jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Identitas - Dua Prinsip JKN

Oleh: Asih Eka Putri (Direktur Konsultan Jaminan Sosial dan Pelayanan Kesehatan Martabat) 28 May 2013

Mulai 1 Januari 2014 Indonesia akan menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang berlandaskan pada prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.  Kedua prinsip tersebut diatur dalam UU No. 40 Tahun 2014 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN)  Pasal 19 ayat (1), “Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.”  Pelaksanaan kedua prinsip tersebut selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan  (PerPres JK).

Prinsip asuransi sosial diuraikan dalam penjelasan UU SJSN Pasal 19, mencakup empat karakter penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional.

Karakter pertama adalah penyelenggaraan JKN mencerminkan kegotong-royongan antara penduduk kaya dan miskin, penduduk sehat dan sakit, penduduk berusia tua dan muda, dan penduduk berisiko sakti tinggi dan rendah. 

Kegotong-royongan penduduk dalam penyelenggaraan JKN diwujudkan oleh karakter kedua, yaitu kepesertaan wajib dan tidak selektif.  Seluruh penduduk Indonesia termasuk pekerja asing yang bekerja lebih dari enam bulan di Indonesia wajib menjadi peserta JKN dengan membayar iuran secara teratur dan terus-menerus kepada BPJS Kesehatan.  Bagi warga negara yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu, Pemerintah mengambil alih tanggung jawab mereka terhadap kewajiban membayar iuran JKN  dan membayarkan iurannya kepada BPJS Kesehatan.  BPJS Kesehatan wajib menyelenggarakan program JKN bagi seluruh penduduk dan dilarang menyeleksi peserta.

Kegotong-royongan dalam penyelenggaraan JKN dan kepesertaan wajib serta tidak selektif diwujudkan dengan karakter ketiga, yaitu pendanaan oleh kontribusi peserta yang besarannya sesuai dengan kemampuan membayar.  Besaran iuran JKN adalah proporsional terhadap upah/penghasilan pekerja.

Karakter asuransi sosial yang keempat adalah penyelenggaraan program JKN bertujuan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta, bukan untuk mendapatkan keuntungan usaha.  Dengan kata lain, penyelenggaraan JKN bersifat nirlaba.

Prinsip ekuitas dalam penyelenggaraan JKN berarti setiap peserta memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya.  Manfaat pelayanan tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkan peserta.

PENTING DAN PERLU

JKN Bertumpu Pada Legislasi

Perpres Nomor 12 Tahun 2012 Tidak Tuntas Melaksanakan Ketentuan UU SJSN dan UU BPJS

Jaminan Kesehatan Seumur Hidup

Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Dua Prinsip JKN
http://www.jamsosindonesia.com/identitas/dua_prinsip_jkn
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016