jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Identitas - JAMINAN KESEHATAN SEUMUR HIDUP

Oleh: Asih Eka Putri 16 March 2012

Saat pembentukan UU BPJS tahun lalu, Buruh dan Pekerja swasta menuntut program jaminan kesehatan seumur hidup.  Mereka ingin mendapatkan jaminan kesehatan sebagaimana yang dinikmati oleh pegawai negeri sipil dan pegawai negeri non sipil (anggota TNI dan POLRI). 

Sejak 44 tahun yang lalu, pegawai negeri telah terlindung oleh program jaminan kesehatan seumur hidup.  Bahkan setelah ia meninggal dunia, duda/janda serta anak yang ditinggalkannya tetap mendapatkan jaminan kesehatan hingga duda/jandanya meninggal dunia, atau anaknya mencapai usia 25 tahun sepanjang belum menikah atau belum bekerja. 

Berbeda dengan pegawai negeri, saat ini buruh dan pegawai swasta hanya terlindungi program jaminan kesehatan JAMSOSTEK sepanjang masih bekerja.  Kepesertaan jaminan kesehatan masih dapat diperpanjang hingga melebihi usia 55 tahun sepanjang masih bekerja. Setelah buruh dan pegawai swasta berhenti bekerja dan memasuki masa pensiun, maka program jaminan kesehatannya langsung terhenti.

Iuran dan Manfaat

Penyelenggaraan program jaminan kesehatan di Indonesia berbasis kontribusi peserta.  Artinya, peserta wajib menyetor sejumlah dana secara rutin dan terus menerus kepada badan penyelenggara jaminan kesehatan untuk mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan.

Agar mampu membayar iuran jaminan kesehatan, peserta jaminan kesehatan harus memiliki kemampuan membayar iuran jaminan kesehatan. Lebih jauh lagi hal ini berarti bahwa peserta harus memiliki pendapatan yang layak dari pekerjaannya.

Pekerja swasta dan pegawai negeri membayar iuran  JPK Jamsostek dan iuran Askes selama aktif bekerja.  Bahkan pekerja swasta dibebaskan dari kewajiban membayar iuran JPK Jamsostek.  Pemberi kerja/pengusaha menanggung seluruh iuran jaminan kesehatan Jamsostek.  Sedangkan pegawai negeri menanggung sebagian iuran dan sebagian lagi menjadi kewajiban pemerintah, yang dalam hal ini berperan sebagai majikannya.

Kepesertaan jaminan kesehatan pegawai negeri dan anggota keluarganya berlanjut di masa pensiun. Pensiunan pegawai negeri melanjutkan pembayaran iuran jaminan kesehatan sebesar 2% penghasilan pensiun.  Bahkan, sejak tahun 2003, pemerintah sebagai mantan pemberi kerja pegawai negeri, menanggung tambahan iuran jaminan kesehatan sebesar 2% penghasilan pensiun.

Kunci keberlanjutan kepesertaan program jaminan kesehatan adalah keberlanjutan pendapatan.  Pegawai negeri tetap memiliki kemampuan membayar iuran jaminan kesehatan seiring dengan keberlanjutan pendapatan pegawai negeri  di masa pensiun.  Pegawai negeri menerima dana pensiun berkala setiap bulan dari program pensiun yang diikutinya selama sekurang-kurangnya 25 tahun bekerja dan mengiur program jaminan pensiun. 

Setelah pegawai negeri meninggal dunia, kepesertaan program jaminan kesehatan duda/janda dan anak piatu pegawai negeri tidak terputus. Begitu pula dengan iuran jaminan kesehatannya tetap berlanjut. Hal ini dimungkinkan karena setelah pegawai negeri meninggal dunia, dana pensiun diberikan kepada janda/dudanya dan kepada anaknya yang belum berusia 25 tahun atau belum bekerja atau belum menikah.

Keberlanjutan pendapatan di masa pensiun inilah yang tidak dimiliki oleh pegawai swasta, pekerja mandiri dan pencari nafkah harian.  UU Jamsostek tidak menyelenggarakan program jaminan pensiun bagi pekerja swasta, pekerja mandiri, pekerja di sektor ekonomi informal atau pencari nafkah harian.  Hanya sebagian kecil pekerja swasta telah mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh perusahaan tempatnya bekerja atau membeli program pensiun yang disediakan oleh penyelenggara dana pensiun.

