jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Forum - PEMERINTAH HARUS TERBITKAN PERPPU UNTUK MENAMBAHKAN 1 (SATU) PASAL DALAM UU NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

08 July 2015

Pemerintah tidak dapat membuatkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) mengenai diperbolehkannya pekerja mengambil JHT secara sekaligus karena berhenti bekerja (di PHK) sebelum mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun dan mempunyai masa kepesertaan serendah-rendahnya 5 (lima) tahun. Hal itu disebabkan dalam Pasal 35 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN bahwa pekerja yang dapat menerima JHT secara keseluruhan adalah karena:

·         Pekerja memasuki masa pensiun, atau

·         Pekerja mengalami cacat total tetap, atau

·         Pekerja meninggal dunia;

Di luar ketiga kriteria tersebut di atas, maka pekerja tidak dapat mencairkan JHT yang dimilikinya.

Berbeda halnya dengan UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang telah dicabut oleh UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terhitung tanggal 1 Juli 2015. Dalam Pasal 14 UU Jamsostek disebutkan bahwa JHT dibayarkan secara sekaligus, atau berkala, atau sebagian dan berkala, kepada tenaga kerja karena: (a) telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, atau (b) cacad total tetap setelah ditetapkan oleh dokter, atau (c) meninggal dunia. Tetapi kemudian, Pasal 15 UU Jamsostek memberikan pengecualian, yaitu bahwa JHT dapat dibayarkan sebelum tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, setelah mencapai masa kepesertaan tertentu, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, dalam Pasal 32 PP No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan PP No. 84 tahun 2013, diatur sebagai berikut:

1.        Dalam hal tenaga kerja berhenti bekerja sebelum mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun dan mempunyai masa kepesertaan serendah-rendahnya 5 (lima) tahun dapat menerima JHT secara sekaligus.

2.        JHT dibayarkan setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak saat tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja.

3.        Dalam hal tenaga kerja dalam masa tunggu bekerja kembali, jumlah JHT yang menjadi haknya diperhitungkan dengan JHT berikutnya.

Selain daripada itu, UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 12 disebutkan bahwa, materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Dijelaskan dalam penjelasan Pasal 12 tersebut bahwa, Peraturan Pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

Karena itu, apabila Pemerintah memasukkan ketentuan mengenai dibolehkannya pekerja mengambil JHT karena terkena PHK atau berhenti bekerja sebelum usia 56 tahun dan telah mempunyai masa kepesertaan 5 (lima) tahun ke dalam Peraturan Pemerintah, maka Pemerintah melanggar UU No. 12 tahun 2011.

Untuk dapat mengakomodasi kondisi ekonomi pekerja dan keluarganya sebagai akibat terkena PHK atau karena berhenti bekerja dengan berbagai sebab, sehingga membutuhkan finansial guna menopang kehidupannya dengan mengambil dana JHT-nya, maka satu-satunya jalan bagi Pemerintah adalah segera membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk menambahkan 1 (satu) Pasal dalam UU No. 40 tahun 2004, yang berbunyi:

1.        Apabila pekerja mengalami PHK, atau berhenti bekerja sebelum mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kepesertaan serendah-rendahnya 5 (lima) tahun, dapat menerima Jaminan Hari Tua sekaligus.

2.        Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian, barulah Pemerintah dapat menyempurnakan atau merevisi Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua, dengan memasukkan Pasal dalam Perppu tersebut.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
PEMERINTAH HARUS TERBITKAN PERPPU UNTUK MENAMBAHKAN 1 (SATU) PASAL DALAM UU NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
http://www.jamsosindonesia.com/forum/pemerintah_harus_terbitkan_perppu_untuk_menambahkan_1_satu_pasal_dalam_uu_no._40_tahun_2004_tentang_sistem_jaminan_sosial_nasional
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016