sulit menjawabnya karena Peta Jalan JKN tidak berkekuatan hukum mengikat dan tidak dapat memaksa.  Tidak satu peraturan perundangan pun mewajibkan Penyelenggara Negara untuk melaksanakan Peta Jalan JKN.  Tak satu pasalpun dalam UU SJSN atau UU Rencana Pembangunan mendelegasikan pengaturan penahapan JKN untuk diatur dalam Peta Jalan JKN.

Sebaliknya, mungkin pula JKN berkeadilan akan terwujud lebih cepat.  Mungkin ada pihak yang mengajukan pengujian disharmoni PerPres JK terhadap UU SJSN pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) ke Mahkamah Agung.   Mungkin Mahkamah Agung akan memerintahkan Pemerintah untuk segera menyesuaikan isi PerPres JK dengan UU SJSN.  Mungkin PerPres JK Pasal 23 wajib diubah.

Semua janji perbaikan tidak pasti.  Hanya satu hal yang pasti yaitu pelayanan kesehatan diskriminatif akan menjadi identitas JKN di Indonesia mulai tahun 2014.

 

PENTING DAN PERLU

Dua Prinsip JKN

DRG dan Kualitas Layanan di Rumah Sakit

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Belum Tuntas Mengatur Jaminan Kesehatan

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Menanti JKN Berkeadilan
http://www.jamsosindonesia.com/identitas/menanti_jkn_berkeadilan
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019