jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Forum - Pembiaran Kekosongan Posisi Menteri Kesehatan oleh Presiden Berpotensi Merugikan Hak Rakyat untuk Mendapatkan Jaminan Sosial

Oleh: BPJS WATCH (Koordinator BPJS Watch : Indra Munaswar) 23 May 2012

Keterangan Pers BPJS Watch

23 Mei 2012

 

Hampir 1 bulan pasca meninggalnya Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih, Pemerintah dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum juga melakukan tindakan konkret untuk mengangkat Menteri Kesehatan yang baru. Pemerintah juga tidak secara tegas mendelegasikan seluruh kewenangan yang selama ini dimiliki oleh Menteri Kesehatan kepada Wakilnya. Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja dari Kementerian Kesehatan dalam menjalankan program-programnya untuk melayani masyarakat khususnya di bidang kesehatan.

Kalaupun Presiden mendelegasikan seluruh tugas, fungsi, dan tanggung jawab Menteri Kesehatan sementara ini kepada Wakil Menteri Kesehatan. Pendelegasian kewenangan yang terlalu besar kepada Wakil Menteri Kesehatan juga dikhawatirkan dapat berpotensi menimbulkan masalah terhadap kinerja Kementerian Kesehatan, khususnya dalam hal mempersiapkan aturan pelaksana yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 40/2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan UU No. 24/2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Sebagaimana diketahui terdapat 19 ketentuan yang masih perlu dibuat oleh Pemerintah dibawah koordinasi Kementerian Kesehatan dalam bentuk PP, dan 15 ketentuan dalam bentuk PERPRES, dengan rincian: 2 (dua) PP dan 3 (tiga) PERPRES untuk mengatur KELEMBAGAAN BPJS KESEHATAN.

Dengan pendelegasian kewenangan yang sedemikian besar Wamenkes dipaksa untuk mengurusi seluruh permasalahan kesehatan lainnya diluar masalah jaminan sosial. Mengingat isu jaminan sosial  adalah isu penting dengan kompleksitas yang tinggi, sekiranya perlu mendapatkan porsi perhatian khusus dari Wamenkes, sebagai pihak yang sebelumnya ditunjuk langsung oleh Menkes Alm. Endang Rahayu, untuk mempersiapkan aturan pelaksana yang diamanatkan UU SJSN dan UU BPJS.

Potensi problem telah muncul sebagai akibat kekosongan posisi Menkes, terbukti pasca 3 minggu meninggalnya Menteri Kesehatan, rapat rutin pembahasan mingguan RPP dan Rperpres  yang selama ini langsung dihadiri oleh Wamenkes tidak berjalan. Jika situasi ini terus berlanjut, hampir dapat dipastikan deadline di bulan november untuk selesainya RPP dan Rperpres tidak akan tercapai. Yang pada akhirnya 230 juta Rakyat Indonesia akan dirugikan.

Berdasarkan hal diatas, BPJS Watch menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Mendesak Mendesak Presiden untuk segera mengangkat Menteri Kesehatan Baru yang berasal dari kalangan profesional memiliki moralitas dan integritas tinggi serta pro terhadap percepatan pelaksanaan BPJS Kesehatan  pada 1 Januari 2014.  
  2. Mendesak Presiden cq. Kementerian Kesehatan untuk mempercepat pembentukan PP dan Perpres amanat UU SJSN dan UU BPJS sebelum  tenggat waktu  yang ditentukan.
  3. Mendesak Kementerian Kesehatan untuk mulai melanjutkan rapat rutin mingguan pembahasan Rancangan PP dan Rancangan Perpres tentang kelembagaan BPJS Kesehatan dan dengan intensitas yang lebih sering yakni 3 kali pertemuan dalam 1 minggu.

 

 

Jakarta, 23 Mei 2012

Koordinator BPJS Watch

 

Indra Munaswar

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Pembiaran Kekosongan Posisi Menteri Kesehatan oleh Presiden Berpotensi Merugikan Hak Rakyat untuk Mendapatkan Jaminan Sosial
http://www.jamsosindonesia.com/forum/pembiaran_kekosongan_posisi_menteri_kesehatan_oleh_presiden_berpotensi_merugikan_hak_rakyat_untuk_mendapatkan_jaminan_sosial
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016