jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Identitas - Buruh Menuntut Lagi

Oleh: A. A. Oka Mahendra (Ahli Peraturan Perundang-Undangan Martabat) 02 May 2013
Sumber: TribunNews
Foto : TribunNews Manado

Tepat 1 Mei 2012 buruh tumpah ruah turun ke jalan. Mereka unjuk rasa Menuntut pemenuhan hak  dan memperjuangkan hak setiap orang atas jaminan sosial.

Suara nyaring saja tak cukup membuat telinga penguasa dan pengusaha mendengar tuntutan mereka. Diperlukan jumlah masa yang besar untuk memperkuat tuntutan mereka.

Harapannya, penguasa dan pengusaha mau mendengar dan tergerak hatinya untuk bertindak.

Buruh tak akan berhenti meneriakkan agar hak normatif yang dijamin konstitusi dan peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh penguasa dan pengusaha.

Buruh bukanlah komoditas. Buruh adalah manusia yang punya hak asasi, yang punya harga diri.

Buruh adalah warga Negara yang setara dengan warga Negara yang duduk di singasana birokrasi yang mengatur negeri ini. Dan setara pula dengan orang berdasi yang disebut pengusaha yang sering berkolaborasi dengan penguasa, untuk meredusir hak buruh.

Seperti tahun lalu, hari buruh tahun ini akan diwarnai dengan tuntutan pemenuhan hak- hak buruh atas jaminan sosial.

BURUH INGIN BUKTI

Buruh tidak mau sekedar diberi janji, tetapi ingin bukti nyata. Ingin langkah konkrit untuk memenuhi  hak buruh atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Bagi buruh pemenuhan hak atas jaminan sosial merupakan salah satu upaya nyata meningkatkan kesejahteraan buruh.   

Mereka melihat pemerintah kurang serius dalam mempersiapkan beroperasinya BPJS Kesehatan, dan berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014.

Peraturan pelaksanaan yang mendukung beroperasinya kedua BPJS tersebut sampai sekarang belum rampung. Begitu pula  perubahan mekanisme dan budaya  kerja  penyelenggara dari prolaba ke nirlaba, serta penyiapan infra struktur pendukung yang diperlukan.

Buruh kawatir UU BPJS bakal tersendat pelaksanaannya seperti tersendatnya pelaksanaan UU SJSN  yang seharusnya sudah efektif pada 19 Oktober 2009, namun molor sampai sekarang.

Kekawatiran buruh cukup beralasan. Persiapan transformasi BUMN penyelenggara jaminan social menjadi BPJS sebagai badan hukum publik belum nyata progresnya. Padahal waktu terus bergulir. Waktu tinggal 8(delapan) bulan lagi untuk mempersiapkan regulasi, pengalihan asset dan liabilitas, program, pegawai. serta hak dan kewajiban BUMN penyelenggara jaminan social ke BPJS. Pekerjaan begitu kompleks. Tetapi tak jelas penanggung jawab dan koordinatornya.

Sehingga jika terjadi kegagalan transformasi semua pihak akan cuci tangan atau mencari kambing hitam. Tetapi jika transformasi berhasil dilaksanakan sesuai dengan UU banyak elit politik yang menepuk dada. Bahkan memanfatkannya untuk kepentingan politik.

Buruh tidak ingin pemenuhan hak atas jaminan sosial dijadikan komoditas politik. Pemenuhan hak atas jaminan social adalah sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab Negara terutama tanggung jawab pemerintah.

Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk lepas tangan.

Karena itu, pemerintah harus membuka hati untuk melihat dan  mendengarkan pesan terdalam tuntutan buruh.

Jika tidak, pemerintah tidak akan mendengar apa-apa dan juga tidak bertindak tepat menjawab tuntutan buruh.

Akhirnya mari kita simak ungkapan bijak dari Kahlil Gibran ”Seandainya kamu hanya melihat apa yang ditampakkan oleh cahaya dan hanya mendengar apa yang dibunyikan oleh suara, maka sebenarnya kamu tidak melihat dan mendengar apapun.”

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Buruh Menuntut Lagi
http://www.jamsosindonesia.com/identitas/buruh_menuntut_lagi
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019