Jaminan Kesehatan SJSN

UU SJSN mengharuskan peserta membayar iuran untuk penyelenggaraan program jaminan kesehatan.  Pemerintah mengambil alih kewajiban membayar iuran program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Hanya mereka yang berpendapatan sangat rendah atau tidak memiliki pendapatan berhak atas bantuan iuran dari pemerintah. 

UU SJSN membatasi penerima bantuan iuran kepada fakir miskin dan orang tidak mampu. Pekerja yang belum mendapatkan pekerjaan setelah 6 bulan pemutusan hubungan kerja dan tidak memiliki kemampuan fiansial masuk ke dalam katagori orang tidak mampu.

Bagaimana dengan pekerja yang memasuki masa pensiun?  Siapa yang membayar iuran jaminan kesehatannya?

Ada empat pilihan untuk melanjutkan kepesertaan jaminan kesehatan bagi peserta dan anggota keluarganya di masa pensiun atau pasca kematian peserta.

Pertama, mengikuti jejak penyelenggaraan program jaminan sosial pegawai negeri seperti diuraikan di atas.  Program jaminan kesehatan (JK) dan program jaminan pensiun (JP) adalah duo program jamina sosial minimal yang harus dimiliki oleh seluruh penduduk Indonesia.

Kedua, pemerintah mengambil alih kewajiban membayar iuran bagi pekerja di usia pensiun, janda/duda dan anak yatim piatu.  Pilihan ini hanya bisa diberlakukan di masa transisi mengingat UU SJSN membatasi kriteria penerima bantuan iuran kepada penduduk yang fakir miskin dan tidak mampu.

Ketiga, menghimbau dan mengedukasi publik untuk membayar tambahan iuran jaminan kesehatan untuk mengikutsertakan orang tuanya dan mertuanya.  UU SJSN membolehkan peserta menambah iuran untuk anggota keluarga di luar keluarga inti.

Keempat, membebankan iuran jaminan kesehatan di masa pensiun ke dalam besaran iuran yang harus dibayarkan di masa produktif bekerja.  Pilihan ini adalah pilihan terakhir karena iuran akan sangat tinggi dan badan penyelenggara jaminan kesehatan dituntut untuk mampu menginvestasikan dana untuk penggunaan di masa mendatang.  Investasi jangka panjang dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan tidak lazim dilakukan.

Mencermati perjalanan sejarah, sudah selayaknya hambatan penyelenggaran program jaminan kesehatan di masa pensiun segera diatasi.  Dari pilihan-pilihan di atas penyelenggaraan duo JK-JP adalah pilihan yang paling tepat untuk menjamin akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan sejak lahir hingga meninggal dunia.  Program jaminan pensiun menjadi prasyarat mutlak untuk memenuhi tuntutan pekerja swasta dan buruh akan jaminan kesehatan seumur hidup.  Penundaan penyelenggaraan program jaminan pensiun dan manfaat jaminan pensiun yang kecil sudah pasti tidak akan mampu menjawab tuntutan tersebut. 

Ayo wujudkan duo JK-JP untuk menjamin akses pelayanan kesehatan sejak lahir hingga wafat!

 

 

Penting dan Perlu

Yatim Piatu Pegawai Negeri Terlindungi Jaminan Kesehatan Hingga 25 Tahun

Buruh Bongkar Muat Tuntut Jaminan Kesehatan dan Sosial

Mimbar Rakyat Tumtut Jaminan Kesehatan & Jaminan Pensiun Seumur Hidup

Buruh: Jaminan Kesehatan Seumur Hidup!

Ribuan Buruh Tuntut Jaminan Kesehatan Seumur Hidup.

Buruh Tuntut Jaminan Kesehatan Seumur Hidup

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
JAMINAN KESEHATAN SEUMUR HIDUP
http://www.jamsosindonesia.com/identitas/jaminan_kesehatan_seumur_hidup
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019