jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Forum - Tak Ada Hak Jaminan Sosial Tanpa Kewajiban Bayar Iuran

Oleh: Jamsos Indonesia 24 June 2011

 

Tidak ada hak tanpa kewajiban. Itulah semboyan yang dilontarkan Hasbullah Thabrany terkait masalah iuran jaminan sosial yang kini tengah menjadi sorotan. Sejauh ini, ada yang beranggapan bahwa iuran jaminan sosial memberatkan masyarakat. Artinya, lebih baik mencontoh program Jamkesmas, dimana rakyat tidak perlu bayar iuran, alias gratis. 

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat-Universitas Indonesia (FKM-UI) Hasbullah Thabrany mengatakan, jaminan sosial adalah hak setiap warga negara dan telah dijalankan di semua negara menengah serta maju.

“Dalam konteks ini, tidak ada hak tanpa kewajiban, kecuali hak alamiah seperti hidup dan bernafas. Oleh karena diperlukan dana untuk menjamin setiap penduduk ketika terkena musibah sakit, pemutusan hubungan kerja, atau memasuki hari tua, maka setiap penduduk wajib mengiur ketika ia masih muda, punya penghasilan, dan sehat. Ketika mereka tidak berdaya, tua, atau sakit, maka dana yang dikumpulkan bersama digunakan bersama. Inilah esensi Dana Amanat,” tuturnya usai menjadi pembicara pada seminar bertema ‘Prioritas Reformasi Kesehatan’ sekaligus Launching of the Lancet Special ASEAN Health Edition, Indonesia (23/6).

Menurut Hasbullah, penduduk miskin memang tidak mampu mengiur (jaminan sosial), maka dari itu, ketika mereka miskin, mereka berhak mendapat ‘bantuan iuran’. Inilah hakekat tolong-menolong dalam kebaikan. “Tetapi, kemiskinan bukan hal yang abadi. Ketika mereka tidak miskin, maka tidak adil dan tidak bermoral jika mereka harus menerima uang pensiun atau biaya berobat. Ketika mereka sudah keluar dari kemiskinan, maka harus mengiur,” urainya.

Di Amerika Serikat, katanya lagi, iuran jaminan sosial disebut Social Security Tax. Bedanya dengan Pajak Penghasilan adalah bahwa dana iuran hanya digunakan untuk membayar manfaat jaminan sosial. “Sedangkan dana pajak bisa digunakan untuk berbagai program publik seperti membangun jalan, sekolah, tempat ibadah dan lain-lain,” ujarnya.

Sejumlah negara di Eropa Barat, ujar Hasbullah, memang tidak menarik pajak jaminan sosial yang terpisah dari pajak umum. Mereka menyatukan kedua pajak itu, karenanya besaran pajak di sana dapat mencapai 50% dari gaji setiap bulan. “Tetapi, Indonesia dan Amerika Serikat tidak merancang besaran pajak seperti itu. Kita menganut pungutan pajak umum rendah, yang terpisah dengan pajak untuk jaminan sosial. Oleh karena itu, misalnya pajak yang terendah, untuk yang berpenghasilan kurang dari Rp 25 juta setahun, hanya 5% dari penghasilan,” tuturnya.

Uji Materi UU SJSN Pasal 17

Hasbullah menegaskan masalah iuran ini terkait dengan Uji Materi UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang menginginkan untuk mencabut pasal 17 UU SJSN tentang Kewajiban Penduduk Membayar Iuran. Bahkan, ia mengaku telah mengirimkan surat secara khusus kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang berisi pemikiran dan saran mengenai iuran jaminan sosial.

