jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Identitas - INKONSISTENSI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Oleh: A. A. Oka Mahendra (Ahli Hukum dan Peraturan Perundang-undangan) 08 January 2018

1 Januari 2014, merupakan momentum bersejarah dalam pemenuhan hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (3)UUD Negara RI Tahun 1945.Pada hari itu,Presiden SBY, empat tahun yang lalu di Istana Bogor mencanangkan dimulainya penyelenggaraan program jaminan sosial,sebagai implementasi dari UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN yang disahkan dan diundangkan pada penghujung pemerintahan Presiden ke lima R.I.Megawati Sukarnoputri.Implementasi penyelenggaraan program jaminan sosial tersebut ditandai dengan mulai beropersinya BPJS Kesehatan untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JK) dan PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JKM), yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero) sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 dan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 UU SJSN,paling lambat pada 1 Juli 2015.Presiden Keenam R.I.dengan bangga menyatakan bahwa keberhasilan pemerintah memulai penyelenggaraan program jaminan sosial bagi rakyat Indonesia, merupakan suatu prestasi besar bangsa Indonesia dilihat dari aspek jumlah kepesertaan yang akan dicakup dan manfaat program yang akan diperoleh bagi peserta dan anggota keluarganya. Pemerintah menyatakan komitmennya untuk mendukung penyelenggaraan program jaminan sosial nasional sebagai pelaksanaan amanat konstitusi.Perangkat regulasi,kelembagaan,sumber daya manusia,mekanisme pembiayaan,serta sarana dan prasarana pendukung,telah disiapkan.Edukasi publik juga dilaksanakan,meski belum mencakup segenap lapisan masyarakat.

Pergantian pemerintahan dari Presiden SBY ke Presiden ketujuh RI Jokowi tiga tahun yang lalu tidak menyurutkan komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.Presiden Jokowi dengan gencar mengkampanyekan penyelenggaraan Program JKN-KIS,kemudian sejak 1 Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sesuai dengan ketentuan UU SJSN, dengan berbagai keterbatasannya.

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan program negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Siapapun kepala pemerintahannya atau Presidennya wajib mengemban tanggung jawab konstitusional untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.Bagi bangsa Indonesia pengembangan sistem jaminan sosial mengemban visi kemanusiaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Penyelenggaraan program jaminan sosial harus berkelanjutan,mencakup seluruh rakyat,berkeadilan,memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Inkonsistensi

Harapan rakyat sangat besar untuk tercapainya tujuan SJSN yaitu untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan /atau anggota keluarganya.Salah satu kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan tersebut adalah konsistensi negara terutama pemerintah dalam menyelenggarakan amanat konstitusi dan Undang-Undang.Sayangnya,setelah empat tahun mulai beropersinya BPJS Kesehatan dantiga tahun beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan terjadi pergeseran kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan SJSN. Dengan kata lain,telah terjadi inkonsistensi penyelenggaraan SJSN. Lahirnya UU SJSN yang dimaksudkan untuk mensinkronisasikan penyelenggraan berbagai bentuk jaminan sosial yang diselenggarakan oleh beberapa penyelenggara dilakukan setengah hati. Transformasi badan penyelenggara jaminan sosial yang sekarang telah berjalan menjadi badan hukum publik sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 24 tahun 2011 tentang  BPJS tidak dilaksanakan secara konsisten.Penyelenggaraan program jaminan sosial berbasis segmentasi pekerjaan/profesi peserta,mendapat angin segar. Padahal politik hukum yang dianut dalam UU SJSN adalah politik sinkronisasi penyelenggaraan program berbasis jenis program oleh BPJS sebagai badan hukum publik yang ditetapkan dengan UU.BPJS Kesehatan menyelenggarakan program JK,serta BPJS Ketenagakerjaan  menyelenggarakan program JKK, JHT, JP dan JKM, berdasarkan sembilan prinsip penyelenggaraan SJSN. Belum ada tanda-tanda agenda tranformasi kelembagaan PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero) menjadi BPJS akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 UU BPJS. Penyelenggraan program yang didasarkan kepada segmen penduduk seharusnya diakhiri. Ditransformasikan sesuai dengan UU SJSN dan UUBPJS yang membagi penyelenggaraan jaminan sosial oleh badan penyelenggara berdasarkan jenis program.

