jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Forum - Sinkronisasi Regulasi Jaminan Sosial Nasional PR untuk Penyiapan Provider Jaminan Kesehatan

Oleh: A. A. Oka Mahendra, S.H. (Ahli Peraturan Perundang-Undangan Martabat) 05 July 2013

Jamsosindonesia.com, Jakarta 5 Juli 2013.

Sidang Pleno Rakernas SJSN 2013 tanggal 4 Juli 2013 dengan agenda laporan Komisi I, II, III, IV dan V dan tanggapan terhadap laporan tersebut mencuatkan dua isu penting yaitui terkait dengan sinkronisasi regulasi jaminan sosial dan penyiapan provider Jaminan Kesehatan di tingkat Pelayanan Primer.

Tidaklah mengherankan jika kedua isu tersebut mendapat sorotan tajam dari peserta, karena system jaminan soaial lahir karena reguasi menetapkannya. Tanpa regulasi yang jelas, efektif dan efisien maka program jaminan sosial sulit dilaksanakan. Sedangkan kesiapan provider Jaminan Kesehatan di tingkat primer sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan  dalam praktek.

Sinkronsasi Regulasi

Sinkronisasi regulasi terutama pada tingkat peraturan pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS sanagat diperlukan, agar peraturan pelaksanaan kedua UU tersebut harmonis dan bersifat operasional untuk memudahkan BPJS dan pemangku kepentingan lainnya melaksanakannya.

Komisi I yang membidangan Sinkronisasi Regulasi melaporkan bahwa sebagai pelaksanaan UU SJSN diperlukan peraturan pelaksanaan dalam bentuk UU sebanyak 1 UU yaitu UU BPJS yang telah disahkan dan diundangkan pada 24 November 2011. 10 Peraturan Pemerintah, dan 10 Peraturan Presiden.Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang PBI Jaminan Kesehatan.Peraturan Presiden yang telah ditetapkan adalah Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2008 tentang DJSN dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Sedangkan sebagai pelaksanaan UU BPJS diperlukan 7 Peraturan Pemerintah, 6 Peraturan Preiden dan 1 Keputusan Presiden.Peraturan Preiden yang telah ditetapkan adalah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Masih cukup banyak peraturan pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS yang harus dirampungkan.

Kendala yang dihadapai dalam penyusunan peraturan pelaksanaan tersebut adalah:

  1. Melibatkan instansi lintas sektor dan lintas program.
  2. Peserta yang hadir dalam rapat tidak bisa mengambil keputusan sehingga banyak materi yang dibahas harus dipending.
  3. Sulitnya koordinasi dengan stakeholder, karena masing-masing sibuk dengan kegiatannya.

Untuk itu Komisi I menyampaikan 2 strategi guna mengatasi kendala tersebut yaitu:

  1. Peraturan pelaksanaan yang diperlukan dibagi menjadi 2 kelompok prioritas yaitu:
    Prioritas I yang harus dirampungkan sebelum 31 Desember 2011 yaitu berkaitan dengan peraturan pelaksanaan untuk mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan.
    Prioritas II yangdapat dirampubngkan sesudah 31 Desember 2013 yaitu yang berkaitan dengan peraturan pelaksanaan untuk mendukung beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan.
  2. Pengelompokan peraturan pelaksanaan berdasarkan program yang akan dilaksanakan oleh BPJS sebagai berikut:
    1. Peraturan yang terkait dengan BPJS Kesehatan, 6 peraturan.
    2. Peraturan yang terkait dengan BPJS Ketenagkerjaan, 6 peraturan.
    3. Peraturan yang terkait dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, 7 peraturan.

Masing-masing kelompok peraturan tersebut ditentukan penanggung jawabnya, target waktu Pembahasan pada Panitia Antarkementerian, Harmonisasi dan Finalisasinya/Penetapannya.

Peraturan pelaksanaan yang perlu diharmonisasikan antara lain PP 101 Tahun 2012 tantang PBI dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, PP tentang Jaminan Pensiun dengan peraturan perundang-undangan terkait, sinkronisasi peraturan yang terkait dengan Puskesmas, harmonisasi peraturan yang ditetapkan oleh Kemendagri dan Kemenkes terkait degan pelayanan kesehatan.

PR untuk Penyiapan Provider

Masalah berikut yang mendapat tanggapan serius dari Peserta menyangkut kesiapan  provider Jaminan Kesehatan.

Ada lima masalah pokok yang perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya menyongsong beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 mendatang yaitu:

  1. Tenaga Kesehatan
    Ada 5 masalah di bidang tenaga kesehatan yaitu:
  1. Distribusi tidak merata (ada Puskemas yang tidak ada dokternya).
  2. Kompetensi belum optimal.
  3. Jumlah masih kurang (apoteker, analis).
  4. Kapasitas layanan primer perlu ditingkatkan.
  5. Pengetahuan calon tenaga kesehatan tentang jaminan kesehatan belum optimal.
  1. Sarana
    Ada 5 masalah di bidang sarana yaitu:
  1. Sarana dan prasarana di Fasilitas Kesehatan belum terpenuhi.
  2. Fasilitas pelayanan kesehatan primer belum merata.
  3. Dalam maping Fasilitas Kesehatan belum memasukkan Faskes Primer TNI,Polri.
  4. Profesi bidan belum tegas masuk dalam Faskes primer.
  5. Kekurangan jumlah tempat tidur di Faskes primer.
  1. Pelayanan
    Ada 5 masalah di bidang pelayanan yaitu:
  1. Paket manfaat SJSN tidak sebanding dengan terbatasnya jumlah dan jenis obat di Faskes pimer.
  2. Sistem rujukan belum berjalan dengan baik.
  3. Sistem informasi di Faskes primer belum ada/optimal.
  4. Pembayaran kunjungan dokter spesialis dan pemeriksaan penunjang diagnostikdengan alat canggih di Faskes primer belum jelas.
  5. Pemberian obat di Faskes primer sekitar 3 hari sedang untu penyakit kronis diperlukan pemberian obat sekitar 1 bulan(rujukan balik perlu lebih jelas pengaturannya).
  1. Pembiayaan dan regulasi
    Ada 2 masalah yang terkait dengan pembiayaan dan regulasi yaitu:
    1. Kapitasi tidak bisa langsung digunakan di Puskesmas dan Faskes TNI/Polri (Permendagri 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
    2. REGULASI dari Kemendagri dan Kemenkes aplikasinya benturan di daerah.
  1. Kelembagaan
    Ada 3 masalah di bidang kelembagaan yaitu:
    1. Puskesmas belum mempunyai ijin operasional untuk memenuhi persyaratan kontrak dengan BPJS Kesehatan.
    2. Belum ada pemahaman mengenai BPJS Pusat dan Daerah.
    3. Kurangnya pemahaman peran Pemerintah Daerah dalam BPJS.

Cukup banyak PR yang harus dikerjakan menyongsong beroperasinya BPJS Kesehatan. Guna mengatasinya Komisi III menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk segera ditindak lanjuti dalam rangka memuluskan beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014. (OM).

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Sinkronisasi Regulasi Jaminan Sosial Nasional PR untuk Penyiapan Provider Jaminan Kesehatan
http://www.jamsosindonesia.com/forum/sinkronisasi_regulasi_jaminan_sosial_nasional_pr_untuk_penyiapan_provider_jaminan_kesehatan
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019