jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Identitas - Doktrin “Res Ipsa Loquitur” Dapat Diterapkan Dalam Gugatan Perdata Kasus Debora

Oleh: A. A. Oka Mahendra (Ahli Hukum dan Peraturan Perundang-undangan) 18 September 2017

Bayi Tiara Debora telah  tiada. Almarhum telah beristirahat dengan damai. Kita semua berduka dan prihatin, karena Debora yang baru berusia 4 bulan itu meninggal dunia lantaran kesalahan layanan administrasi dan keuangan yang diberikan oleh RS Mitra Keluarga Jakarta Barat terhadap status pasien yang dalam keadaan gawat darurat. Almarhum ditolak masuk ke PICU, karena orang tuanya tidak sanggup membayar uang muka sesuai permintaan pihak RS. Menteri Kesehatan berdasarkan Surat Nomor UM.0105/Menkes/395/2017 tanggal 13 September 2017 telah memerintahkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI untuk memberikan sanksi administratif, berupa teguran tertulis kepada RS Mitra Keluarga.

Sanksi administratif tersebut membuktikan bahwa RS Mitra Keluarga telah melanggar hukum. Setidak-tidaknya ada lima poin pelanggaran yang disebutkan dalam surat Menteri Kesehatan tanggal 13 September 2017,yaitu (i) layanan medik telah diberikan oleh pihak RS, namun untuk menilai kesesuaian dengan standar masih perlu ditindaklanjuti dengan audit medik oleh organisasi profesi; (ii) ditemukan memang ada kesalahan pada layanan administrasi dan keuangan yang diberikan oleh RS terhadap status pasien; (iii) pasien tetap membayarkan biaya perawatan dan diterima oleh pihak RS; (iv) kebijakan internal RS belum berjalan dengan baik dan ada kebijakan uang muka yang tak sejalan dengan peraturan perundang-undangan; dan (v) kebijakan RS belum secara utuh diketahui oleh petugas yang berada di layanan informasi.

Gugatan Perdata

Meskipun RS Mitra Keluarga Jakarta Barat telah dijatuhi sanksi administratif, orang tua Debora tetap berhak mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Gugatan perdata diajukan untuk meminta ganti rugi atas  perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh RS Mitra Keluarga. Pasal 1365 KHUPerdata mewajibkan “orang yang melakukan perbuatan melawan hukum  dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, untuk mengganti kerugian, karena kesalahannya tersebut”. Kemudian Pasal 1366 menentukan bahwa “pertanggung jawaban setiap orang untuk mengganti kerugian, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kesembronoannya”. Selanjutnya Pasal 1367 menentukan “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”. Dalam konteks ini, RS Mitra Keluarga Jakarta Barat bertanggung jawab atas perbuatan orang-orang yang bekerja di RS Mitra Keluarga.

Tafsir luas

Sejak abad ke-20 perbuatan melawan hukum di Negeri Belanda dan di Indonesia telah ditafsirkan secara luas meliputi perbuatan yang bertentangan dengan:

  1. hak orang lain;   
  2. kewajiban hukumnya sendiri;
  3. kesusilaan :dan
  4. kehati-hatian.

Perbuatan RS Mitra Keluarga Jakarta Barat terhadap almarhum Debora dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti luas tersebut di atas, karena bertentangan dengan hak pasien dalam status gawat darurat untuk mendapat pelayanan kesehatan di RS, bertentangan dengan kewajiban RS untuk melayani pasien dalam status gawat darurat sampai kondisinya stabil, bertentangan dengan kewajiban moral RS untuk mendahulukan keselamatan jiwa pasien yang dalam keadaan gawat darurat; dan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam pelayanan terhadap pasien sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh organisasi profesi.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata juga dipenuhi oleh perbuatan yang dilakukan RS Mitra Keluarga Jakarta terhadap pasiennya, Debora, yaitu:

  1. adanya suatu perbuatan yaitu: menolak untuk merawat pasien Debora yang dalam kondisi gawat darurat di PICU sesuai dengan rekomendasi dokter yang merawatnya;
  2. perbuatan tersebut melawan hukum, karena bertentangan dengan UU Kesehatan, UU Rumah Sakit, dan UU SJSN dan UU BPJS;
  3. adanya kesalahan dari pihak RS Mitra Keluarga Jakarta Barat dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian serta tidak adanya unsur pembenar atau alasan pemaaf;
  4. adanya kerugian bagi korban dalam hal ini pasien Debora meninggal dunia; dan
  5. adanya korelasi antara perbuatan RS Mitra Keluarga Jakarta Barat dengan meninggalnya Debora tidak terbantahkan.

Doktrin “res ipsa loquitur

Doktrin “res ipsa loquitur” dapat diterapkan dalam kasus kelalaian RS Mitra Keluarga dalam melayani pasiennya yang dalam status gawat darurat. Doktrin “res ipsa loquitur” yang berarti “the things speaks for it self” atau “hal/peristiwa tersebut yang berbicara atau menyatakan sendiri” dimaksudkan untuk membantu pihak korban sebagai penggugat dalam membuktikan gugatannya. Karena dalam praktik sering terjadi pihak korban sulit membuktikan gugatannya di depan Pengadilan. Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, 2005:101 mengemukakan “Doktrin “res ipsa loquitur” bertujuan untuk mencapai keadilan, dimana pihak korban dari perbuatan melawan hukum dalam kasus-kasus tertentu sangat sulit untuk membuktikan adanya unsur kelalaian, apalagi jika bukti-bukti dari perbuatan melawan hukum tersebut cukup baik aksesnya kepada pelaku, atau dalam kontrol pihak pelaku,…”

Ditambahkannya, bahwa syarat-syarat agar doktrin “res ipsa loquitur” dapat diterapkan ada lima, yaitu:

  1. harus ditunjukkan bahwa kejadian tersebut biasanya tidak terjadi tanpa adanya kelalaian (atau kesengajaan) dari pihak pelaku;
  2. harus ditunjukkan pula bahwa tidak ikut disebabkan oleh tindakan korban atau pihak ketiga;
  3. dalam kasus-kasus tertentu, pada saat kejadian, instrumen yang menyebabkan kerugian dalam kontrol yang eksklusif dari pelaku;
  4. penyebab kelalaian tersebut haruslah dalam lingkup kewajiban yang ada oleh pelaku kepada korban; dan
  5. bukan kesalahan dari korban (tidak ada kesalahan kontributif). 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Doktrin “Res Ipsa Loquitur” Dapat Diterapkan Dalam Gugatan Perdata Kasus Debora
http://www.jamsosindonesia.com/identitas/doktrin_res_ipsa_loquitur_dapat_diterapkan_dalam_gugatan_perdata_kasus_debora
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016