jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Identitas - Kenaikan Harga BBM Bersubsidi dan Pengucuran BLSM

Oleh: A. A. Oka Mahendra, S.H. (Ahli Peraturan Perundang-Undangan Martabat) 20 June 2013

Isu yang paling hangat dibicarakan akhir-akhir ini ialah rencana Pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi.

Sejak awal digulirkan, isu tersebut telah mengundang pro dan kontra. Partai oposisi menolak mentah-mentah rencana Pemerintah tersebut. Belakangan Partai Keadilan Sejahtera salah satu partai yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Partai Koalisi pendukung pemerintahan SBY juga terang-terangan meolak.

Meskipun demikian Pemerintah tetap pada pendiriannya menaikan harga BBM untuk menyehatkan APBN, untuk menyelamatkan keuangan Negara dan merasionalisasikan harga BBM bersubsidi yang terlalu murah. Selain itu subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran dan disparitas harga BBM di dalam negeri dengan di luar negeri merangsang penyelundupan.

Tampaknya kenaikan harga BBM bersubsidi tinggal tunggu DPR mengetokkan palunya saja.

Meskipun untuk itu prosesnya tidak mudah. Perdebatan sengit akan mewarnai pengambilan keputusan di DPR. Apalagi di tahun politik sekarang ini setiap partai politik berlomba untuk memoles citranya, untuk tampil sebagai “pembela rakyat kecil.”

Kenaikan harga BBM yang berdekatan dengan bulan puasa dan idul fitri tentu akan membawa dampak berganda bagi rakyat. Kenaikan kebutuhan bahan pokok tak terelakkan. Disusul dengan kenaikan ongkos transportasi dan harga barang lainnya. Beban hidup rakyat terutama rakyat miskin semakin berat.

Pemerintah yang didukung partai–partai anggota Sekretariat Gabungan partai koalisi minus Partai Kedilan Sejatera menawarkan resep untuk “membantu” 15,53 juta keluarga miskin .

Pemerintah akan mengucurkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau diplesetkan “BALSEM”, sebanyak Rp.150.000,- per bulan selama 5 (lima) bulan.

Persiapan untuk melaksakan BLSM sudah diatur dengan cermat,sehingga setelah DPR memberikan persetujuannya BLSM sudah dapat disalurkan.

Menaikkan harga BBM bersubsidi sebagai upaya terakir penyehatan APBN dan rasionalisasi harga BBM memang merupakan kebijakan politik yang tidak populis. Tetapi pemerintah harus berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab untuk mengatasi dampaknya secara mendasar, untuk menyehatkan perekonomian nasional.

BLSM Bukan Solusi Yang Menyentuh Akar Masalah

BLSM bukanlah solusi yang menyentuh langsung ke akar permasalahan untuk memberdayakan rakyat miskin dan memperkuat fundamental ekonomi nasional.

Seperti halnya “balsem” selagi hangatnya terasa, BLSM hanya mengatasi gejala penyakitnya untuk sementara belum mampu menyembuhkan dan memperkuat daya tahan orang yang sakit.

BLSM untuk sementara memang dirasakan mengurangi beban dan menunjukkan “kebaikan hati” pemerintah. Pemerintah sendiri khusunya partai yang berkuasa dapat memetik manfaat dari kebijakan ini. Tetapi tidak memberikan manfaat jangka panjang untuk memperbaiki taraf hidup rakyat miskin.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan SBY lebih suka membiayai program bantuan social ketimbang memperkuat sistem jaminan social.

Jika mau, pemerintah sebetulnya bisa meningkatkan Iuran bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dari dana APBN yang sedianya akan digunakan untuk mebiayai BLSM dan sekaligus mempercepat universal coverage Jaminan Kesehatan pada tahun 2014 berbarengan dengan beroperasinya BPJS Kesehatan.

Melalui program Jaminan Kesehatan yang terstruktur dan mencakup, masyarakat akan lebih mendapat kepastian perlindungan atas hak konstitusionalnya atas jaminan kesehatan. Masyarakat tidak selalu dibayangi oleh kekawatiran jika suatu ketika jatuh sakit. Hal ini akan membuat kehidupannya lebih nyaman dan produktif dengan derajat kesehatan yang semakin meningkat.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Kenaikan Harga BBM Bersubsidi dan Pengucuran BLSM
http://www.jamsosindonesia.com/identitas/kenaikan_harga_bbm_bersubsidi_dan_pengucuran_blsm
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019