jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Identitas - BPJS Kesehatan Membangkang, Perdirjampelkes Dibatalkan MA

Oleh: Asih Eka Putri & Khansa Asikasari 03 December 2018

Selasa 16 Oktober 2018 lalu, Mahkamah Agung resmi membatalkan ketiga Perdirjampelkes pembatasan penjaminan manfaat pada pelayanan penyakit katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik dengan pertimbangan kekeliruan legal formal dan kesalahan prosedural dalam pembentukan peraturannya.

Namun, yang kemudian patut menjadi sorotan adalah mengapa peraturan setingkat Perdirjampelkes yang bersifat internal harus sampai masuk ke meja Mahkamah Agung selaku pengadilan negara tertinggi?

BPJS Kesehatan Tidak Patuh

Sebelumnya, DJSN, Kementerian Kesehatan RI, DPR, Persi, dan organ profesi lainnya telah menyerukan agar BPJS Kesehatan menunda implementasi tiga peraturan bermasalah ini. Hal tersebut didasari atas dua hal yakni, kekeliruan legal formal dan kesalahan prosedur yang dilakukan BPJS Kesehatan.

Dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), hanya ada tiga jenis aturan yang disepakati oleh DJSN yakni, peraturan dewan pengawas, peraturan badan, dan peraturan direksi. Di mana peraturan direksi pun hanya dapat mengatur internal administratif BPJS Kesehatan dan tidak mengikat publik.

Selain itu, Perdirjampelkes BPJS Kesehatan ini juga cacat hukum. Seharusnya, kendali biaya dengan membatasi manfaat seperti yang diatur dalam ketiga peraturan tersebut bukan menjadi kewenangan BPJS Kesehatan melainkan Presiden.

UU No. 12 Tahun 2011 mengatur harus ada kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundangan.1 UU No. 40 Tahun 2014 tentang SJSN pun menyatakan, pemanfaatan terkait SJSN diatur dalam Peraturan Presiden.2

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BPJS Kesehatan tidak patuh dengan peraturan perundang-undangan.

MA Turun Tangan

Keputusan MA terhadap permohonan uji materi berujung pada pembatalan ketiga Perdirjampelkes secara hukum. Memang benar adanya bahwa salah satu wewenang Mahkamah Agung adalah menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan di bawah Undang-Undang, tetapi Perdirjampelkes ini sendiri tidak memenuhi persyaratan legal formal dan prosedural berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011.

Tentu pembatalan ketiga peraturan kontroversial ini membawa angin segar bagi masyarakat luas. Tapi, sangat disayangkan mengapa peraturan yang harusnya hanya mengatur internal administratif organisasi saja, harus sampai dipertentangkan hingga ke meja MA. Seharusnya kisruh ini dapat berhenti seketika BPJS Kesehatan mengindahkan teguran yang ditujukan padanya.

Turun tangan MA ke dalam polemik Perdirjampelkes akan menjadi pelajaran berharga bagi BPJS Kesehatan. Agar ke depannya, BPJS Kesehatan tidak bertindak gegabah dalam melakukan upaya mitigasi

 
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

 

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
 

terhadap defisit yang tengah dialami hingga bersikeras menabrak rambu-rambu peraturan perundang-perundangan.

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
BPJS Kesehatan Membangkang, Perdirjampelkes Dibatalkan MA
http://www.jamsosindonesia.com/identitas/bpjs_kesehatan_membangkang_perdirjampelkes_dibatalkan_ma
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016