“Jadi, jika pemohon dalam Uji Materi tersebut mendalilkan bahwa “iuran wajib bertentangan dengan UUD’45”, maka pajak juga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD’45. Begitu juga dengan PT Jamsostek dan PT Askes yang sudah beroperasi lebih dari 40 tahun. Karena tahun lalu, hanya sekitar 7,5 juta penduduk Indonesia yang menyampaikan SPT Tahunan, atau membayar pajak, maka dapat dipastikan bahwa menyediakan jaminan kesehatan dan hari tua bagi semua penduduk melalui pembayaran pajak saja, negara tidak akan mampu. Sekitar 90% penduduk saat ini yang tidak membaya pajak, akan menerima belas kasih dari 10% penduduk yang membayar pajak. Pada gilirannya, yang membayar pajak akan merasa berat terus-menerus menanggung semua penduduk lain yang tidak membayar pajak,” jelasnya.

Oleh karenanya, kata Hasbullah, Keputusan MK No.007/PUIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 pada halaman 263 menimbang dengan kalimat “bahwa berdasarkan uraian di atas dan setelah membaca seluruh Penjelasan undang-undang a quo, Mahkamah berpendapat, sepanjang menyangkut sistem jaminan sosial yang dipilih, UU SJSN telah cukup memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) UUD ’45, yakni bahwa sistem yang dipilih itu mencakup seluruh rakyat dengan maksud untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

“Soal teknis penagihan iuran jaminan sosial, yang paling gampang adalah BPJS menyampaikan atau menawarkan kepada pihak perbankan yang ingin mengambil jasa pengumpulan iuran tersebut, dengan nilai imbalan komisi sekecil mungkin tetapi volumenya banyak. Nantinya, perbankan mengumumkan nomor rekening khusus, misalnya untuk iuran jaminan sosial Kesehatan dan lainnya. Nantinya, para peserta, pemberi kerja dan Pemerintah dapat membayar iuran melalui rekening tersebut. Bila ada yang satu atau dua bulan tidak membayar iuran berdasarkan hasil pantauan, maka BPJS dapat melakukan penagihan. Disinilah tantangannya, BPJS harus memberikan pelayanan Kesehatan yang bagus, sehingga semua pihak bersedia membayar sesuai kewajibannya,” urai Hasbullah kepada jamsosindonesia.com.

Merugikan, Bila Rakyat Wajib Bayar Iuran

Selain karena pelaksanaan Uji Materi UU SJSN terutama pasal 17, kata Hasbullah, masalah iuran ini pun sengaja disampaikan sehubungan dengan adanya pernyataan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Siti Fadilah Supari yang sebelumnya mengatakan, bahwa SJSN melalui BPJS bukanlah merupakan jaminan kepada rakyat.

Menurut Siti Fadilah, BPJS ini justru asuransi dimana rakyat harus melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, RUU BPJS yang kini sedang dibahas di DPR sesungguhnya justru merugikan rakyat. “BPJS yang di RUU itu memaksa rakyat untuk membayar secara wajib, semua rakyat, untuk training asuransi yang dikelola oleh BPJS. Dan BPJS nya sendiri siapa kita belum tahu,” kata mantan Menkes periode 2004-2009 ini saat berbicara pada diskusi bertema “UU BPJS Antara Kebutuhan dan Kenyataan” di Gedung YLBHI, Senin (20/6/2011).

Fadilah mengatakan, yang dinamakan jaminan sosial itu adalah pemerintah harus membayar. Namun ternyata, BPJS itu menjadi asuransi sosial, dimana masyarakat diwajibkan untuk membayar. “Jadi BPJS adalah RUU yang disiapkan yang sebetulnya sangat tidak berpihak pada masyarakat,” ungkapnya seraya menyatakan bahwa sistem jaminan sosial seperti Jamkesmas itulah yang justru dibutuhkan masyarakat.

“Karena prinsip Jamkesmas adalah pemerintah melindungi rakyat dalam pelbagai kesehatan sesuai dengan konstitusi. Tidak ada diskriminasi, semua mendapatkan perlindungan yang sama dibayar pemerintah dengan APBN. Pemerintah bisa bayar ‘kok,” ujarnya.  (fadli)

 

© Martabat, Juni 2011

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Tak Ada Hak Jaminan Sosial Tanpa Kewajiban Bayar Iuran
http://www.jamsosindonesia.com/forum/tak_ada_hak_jaminan_sosial_tanpa_kewajiban_bayar_iuran
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019