jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Forum - Transformasi Setengah Mati

Oleh: A.A. Oka Mehaendra, S.H (Ahli Peraturan dan Perundang-undangan) 22 May 2013

Drs. Ridwan Manoarfa anggota DJSN unsur pekerja yang dikenal rajin dan vokal mengemukakan “transformasi Persero Askes, Jamsostek, Taspen dan Asabri bukan setengah hati, tetapi setengah mati.”  Hal itu disampaikannya kemarin pada acara bedah buku Transformasi Setengah Hati Persero Askes, Jamsostek, Asabri dan Taspen ke BPJS Menurut UU BPJS karya Asih Eka Putri dan Oka Mahendra, yang diselenggarakan bersama oleh fakultas Hukum Unika Atmajaya dengan Martabat Prima Konsultindo.

Ridwan dengan bersemangat menjelaskan kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan transformasi Persero ke BPJS.  Tidak mudah untuk mengubah BUMN (Persero) menjadi BPJS badan hukum publik.  Selain itu, penyelenggaraan sistem jaminan sosial harus dipandang sebagai pemenuhanhak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial.  Tidak boleh dipandangsebagai komoditas dengan mekanisme pasarnya. ”Tugas kita sekarang mengembalikan SJSN sebagai tanggung jawab Negara.  Karena itu pemangku kepentingan harus melihat SJSN sebagai pelaksanaan amanat konstitusi,” kata Ridwan.

DPR AKAN BENTUK PANJA BPJS

Sementara itu  pada kesempatan tersebut Dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, MPH., Ph.D. anggota DPRRI dari Fraksi PDIP yang gigih memperjuangkan jaminan sosial bagi seluruh penduduk menyatakan DPR dalam masa sidang ini akan membentuk Panitia Kerja BPJS untuk mengawasi perkembangan  pelaksanaan transformasi Persero menjadi BPJS, agar dilaksanakan sepenuh hati.  Selain itu Dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, MPH., Ph.D. secara panjang lebar menjelaskan sejarah terbentuknya UU BPJS.  Diakuinya bahwa UU BPJS merupakan hasil kompromi anatara DPR dengan Pemerintah yang semula tidak mau mebahasRUU BPJS inisiatif DPR.  Setelah melalui perdebatan yang panjang antara DPR dan Pemerintah akhirnya sepakat untuk membentuk BPJS sebagai badan hukum publik yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.  Sedangkan Taspen dan Asabri nasibnya akan ditentukan oleh Peraturan Pemerintah yang akan dibentuk nanti.

MAX BOLI SABON, Dr., S.H., M.Hum. dosen Fakultas Hukum Unika Atmajaya dalam tanggapannya mempertanyakan nasib dari badan penyelenggara jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).  Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemda dapat membentuk Jamkesda dengan Peraturan Daerah sepanjang sesuai dengan UU SJSN.

Acara bedah buku yang dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Unika Atmajaya, dihadiri oleh sekitar 75 orang dari berbagai unsur pemangku kepentingan jaminan sosial dan unsur kementerian, perguruan tinggi dan pengamat jaminan sosial.

 

Bahan Presentasi Bedah Buku dapat di download di sini:

Presentasi Asih Eka Putri

Presentasi A. A. Oka Mahendra

Tanggapan Max Boli Sabon, Dr., S.H., M.Hum

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Transformasi Setengah Mati
http://www.jamsosindonesia.com/forum/transformasi_setengah_mati
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019