jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Identitas - Kini Saatnya Lakukan Perubahan Komprehensif Terhadap Per Pres Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan

Oleh: A.A. Oka Mahendra, S.H. (Ahli Perundang-Undangan Konsultan Martabat) 12 February 2015

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang ditetapkan dan diundangkan  pada tanggal 18 Januari 2013, serta dinyatakan mulai berlaku pada 1 Januari 2014 akan diubah lagi untuk kedua kalinya.

Perubahan pertama dilakukan dengan ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor:111 Tahun 2013 pada tanggal 27 Desember 2013.

Perubahan pertama ini dilakukan sebelum Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 mulai berlaku.

Dengan kata lain, Peraturan Presiden tersebut belum sempat dilaksanakan, sudah diubah.

Pertimbangannya, karena beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor  12 Tahun 2013 perlu disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

Tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan ”kebutuhan penyelenggaraan kesehatan nasional” yang tercantum dalam bagian menimbang Peraturan Presiden tersebut.

Ada 25 butir perubahan yang mencakup perubahan rumusan Pasal / ayat/judul,penyisipan Pasal atau ayat baru, penghapusan Pasal tertentu, dengan rincian sebagai berikut:

Respon Terhadap Reaksi Spontan.

Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 merupakan respon dari Pemerintah untuk menjawab  reaksi spontan dari PesertaBPJSKesehatan dan pemangku kepentingan lainnya yang tersentak dengan mulai beroperasinya BPJS Kesehatan. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagai  peraturan pelaksanaan UU BPJS dirasakan belum cukup mengatur berbagai aspek pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk mendukung beroperasinya BPJS Kesehatanmulai sejak 1 Januari 2014.

Kelemahan regulasi diajadikan salah satu alasan belum optimalnya penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan oleh BPJS Kesehatan. 

Pemerintah sebagai regulator tampaknya tidak mampu melakukan prediksi yang akurat tentang berbagai aspek yang harus diatur secara jelas, rinci, termasuk kemungkinan terjadinya permasalahan dalam praktek dan jalan keluar yang dapat ditempuh dengan berpedoman pada regulasi yang ditetapkan.

Setelah 13 (tiga belas) bulan berlaku dan dilaksanakan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 akan diubah lagi untuk kedua kalinya.

Kementerian Kesehatan bersama Kementerian/lembaga terkait sekarang sedang sibuk mempersiapkan Rancangan Perubahan Peraturan Presiden tersebut.

Isu yang menjadi pokok bahasan dalam Rancangan Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, masih bersifat parsial untuk menambal berbagai kelemahan Peraturan presiden tersebut yang dirasakan dalam praktek.

Beberapa isu menonjol yang dibahas sebagai berikut:

  1. Peserta dan anggota keluarganya harus memilih manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas yang sama.
  2. Memperpendek batas toleransi keterlambatan membayar iuran jaminan kesehatan.
  3. Kepesertaan ganda.
  4. Pemberlakuan aktivasi kartu BPJS  bagi Peserta Bukan penerima Upah dan Bukan Pekerja dan pengecualiannya.
  5. Pengaturan anti fraud.
  6. Penyakit akibat ketergantungan obat agar dijamin oleh BPJS Kesehatan.
  7. Pelayanan akupuntur medis agar dijamin oleh BPJS Kesehatan.
  8. Skrining dan deteksi dini penyakit.
  9. Mekanisme lain untuk mengatur pelayanan obat di luar Fornas dan e-catalog.

Pendekatan incremental dalam mengubah Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan akan melahirkan perubahan parsial baru di masa mendatang.

Perubahan Komprehensif.

Karena itu,kini saatnya untuk melakukan perubahan komprehensif terhadap Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 jo Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, dengan bercermin pada pengalaman bangsa Indonesia  lebih dari satu tahun menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan, dan memperhatikan best practice yang lazim diikuti di dunia internasional.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan integral prospektif, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Untuk itu diperlukan kapasitas untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai permasalahan yang krusial dalam implementing regulation UU SJSN dan UU BPJS khususnya untuk mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan dalam rangka mewujudkan target universal coverage pada tahun 2019, empat tahun mendatang. 

Ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian dalam perubahan komprehensif tersebut, yaitu:

  1. Konsistensi terhadap prinsip Jaminan Kesehatan.
  2. Menjaga harmonisasi dengan Peraturan Perundang-undangan lain secara vertical dan horizontal.
  3. Peraturan Presiden mengatur secara jelas, pasti dan dapat dilaksanakan secara efektif samapai pada soal-soal teknis operasional.

Sehubungan dengan itu,saran Anne Rutledge (Basic Legal Drafting,114)patut dipertimbangkan oleh pihak yang terkait dalam penyususnan regulasi.

Anne menyatakan antara lain: ”you must  first conseptualize the necessary cotent of the document,the next step is organizing thecontent in a logical, informative, useful manner.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Kini Saatnya Lakukan Perubahan Komprehensif Terhadap Per Pres Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
http://www.jamsosindonesia.com/identitas/kini_saatnya_lakukan_perubahan_komprehensif_terhadap_per_pres_nomor_12_tahun_2013_tentang_jaminan_kesehatan
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019