Inkosistensi penyelenggaraan SJSN dapat dindikasikan dari fakta yuridis  sebagai berikut:

1. Diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, khususnya Pasal yang mengatur mengenai JP dan JHT bagi PNS yang berhenti bekerja yang dianggap sebagai hak PNS,sedangkan JK,JKK,dan JKM bagi PNS merupakan bentuk perlindungan yang wajib diberikan oleh Pemerintah yang mencakup program jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Berbeda dengan PNS,PPPK hanya mendapat perlindungan berupa JHT, JK, JKK, dan JKM yang dilaksanakan sesuai dengan SJSN.

2. Selanjutnya pemerintah menetapkan PP Nomor 70 tahun 2015 tentang JKK dan JKM Bagi Pegawai ASN. Penyelenggaraannya diserahkan kepada PT Taspen(Persero).Menyusul  PP Nomor 70 tahun 2015,pemerintah menetapkan PP Nomor 102 tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI,Anggota Polri, dan Pegawai ASN Di lingkungan Kemenhan dan Polri. PP ini, menentukan PT Asabri (Persero) mengelola empat program asuransi sosial untuk pesertanya.

3. Diundangkannya UU Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,Pembudi Daya Ikan,dan Petambak Garam.UU ini mengintrodusir Asuransi Perikanan dan Asuransi Pergaraman untuk memberikan perlindungan kepada nelayan,pembudi daya ikan,dan petambak garam atas ririko yang dihadapi saat melakukan pekerjaannya.Perlindungan atas risiko tersebut diberikan dalam bentuk (i)Asuransi Perikanan atau Asuransi Pergaraman untuk kecelakaan kerja,atau(ii)Asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.UU menentukan,pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi BUMN atau BUMD di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Perikanan dan Asuransi Pergaraman.Perlu ditambahkan UU menentukan "setiap orang yang melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman wajib memberikan perlindungan atas risiko penangkapan ikan,pembudi dayaan ikan dan usaha pergaraman pada nelayan buruh,penggarap lahan budi daya,dan penggarap tambak garam.” Sifat wajib, dan didasarkan pada ketentuan UU menandakan bahwa asuransi tersebut memenuhi unsur asuransi sosial.Karena itu seharusnya mengacu pada UU SJSN.

4. Pemerintah mengabaikan batas waktu dua tahun sejak UU BPJS diundangkan,sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 huruf b UU BPJS untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengalihan Program Asabri dan Program Pembayaran Pensiun Dari PT Asabri(Persero) dan Program THT dan Program Pembayaran Pensiun Dari PT Taspen(Persero)ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 66 UU BPJS.

5. Menteri BUMN selaku RUPS lalai dalam menilai kesuaian isi road map trasformsi PT Asabri (Persero) yang antara lain ditentuan memuat pengalihan program Asabri dan program pembayaran pensiun,serta road map tranformasi PT Taspen(Persero) yang antara lain ditentukan memuat pengalihan program THT dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan,sebelum memberikan persetujuannya atas road map tersebut.

Konsistensi kebijakan Pemerintah dalam menjalankan ketentuan UU SJSN merupakan salah satu prasyarat utama untuk keberhasilan tranformasi kelembagaan penyelenggara jaminan sosial. Tujuannya ialah untuk meningkatkan efektifitas, efisiennsi dan kemanfaatnan penyelenggaraan dalam rangka perluasan jangkauan kepesertaan dan menjamin keberlanjutan penyelenggaraan program jaminan sosial.

Pemerintah diharpakan dapat melakukan tindakan korektif terhadap inkonsistensi pelaksanaan UU SJSN untuk semakin mamantapkan  penyelenggaraan program jaminan sosial di masa mendatang.

Selamat tahun Baru 2018. Semoga pikiran reflektif dan cerdas dapat meluruskan kembali jalannya trasformasi penyelenggaraan program jaminan soaial demi kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Jakarta 8 Januari 2018.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
INKONSISTENSI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
http://www.jamsosindonesia.com/identitas/inkonsistensi_penyelenggaraan_program_jaminan_sosial_nasional
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016