x

Login

Lupa Password

Dengan UU BPJS, Indonesia Memasuki Peradaban Dunia

oleh: Asih Eka Putri 09 December 2011 (Konsultan Martabat)

Indonesia mencatat sejarah baru. 25 November 2011, saat diundangkannya UU BPJS, adalah tonggak sejarah dimulainya penataan ulang  penyelenggaraan jaminan sosial rakyat Indonesia.   Dua anomali penyelenggaraan jaminan sosial Indonesia yang bertentangan dengan prinsip-prinsip universal penyelenggaraan jaminan sosial di dunia akan segera berakhir.  Pertama, Negara tidak lagi mengumpulkan laba dari iuran wajib warga negara yang dipungut oleh badan usaha miliknya, melainkan ke depan Negara bertanggung jawab atas pemenuhan hak konstitusional rakyat atas jaminan sosial. Kedua, jaminan sosial Indonesia resmi keluar dari penyelenggaraan oleh badan privat menjadi pengelolaan oleh  badan publik. 

Reposisi Relasi Negara dan Warga Negara

Selama hampir 20 tahun, Kebijakan Pemerintah produk pemerintahan otoriter di era Suharto membebaskan Negara dari tanggung jawab konstitusional atas jaminan sosial.  Negara terkesan hanya menikmati setiap laba yang didulang oleh empat badan usaha miliknya yang menyelenggarakan jaminan sosial -  PT ASKES, PT ASABRI, PT JAMSOSTEK dan PT TASPEN.  Negara seolah lepas tangan bahkan dapat dikatakan gagal menjamin tersedianya kondisi kehidupan minimum yang layak bagi setiap orang. 

Masih jelas dalam ingatan kita, begitu lemahnya jaminan sosial Indonesia sehingga tidak berdaya menanggulangi krisis di awal tahun 2000.  Saat itu jalan pintas yang diambil oleh Pemerintah adalah membayarkan dana jaminan hari tua kepada peserta Jamsostek yang terkena pemutusan kerja dengan syarat telah mengiur sekurangnya 5 tahun.  Peserta Jamsostek yang terkena PHK terpaksa harus merelakan dirinya menggendong predikat miskin agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang disediakan oleh program jaring pengaman sosial bidang kesehatan Kementerian Kesehatan.

Berselang 2 tahun dari kejatuhan rezim Orde Baru, jaminan sosial diletakkan kembali sebagai hak konstitusional  warga negara dalam amandemen UUD NKRI 1945 pada tahun 1999.  Implementasinya diwujudkan dua tahun kemudian dengan diundangkannya UU SJSN pada tahun 2004. Namun reposisi Negara dan implementasi hak konstitusional warga negara atas jaminan sosial tidak terlalu mulus.  Perlu 7 tahun menunggu peraturan pelaksanaan UU SJSN yang mengatur badan penyelenggara jaminan sosial.

Keluar dari Badan Privat

UU BPJS mengimplementasikan prinsip nir laba , yaitu prinsip pengelolaan usaha  untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta,  yang diatur dalam UU SJSN. UU BPJS  segera akan mengakhiri praktek  pengumpulan laba perusahaan dari  iuran rakyat yang dikumpulkan secara paksa melalui kepesertaan wajib jaminan sosial.  

Peraturan ini segera mengakhiri penyelenggaraan program jaminan sosial oleh PT ASKES, PT ASABRI, PT JAMSOSTEK dan PT TASPEN - empat badan privat yang terdiri dari persekutuan modal dan bertanggung jawab kepada pemegang saham.   Sudah menjadi ketentuan baku badan privat, uang-uang yang diperoleh dari kegiatan perusahaan termasuk iuran jaminan sosial yang dibayarkan oleh peserta adalah pendapatan badan yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham.  Peserta jaminan sosial tidak lebih berperan sebagai klien perusahaan yang tidak memilki kontrol pada kinerja perusahaan. 

Sebaliknya, relasi peserta dan badan publik penyelenggara jaminan sosial , dikenal sebagai badan penyelenggara jaminan sosial – BPJS, menempatkan peserta sebagai pemilik dana.  Peserta adalah pemangku kepentingan  yang memiliki kontrol atas badan.  BPJS “hanya” boleh membelanjakan uang-uang yang dikumpulkan dari iuran peserta untuk pengelolaan program dan seluruh sisa hasil usaha dikembalikan untuk kepentingan peserta.

Prinsip nir laba tidak dapat dilaksanakan oleh PT ASKES, PT ASABRI, PT JAMSOSTEK dan PT TASPEN secara utuh. Walaupun Peraturan Pemerintah yang menetapkan maksud dan tujuan keempat BUMN Perseroan tersebut untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi pesertanya, watak keempat Persero tersebut tidak terlepas dari maksud dan tujuan persero.  Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN menetapkan bahwa maksud dan tujuan persero  adalah selain menyediakan barang dan/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, juga untuk mengejak keuntungan guna meningkatkan hasil perusahaan.

UU BPJS memberi tenggat 2 tahun (1 Januari 2014) kepada PT ASKES dan PT JAMSOSTEK untuk beralih dari Perseroan menjadi Badan Publik.  Dalam kurun waktu 2 tahun, Indonesia akan mengakhiri  20 tahun praktek anomali penyelenggaraan jaminan sosial  sejak Pemerintah Orde Baru  menetapkan PT ASKES dan PT JAMSOSTEK sebagai perseroan milik negara pada tahun 1992.  Tenggat yang lebih panjang  diberikan kepada PT ASABRI dan PT TASPEN yang mengelola dana sebagian kecil penduduk – pensiunan pegawai negeri dan anggota TNI dan POLRI.  Dalam 18 tahun mendatang (2029) PT ASABRI dan PT TASPEN harus sudah mengikuti kedua BUMN tersebut untuk beralih menjadi badan publik  dengan bergabung ke dalam BPJS Ketenagakerjaan, badan yang dibentuk dari transformasi PT JAMSOSTEK.

Transformasi kelembagaan jaminan sosial membuka jalan bagi Indonesia untuk sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia yang telah menempatkan Negara sebagai pelindung warganya melalui pembangunan jaminan sosial yang berkeadilan.  Semoga terwujud.

 

“I believe that social security is the only way to guarantee the social dimension of globalization.  Therefore, the question is not whether we can have social security but rather if we can allow ourselves not to invest in it. Those countries with consolidated social security system are also in the leadership in term of competitivity and social peace”.  (Dr. Alberto Saenz Pacheo, Costarica)

 

© Martabat, Desember 2011

Follow Kami di:

Print this page

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Dengan UU BPJS, Indonesia Memasuki Peradaban Dunia
http://www.jamsosindonesia.com/identitas/dengan_uu_bpjs_indonesia_memasuki_peradaban_dunia
© Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2013
IklanIklan



Kembali Ke Jamsosda Atas