jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Forum - Transformasi PT JAMSOSTEK (Persero) Menjadi BPJS Ketenagakerjaan

Oleh: Jamsosindonesia 05 April 2012

Keseriusan persiapan PT JAMSOSTEK menuju BPJS Ketenagakerjaan antara lain ditandai dengan menggelar internal meeting pada Kamis, 5 April 2012.  Untuk penyamaan persepsi dan persiapan teknis transformasi PT JAMSOSTEK menjadi BPJS Ketenagakerjaan, dihadirkan narasumber Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki dengan paparan “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Selaku Penyelenggara Program Jaminan Sosial”, serta narasumber A. A. Oka Mahendra dengan paparan “Transformasi PT JAMSOSTEK (Persero) dari  Perusahaan Perseroan ke Badan Hukum Publik (BPJS Ketenagakerjaan)”.

UU No. 24 Tahun 2011 Menetapkan BPJS Berstatus Badan Hukum Publik (Publieke Rechtspersoon)

BPJS berwenang melakukan perbuatan hukum publik.

Pasal 7 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS menetapkan BPJS berstatus badan hukum publik. BPJS selaku badan hukum publik(publieke rech) bertanggung jawab kepada Presiden.

Badan hukum publik merupakan subyek hukum yang berfungsi tugas dan kewenangannya melakukan perbuatan hukum publik (publieke rechtshandeling), serta hak-hak dan kewajiban dari padanya.

Badan hukum privat tidak memilik fungsi, tugas dan kewenangan hukum publik. Subyek badan hukum privat tidak dapat melakukan perbuatan hukum publik. Hanya badan hukum publik yang berwenang melakukan perbuatan hukum publik.

Pasal 9 ayat (1), (2) UU No. 24 Tahun 2011 menetapkan, BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

Program jaminan sosial adalah program di bidang hukum publik, merupakan salah satu bentuk program perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup rakyat yang layak. Sistem jaminan sosial merupakan program Negara.

Tugas, wewenang BPJS merupakan tugas dan wewenang hukum publik, in het publieke rechtsgebied. Hanya badan hukum publik yang dapat melakukan perbuatan hukum publik, namum sebaliknya badan hukum publik dapat melakukan perbuatan hukum privat, seperti halnya membeli bangunan kantor, menyewa aula pameran, dsb.

Seperti halnya dengan badan hukum pada umumnya, badan hukum publik memilik kekayaan (asset) sendiri yang terpisah dari kekayaan pejabat dan orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum publik tersebut. Harus kiranya dibedakan perbuatan pejabat (ambsdrager) yang melekat pada jabatan (het ambt) dan kedudukan anggota Dewan Pengawas dan Direksi dengan perbuatan pribadi mereka dikala tidak mewakili jabatan

Milestone Transformasi PT JAMSOSTEK
menuju BPJS Ketenagakerjaan

6 faktor pendukung perubahan organisasi PT JAMSOSTEK, adalah:

  1. Menempatkan diri sebagai aktor setara;
  2. Mengubah dari “kewenagan atas” menjadi “kewenangan untuk”;
  3. Berbagi peran dengan pemangku kepentingan;
  4. Mengembangkan kemitraan dengan organisasi, lembaga, badan usaha;
  5. Melibatkan publik dalam pengambilan keputusan;
  6. Meningkatkan Responsibilitas dan akuntabilitas.

Aplikasi 5 faktor pendukung kultur organisasiPT JAMSOSTEK, adalah:

  1. Menanamkan nilai untuk pencapaian visi baru sebagai pelaksanaan konstitusi;
  2. Sosialisi dan edukasi internal guna menumbuhkan motivasi untuk  bertransformasi;
  3. Merumuskan ide & strategi yang tepat untuk membangun kebersamaan untuk bertransformasi;
  4. Mengembangkan model komunikasi untuk internalisasi tujuan transformasi;
  5. Membangun etika kinerja dengan sistem remunerisasi dan penghargaan yang tepat untuk memenuhi hak konstitusional warga negara

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Transformasi PT JAMSOSTEK (Persero) Menjadi BPJS Ketenagakerjaan
http://www.jamsosindonesia.com/forum/transformasi_pt_jamsostek_persero_menjadi_bpjs_ketenagakerjaan
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016