jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Jamsos Edu > Pustaka > Publikasi Martabat

Telaah

16 MASALAH POKOK Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari Pemerintah, 9 Mei 2011 Terhadap RUU BPJS

Penulis Asih Eka Putri & A. A. Oka Mahendra, S.H.

Bahasa Indonesia

Penerbit PT. Martabat Prima Konsultindo

Edisi -

Tahun 2011

Kota Penerbit Jakarta, Indonesia

Harga Rp 0

Discount 0%

ISBN -

Berat 0 kg

Dimensi - cm

Jumlah Hal. - Halaman

Ringkasan

16 MASALAH POKOK Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari Pemerintah, 9 Mei 2011 Terhadap RUU BPJS

Pemerintah telah menyampaikan DIM baru RUU BPJS pada tanggal 9 Mei 2011. DIM tersebut terdiri atas 163 butir permasalahan, baik yang bersifat teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, penyempurnaan redaksional, maupun permasalahan sustansial.  Permasalahan redaksional dapat diserahkan kepada ahli bahasa.
Permasalahan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan antara lain mengenai:
  1. Perumusan konsideran menimbang. 
  2. Perumusan pengertian dalam ketentuan umum. 
  3. Pengutipan kembali pasal-pasal UU SJSN. 
Masalah teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dapat dibahas bersama dengan menggunakan pedoman yang tercantum dalam Lampiran UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bab I B.3 Konsiderans angka 16-22 dan C.1. Ketentuan Umum angka 72-82, serta Bab II, A. Pendelegasian Kewenangan khususnya angka 177. 
Masalah substansial yang ditemukan dapat dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) pokok masalah, yaitu:
  1. Bentuk badan hukum tidak ditentukan sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.
  2. Tidak mentransformasikan keempat BUMN Persero penyelenggara jaminan sosial menjadi BPJS, tetapi hanya membentuk dua BPJS Baru.
  3. Tidak  jelas kelompok masyarakat yang dilayani oleh BPJS Baru 
  4. Organ BPJS tidak mencerminkan tatakelola publik (public management)
  5. Dewan BPJS memonopoli kewenangan pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemberian sangsi yang seharusnya dibagi ke beberapa lembaga.
  6. Pemerintah  menarik kembali kewenangan-kewenangan yang telah didelegasikan kepada DJSN dan BPJS sehingga bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2004.
  7. Tatakelola keuangan tidak mencerminkan pengelolaan dana amanat publik.

 

Download disini