jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Identitas - DEBAT CAPRES MINIM PERHATIAN TERHADAP JAMINAN SOSIAL

Oleh: A. A. Oka Mahendra (Ahli Peraturan dan Perundang-undangan) 17 June 2014

Debat Capres  2014  yang dilaksanakan tanggal 15 Juni 2014 mengambil tema “ pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Meskipun konstitusi mengamanatkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat,untuk memenuhi hak setiap orang atas jaminan sosial,namun perhatian kedua Capres mengenai hal tersebut sangat minim.

Masing-masing calon menggunakan waktu kurang dari 2 menit  berbicara mengenai jaminan kesehatan atau kurang dari 0,02 % dari 90 menit durasi debat secara keseluruhan.

Prabowo Subianto mengatakan masalah jaminan kesehatan bukan sekedar soal   pelayanan kesehatan gratis,tetapi dari mana sumber dananya.Ditambahkannya dana dapat diperoleh dari efisiensi anggaran dengan mencegah dan menanggulangi kebocoran anggaran, melaui pemberantasan korupsi.

Ia tidak menjelaskan lebih lanjut konsepsinya mengenai jaminan sosial yang akan dilaksanakannya.

Sedangkan Jokowi mengemukakan masalah jaminan kesehatan adalah masalah  sistem.

Sistemnya yang harus ditata,tambahnya sambil mengeluarkan Kartu Jakarta Sehat dari sakunya dan menunjukkannya kepada publik.

Seperti diketahui Kartu Jakarta Sehat  menjadi salah satu program unggulannya sebagai Gubernur DKI.

Jokowi juga tidak menjelaskan apa yang ia maksud dengan penataan sistem jaminan kesehatan.

Kedua Capres tidak mengelaborasi lebih lanjut strategi dan program jaminan kesehatan yang mereka akan laksanakan,jika mendapat kepercayaan rakyat menjadi orang nomor satu di negeri ini.

Apakah akan melanjutkan pelaksanaan UU SJSN dan UUBPJS sesuai dengan road map yang telah ditetapkan oleh pemerintahan SBY atau melakukan perubahan yang fundamental?

Jika melakukan perubahan pertanyaan yang harus dijawab ialah kemana arah perubahannya, apa yang diubah,bagaimana strategi dan program aksi yang akan dilakukan.

Kedua Capres sama sekali tidak menyinggung isu jaminan kecelakaan kerja,jaminan hari tua,jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Menurut UU BPJS keempat program jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut akan dilaksanakan secara efektif paling lambat pada 1 Juli 2015 seiring dengan mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan.

 

BAGIAN PENTING DARI UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Isu jaminan sosial mungkin kurang seksi dalam kancah politik dewasa ini.

Padahal jika disimak pesan yang terkandung dalam Bab XIV UUD Negara RI Tahun 1945 yang terdiri dari  Pasal 33 dan Pasal 34,masalah perekonomian jelas berkorelasi  erat dengan kesejahteraan sosial.

Karena itu, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkanatas demokrasi ekonomi  dengan prinsip kebersamaan,efisiensi,berkeadilan,berkelanjutan,berwawasan lngkungan,kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Selain itu, Negara bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.

Artinya,konstitusi menempatkan jaminan sosial sebagai bagian penting dari upaya mewujudkan kesejahteraan sosial.

Amanat konstitusi ini wajib dilaksanakan oleh siapapun yang dipilih oleh rakyat untuk  menjadi Presiden masa bakti 2014-2019.

Minimnya perhatian Capres terhadap isu jaminan sosial dalam debat,mudah-mudahan karena soal keterbatasan waktu saja,seperti dikemukakan oleh Capres Jokowi.

Bukan karena mereka menganggap penyelenggraan  jaminan sosial tidak penting.

Sebab,tanpa sistem jaminan sosial yang baik sulit dibayangkan kesejahteraan sosial dapat diwujudkan dalam suatu Negara. 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
DEBAT CAPRES MINIM PERHATIAN TERHADAP JAMINAN SOSIAL
http://www.jamsosindonesia.com/identitas/debat_capres_minim_perhatian_terhadap_jaminan_sosial
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019