jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Identitas - HATI-HATI MENJAGA KESINAMBUNGAN SJSN

Oleh: A.A. Oka Mahendra, S.H (Ahli Peraturan dan Perundang-undangan) 22 August 2014

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan sidang paripurna DPR tanggal 15 Agustus 2014 membanggakan bahwa program jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang dicanangkan pada akhir 2013 merupakan salah satu program jaminan sosial yang“terbesar dan terluas di dunia.”

Pada penghujung tahun 2013,Pemerintah telah meresmikan SJSN melalui terbentuknya dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Kesehatan menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan,mulai 1 Januari 2014.

BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja,Jaminan Hari Tua,Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian,paling lambat 1 Juli 2015.

Program Jaminan Sosial tersebut akan mencakup seluruh penduduk yang berjumlah lebih dari 250 juta jiwa yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dari Sabang sampai Merauke.

Presiden mengingatkan perlunya kita terusmemperbaiki perencanaannya,mendorong implementasinya dan mengevaluasi pelaksanaannya.

HATI-HATI MENJAGA KESINAMBUNGAN.

Lebih lanjut dikemukakan“Untuk itu,kita perlu sungguh berhati-hati dalam menjaga kesinambungangannya,termasuk implikasinya terhadap pembiayaan di masa depan.”

Program jaminan sosial sangat kompleks,menyangkut peserta dengan jumlah besar dengan tingkat kemampuan sosial ekonomi yang bervariasi, iuran –besaran,cara pemungutan dan pengumpulan serta pengembangannya,manfaat jaminan sosial ,badan penyelenggara yang kuat dan bertanggung jawab,manajemen yang akuntabel,transparan dan responsible,sumber daya manusia yang professional serta pengawasan yang efektif.

 Karena itu, untuk kesinambungan program jaminan sosial diperlukan :

a.      dukunganpolitik yang kuat untuk menggerakan sistem jaminan sosial nasional yang diamanatkan oleh Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan pelaksanaannya.

Dukungan politik yang kuat sangat esensial untuk keberhasilan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional.

b.      Manajemen jaminan sosial yang efektif, efisien  dan mampu mengatasi resiko finansial jangka pendek dan jangka panjang.

c.       Alokasi dana untuk jaminan sosial yang memadai untuk memperkuat sistem.

d.      sumber daya manusia yang professional dan berintegritas tinggi didukung oleh teknologi informasi yang canggih.

e.      Pengawasan internal dan ekternal yang efektif dan sinergis.

Kelima hal tersebut diatas seharusnya tercermin dalam kebijakan anggaran tahun 2015.

SEBATAS RETORIKA

Sayangnya perhatian pemerintah pada kesinambungan program jaminan sosial sebatas retorika belaka.

Jaminan sosial belum ditempatkan sebagai salah satu isu strategis dalam Rencana Kerja Pemerintah yang mengangkat tema “Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan.”

Dalam RAPBN Tahun 2015 misalnya,alokasi anggaran untuk program jaminan sosial hanya  disinggung dalam alokasi anggaran Kementerian Kesehatan yaitu berupa penyaluran anggaran penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.

Padahal memasuki RPJMN Ketiga 2015-2019 di bidang jaminan sosial telah ditetapkan targetberfungsinya kelembagaan jaminan sosial,mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan(paling lambat 1 Juli 2015),universal coverage Jaminan Kesehatan(2019).

 Diharapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih nanti dapat memberikan perhatian yang lebih konkrit untuk mejamin kesinambungan sistem jaminan sosial nasional sebagai pemenuhan hak warga negara yang dijamin dalam konstitusi.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
HATI-HATI MENJAGA KESINAMBUNGAN SJSN
http://www.jamsosindonesia.com/identitas/hati-hati_menjaga_kesinambungan_sjsn
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016