jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Identitas - Menanti Bukti Berdirinya BPJS

Oleh: Asih Eka Putri (Direktur Konsultan MARTABAT) 14 February 2014

Telah lima minggu PT Persero ASKES berubah menjadi BPJS Kesehatan dan PT Persero JAMSOSTEK berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan, namun publik belum melihat bukti sahnya.  Lima minggu terakhir seluruh perhatian tercurahkan pada hiruk pikuk penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).  Publik belum sempat mempertanyakan akuntabilitas transformasi kedua Persero tersebut menjadi BPJS.

Tonggak Batas 1 Januari 2014

UU BPJS mengatur dengan pasti tonggak batas bagi perubahan kedua Persero tersebut menjadi BPJS.  UU BPJS menetapkan tiga peristiwa penting pada 1 Januari 2014.  Pertama, kedua Persero dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas dan kewajiban hukum PT ASKES menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan, dan begitu pula bagi PT JAMSOSTEK menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Peristiwa kedua adalah pengalihan status kepegawaian kedua Persero menjadi pegawai BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.

Peristiwa ketiga adalah peristiwa nyata yang membuktikan bahwa Pemerintah dan kedua Persero melaksanakan kedua peristiwa sebelumnya.  Pembubaran kedua Persero ditandai dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengesahkan laporan posisi keuangan penutup masing-masing Persero yang telah diaudit oleh akuntan publik. Pada saat yang sama Menteri Keuangan mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka BPJS Kesehatan/BPJS Ketenagakerjaan dan laporan posisi keuangan pembuka dana jaminan kesehatan/dana jaminan ketenagakerjaan.

Mencermati pemaparan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan,Tata Suntara, di Kementerian Koordinator Bidang Kesra (5/2) tersirat kesan bahwa BPJS Kesehatan telah beroperasi tanpa diawali dengan penutupan neraca keuangan PT ASKES maupun pembukaan neraca keuangan BPJS Kesehatan. 

“Pengesahan neraca pembuka sedang dalam proses persiapan RUPS Kementerian BUMN dan neraca  pembuka sedang dalam persiapan RKAT Tahun 2014,” kata Ketua Dewas BPJS Kesehatan saat memaparkan progres transformasi BPJS Kesehatan.

Situasi yang sama mungkin juga terjadi pada transformasi PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan.  Hingga kini belum ada informasi resmi dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan atau dari kedua BPJS.

Keterbukaan Informasi

Penyelenggaraan jaminan sosial termasuk ke dalam ranah pelayanan publik sehingga tunduk pada UU Pelayanan Publik (UU No. 25/2009).  Salah satu asas penyelenggaraan pelayanan publik yang diatur dalam UU ini adalah keterbukaan.  Asas ini bermakna bahwa peristiwa-peristiwa yang sangat mendasar seperti neraca penutupan dan neraca pembukaan harus diketahui oleh publik sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban.

Dengan tegas UU Pelayanan Publik mewajibkan penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan informasi tentang profil penyelenggara secara terbuka dan mudah diakses.  Laporan keuangan termasuk ke dalam profil penyelenggara sehingga laporan neraca penutupan Persero dan neraca pembukaan BPJS wajib diinformasikan dengan luas kepada publik.

Adakah kerugian keuangan negara dan kerugian dana peserta? Adakah unsur-unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain?  Kedua pertanyaan ini akan jelas terjawab bila laporan neraca penutup kedua Persero dan laporan neraca pembuka kedua BPJS diumumkan kepada publik.

Sebagai pembanding, pembubaran persero yang tidak melayani publik sekalipun diwajibkan untuk mengumumkan hasil-hasil RUPS mengenai pembubaran badan hukum yang bersangkutan melalui media masa.

Dilematis

Tepat pada 1 Januari 2014 PT ASKES dan PT JAMSOSTEK telah dibubarkan oleh UU BPJS. Entitas keduanya bubar.  Tak ada lagi RUPS, Direksi dan Komisaris kedua Persero ini.  Kini, Direksi dan Komisaris telah diangkat menjadi Direksi dan Dewan Pengawas BPJS untuk mengoperasikan BPJS. 

Alhasil, RUPS setelah 1 Januari 2014 tak mungkin dilaksanakan.  Efek domino tak terhindarkan. Pengesahan laporan penutupan Persero tak bisa dilakukan sehingga Menteri Keuangan tak dapat mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka BPJS dan laporan posisi keuangan pembuka dana jaminan sosial. 

Ketidaktaaatan Direksi PT Askes dan Direksi PT Jamsostek pada ketentuan pembubaran Persero dan pendirian BPJS, memunculkan permasalahan hukum yang serius.  BPJS beroperasi tanpa kejelasan neraca pembuka.

Kini BPJS dihadapkan pada situasi ibarat memakan buat simalakama.  Jika pembubaran Persero digugat, maka status BPJS bermasalah.  Jika pembubaran Persero dinyatakan belum dilengkapi dengan pengesahan laporan penutup oleh RUPS, maka BPJS tidak sah beropersi dengan memanfaatkan aset Persero.

Pemerintah perlu segera melakukan audit hukum untuk mencari jalan keluar dari situasi ini. Dewan Pengawas dan Direksi BPJS sangat memerlukan perlindungan yustisiabel dalam mengelola dana amanat dari Peserta, anggaran Negara dan aset dan liabilitas Persero yang dialihkan.  Peserta memerlukan kepastian bahwa penyelenggaraan program jaminan sosial tidak akan terganggu oleh masalah transformasi badan penyelenggara.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Menanti Bukti Berdirinya BPJS
http://www.jamsosindonesia.com/identitas/menanti_bukti_berdirinya_bpjs
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019