jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Forum - MENYELARASKAN DANA PENSIUN DAN PESANGON DENGAN PROGRAM WAJIB BPJS KETENAGAKERJAAN

Oleh: Adhi Kristian (Peneliti) 13 August 2015

Program Pascasarjana Universitas Paramadina dibantu Synergi Policies dan didukung BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan seminar sehari dengan tema Menyelaraskan Dana Pensiun dan Pesangon dengan program Wajib BPJS Ketenagakerjaan, Rabu, (12/08).

SJSN Prioritas Nasional

Keynote Speech,  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Andrinof A. Chaniago, melalui Deputi Bidang  Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM BAPPENAS, Rahma Iryanti, menyampaikan bahwa pembangunan sistem jaminan sosial telah menjadi prioritas nasional. Diperlukan sumber daya dan dukungan yang besar dari berbagai pihak mengingat penyelenggaraan jaminan sosial akan melalui proses panjang dan terjal.

Andrinof menekankan aspek-aspek yang perlu dibangun untuk menjamin keberlangusungan SJSN, yaitu strategi komunikasi, perluasan kepesertaan, mekanisme pengumpulan iuran sektor informal, desain manfaat, keseimbangan dengan sektor privat, kepercayaan agar masyarakat taat membayar iuran, dan penyesuaian anggaran untuk menghindari kepailitan. Ia juga mengingatkan untuk meletakkan asumsi konservatif untuk mengukur ketangguhan penyelenggaraan program jaminan sosial.

Kesiapan BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap menyelenggarakan 4 program jaminan sosial. Agus Supriyadi, Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan BPJS Ketenagekerjaan saat ini tengah membangun kapasitas untuk menyelenggarakan program Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT). Agus juga menambahkan dengan sistem informasi yang dimilki  saat ini, BPJS siap memperluas cakupan kepesertaan. Pekerja informal dapat mendaftar sendiri dengan memperlihatkan KTP.  Nomor peserta BPJS Ketenagakerjaan merupakan Nomor Induk Kependudukan yang ada dalam KTP pendaftar.

Ia juga menyampaikan peningkatan manfaat program yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan, antara lain, santunan JKK meningkat dari Rp. 21 Juta menjadi Rp. 24 Juta. Ada juga pemberian beasiswa senilai Rp. 12 Juta kepada anaknya pekerja yang meninggal dunia.

Sinergitas Program Pensiun

Pada kesempatan itu, Perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, Wahyu Widodo,  menyampaikan perlunya sinergitas antara program wajib jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan dengan Pasal 156 dan Pasal 167 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 156 UU Ketenagakerjaan mengatur kewajiban pengusaha untuk membayar uang pesangon saat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sedangkan Pasal 167 mengenai kewajiban pengusaha atas uang penghargaan masa kerja, pesangon, dan manfaat pensiun saat PHK usia pensiun. “Kewajiban-kewajiban tersebut perlu disenergikan”, tambahnya.

Koordinasi Manfaat JK antara Akibat Kecelakaan Kerja dengan Akibat Kecelakaan Lalu Lintas

Manfaat JKK diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan manfaat jaminan kecelakaan lalu lintas diberikan oleh 2 penanggung yaitu jasa raharja dan BPJS Kesehatan. Jasa Raharja sebagai penanggung pertama akan menanggung Rp 10 juta untuk korban luka-luka, selebihnya ditanggung BPJS Kesehatan sebagai penanggung kedua.

Namun menurut Dr. Andi Afdal, Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, praktik koordinasi tersebut mengalami banyak masalah. Untuk mendapatkan manfaat asuransi jasa raharja, masyarakat harus mengurus laporan kepolisian, sebagai bukti telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Syarat pelaporan kepolisian ini membuat masyarakat sulit mengajukan klaim.  Padahal, apabila Jasa Raharja tidak menanggung kecelakaan tersebut, maka BPJS Kesehatan juga tidak dapat menanggungnya. Hal ini, menurut Andi, membuat Jasa Raharja hanya mendapat klaim 1000 kasus dari 10.400 kasus kecelakaan lalu lintas.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
MENYELARASKAN DANA PENSIUN DAN PESANGON DENGAN PROGRAM WAJIB BPJS KETENAGAKERJAAN
http://www.jamsosindonesia.com/forum/menyelaraskan_dana_pensiun_dan_pesangon_dengan_program_wajib_bpjs_ketenagakerjaan
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019