jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Identitas - BPJS Kesehatan Membangkang, MA Batalkan Perdirjampelkes

Oleh: Asih Eka Putri & Khansa Asikasari 12 December 2018

Selasa 16 Oktober 2018 lalu, Mahkamah Agung resmi membatalkan tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan  (Perdirjampelkes) BPJS Kesehatan No. 2 tentang penjaminan pelayanan penyakit katarak, No. 3 tentang  penjaminan persalinan dengan bayi lahir sehat, dan No. 5  tentang rehabilitasi medik.  MA membatalkan  ketiganya dengan pertimbangan kekeliruan legal formal dan kesalahan prosedural dalam pembentukan peraturannya. Patut menjadi sorotan adalah MA selaku pengadilan negara tertinggi harus turun tangan menghentikan peraturan  internal lembaga yang telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

BPJS Kesehatan Tidak Patuh

DJSN selaku pengawas BPJS Kesehatan telah memerintahkan Direktur BPJS Kesehatan untuk mencabut peraturan tersebut.  Begitu pula Komisi IX, Kementerian Kesehatan, perkumpulan fasilitas kesehatan dan organisasi profesi telah menyerukan agar BPJS Kesehatan menunda implementasi ketiga perdijampelkes. Namun, Direktur BPJS Kesehatan bersikukuh melaksanakannya untuk membatasi manfaat JKN karena terdesak oleh defisit dana jaminan kesehatan yang berkepanjangan.

Menarik untuk disikapi adalah pengabaian BPJS Kesehatan terhadap teguran pengawas eksternalnya, yaitu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Sebagaimana Ketua DJSN sampaikan pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI (17/9), bahwa BPJS Kesehatan tidak berwewenang menetapkan manfaat JKN. Pelayanan kesehatan yang dijamin1 atau yang tidak dijamin2 oleh JKN dan urun biaya3 yang dikenakan kepada peserta JKN adalah kewenangan Presiden dan diatur dalam Peraturan Presiden.  Dengan demikian Perdirjampelkes BPJS Kesehatan keliru legal formal sehingga peraturan tersebut cacat hukum.

Sangat disayangkan mengapa peraturan yang harusnya hanya mengatur internal administratif organisasi saja, harus sampai dipertentangkan hingga ke meja MA.4 Seharusnya kisruh ini dapat berhenti seketika BPJS Kesehatan mengindahkan teguran dari badan pengawas eksternal yang berwewenang mengawasi kepatuhan atas pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS.  Bahkan, kisruh ini tidak perlu terjadi, bukankah ada Dewan Pengawas di internal BPJS Kesehatan yang independen mengawasi Direksi.

Publik dan MA Turun Tangan

MA turun tangan memeriksa dan menguji materi ketiga Perdirjampelkes atas permohonan Persatuan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) yang diwakili dr. James (ketua) dan dr. Patrianef (sekjen). MA  mengabulkan permohonan PDIB yang diregistrasi dengan nomor 58/P/HUM/2018, 59/P/HUM/2018, 60/ P/HUM/2018 pada 15 Agustus 2018.

Merujuk pada UU No. 12 Tahun 2011, MA menemukan tidak ada kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan Perdirjampelkes dalam mengatur hak peserta atas manfaat JKN.5 Peraturan Direktur tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan sehinga tidak dapat menjadi dasar hukum untuk mengatur hak dan kewajiban publik. Perdirjampelkes hanyalah peraturan internal sebuah badan yang memiliki kekuatan hukum mengikat terbatas untuk mengatur tatakelola di unit kerja direktorat.

Selain itu, terjadi kesalahan prosedural dalam pembentukan Perdirjampelkes tersebut. Dalam Putusannya, MA berpendapat bahwa Perdirjampelkes bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan PerPres No. 87 Tahun 2014. Perdirjampelkes No. 2, 3, 5 Tahun 2018 dibentuk oleh lembaga dan pejabat yang tidak berwewenang  membatasi manfaat JKN dan tidak dapat diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Turun tangan publik dan MA dalam penyelesaian polemik Perdirjampelkes adalah pelajaran berharga bagi BPJS Kesehatan. Agar ke depannya, BPJS Kesehatan tidak bertindak gegabah dalam melakukan upaya mitigasi terhadap defisit yang tengah dialami hingga bersikeras menabrak rambu-rambu peraturan perundang-perundangan. Selain itu, Direksi BPJS Kesehatan perlu segera memperkuat tatakelola dengan mengindahkan pengawasan internal dan pengawasan eksternal oleh lembaga-lembaga yang berwewenang sebagaimana diatur dalam UU SJSN dan UU BPJS.

 
 
Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Pasal 26 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
BPJS Kesehatan Membangkang, MA Batalkan Perdirjampelkes
http://www.jamsosindonesia.com/identitas/bpjs_kesehatan_membangkang_ma_batalkan_perdirjampelkes
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019