jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Identitas - KIS (RUH) KARTU INDONESIA SEHAT

Oleh: A. A. Oka Mahendra (Ahli Peraturan dan Perundang-undangan) 10 November 2014

Presiden ke tujuh Republik Indonesia, Jokowi, segera tancap gas.

Ia tak ingin membuang waktu. Waktu baginya adalah kerja, kerja dan kerja.

Karena itu, belum genap sepekan Kabinet Kerja diantik, mantan Wali Kota Solo itu,menggebrak dengan meluncurkan tiga katru sakti pada awal November 2014.

Salah satu diantaranya ialah KIS atau Katu Indonesia Sehat.

Layaknya sebuah kartu yang berfungsi sebagai penanda sesuatu,maka KIS adalah penanda

bagi keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan atas tanggungan pemerintah.

KIS dan dua kembarannya KIP dan KKS menurut Khofifah Indar Parawansa,Menteri Sosial dalam Kabinet Kerja,merupakan pengganti Kartu perlindungan Sosial(KPS)di masa lalu.

Menurut rencana Kartu sakti itu akan dibagikan kepada 15,5 juta keluarga kurang mampu diseluruh Indonesia,secara bertahapsebagaimana dituturkan Khofifah kepada Media Indonesia ketika mengunjungi Veteran Seroja Timor Timur di Bekasi,6-11-2014.

Peluncuran tiga kartu sakti tersebut dikaitkan dengan rencana Pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi sebelum  tahun 2015.Tujuannya untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu agar hidupnya tidak semakin terpuruk sebagai dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi.Tujuan ini tampaknya pragmatis.

KIS(RUH).

Niat baik Presiden patut dihargai.Namun sayangnya KIS, yang seharusnya membuat hati orang yang kurang mampu sumringah,justru membuat kisruh.

Kisruh menurut KBBI berarti :kacau,kalutatau tidak sesuai dengan aturan dan sebagainya.

Betapa tidak?Bayangkan!Untuk menjelaskan ikhwal KIS tersebut petinggi negeri ini dari Presiden,Wakil Presiden,Menteri,Kapus Jaminan Kesehatan Kemenkes,Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,Ketua DPD RI,sampai Wakil Ketua DPRRI angkat bicara.Belum lagi para praktisi,pakar dan masyarakat ikut nimbrung.

Masalahnya bukan semakin jelas,tetapi malah semakin simpang siur.Karena penjelasan yang diberikan beragam.Tidak ada kesatuan pandangan mengenai konsepsi yang ada di balik KIS.

Coba Simak!

Wapres seperti dikutip Media Indonesia terbitan 7-11-2014 menyatakan”sumber pendanaan program yang berasal dari APBN berarti sekaligus paying hukumnya.KIS hanya suatu sistem untuk melaksanakan BPJS”.

Sementara itu Mensesneg seperti dikutip Suara Karya terbitan 6-11-2014 menyatakan”pembiayaan KIS,KIP dan KKS menggunakan dana tanggung jawab sosial(CSR)BUMN,bukan APBN.Namun ke depan,program kesejahteraan tersebut akan dimasukkan ke dalam APBN tahun 2015.”

Lain lagi Menkes,Nila F Moeloek(Suara Karya ibid)mengemukakan”program KIS bukan pengganti program Jaminan Kesehatan Nasional(JKN)melainkan kelanjutan dari program tersebut,dengan perbaikan disana sini untuk pelaksanaan yang lebih baik.”

Masih menurut Menkes,penerima KIS ditargetkan 4,4 juta orang berasal dari 1,7 juta orang penyandang masalah kesejahteraan sosialdan 2,2 juta bayi yang lahir dari pemegang kartu BPJS kategori penerima bantuan iuran yang selama ini belum tercakup jaminan kesehatannya.”

“Apapun kartunya(KIS,kartu BPJS Kesehatan,atau kartu Jamkesmas)”semua mendapat pelayanan kesehatan yang sama,imbuh Moeloekbak iklan minuman.

Sementara itu Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah,(Suara Karya,ibid)menyatakan”peluncuran berbagai kartu itu belum dibicarakan  dan dikonsultasikan kepada DPR,padahal iktikad baik pemerintah harus tetap berlandaskan konstitusi.”

Berbeda dengan Fahri,Irman Gusman Ketua DPD menyatakan”Nggak perlu minta izin DPR dan DPDjalankan saja.”

Sedangkan Donald Pardede,Kapus Pembiayaan Jaminan Kesehatan Kemenkes(Kompas,10-11-2014)menyatakan”yang dilakukan pemerintah saat ini adalah menata sistem.Berbagai program bantuan dan jaminan sosial yang menggunakan basis data yang sama diintegrasikan agar rapid an tertata.”

Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan bahwa di negeri ini tidak jelas lagi siapa pejabat yang paling berkompeten untuk memberikan penjelasan resmi mengenai suatu kebijakan pemerintah.

Selain itu,terkesan kuat bahwa peluncuran KIS,lebih kental nuansa politisnya,ketimbang sebagai penjabaran suatu sistem jaminan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Niat pemerintah untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan seyogyanya dilakukan dalam koridor peraturan perundang-undangan sistem jaminan sosial nasional yang telah dinyatakan sesuai dengan amanat UUD Negara RI Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.

Perbaiki Dasar Hukumnya.

Jika ingin memperbaiki penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan,mulailah dengan memperbaiki  dasar hukumnya.

Sebab salah satu ciri sistem jaminan sosial adalah keberadaannya ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan pelaksanaanya.

Menurut UU SJSN, sitem  jaminan sosial nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip:kegotongroyongan,nirlaba,keterbukaan,kehati-hatian,akuntabilitas, portabilitas,kepesertaan bersifat wajib,dana amanat dan hasil pengelolaan dana Jaminan Sisial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentigan peserta.

Manfaat Jaminan Kesehatan menurut UU SJSN  bersifat pelayanan kesehatan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif,preventif,kuratifdan rehabilitative,termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.

UU SJSN dan UU BPJS dengan peraturan pelaksanaannya telah mengatur secara komprehensif penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan.Tinggal melaksanakan.Bila perlu perbaikan,perbaiki dulu aturannya.

Bukan menerobosnya dengan kebijakan yang belum jelas konsepsi dan dasar hukumnya.

Sebagai Negara hukum, kita harus  taat asas menjalankan good governance,demi tertib penyelenggaraan kekeuasaan pemerintahan negara.

Sesuai dengan penahapan program Jaminan Kesehatan,tahun 2019 nanti seluruh penduduk akan dicakup oleh program tersebut.Sehingga tidak ada lagi penduduk Indonesia yang tidak mendapat jaminan kesehatan.Tinggal melaksanakan secara konsisten penahapan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 sebagai perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.Apa perlu lagi KIS,yang lagi kisruh?

Yang diperlukan oleh rakyat ialah pelaksaan Sistem Jaminan Kesehatan yang mudah diakses,berkualitas dan menjangklau segenap lapisan penduduk.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
KIS (RUH) KARTU INDONESIA SEHAT
http://www.jamsosindonesia.com/identitas/kis_ruh_kartu_indonesia_sehat
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016