jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Forum - Menuju Badan Hukum Publik BPJS

24 February 2012

DJSN menyelenggarakan Pembahasan Konsep Badan Hukum Publik Badan Penyelengagra Jaminan Sosial pada tanggal 22 Februari 2012 di Crowne Plaza Hotel, Jakarta. Pertemuan yang dihadiri oleh para anggota DJSN dan Kementerian/instansi pemerintah terkait (Kemenkokesra, Kemenkes, Kemenakertrans, Kemenhuk&HAM, Kemeneg BUMN, Kemenkeu, Kemeneg PPN/Bappenas, TNP2K), serta melibatkan BUMN Penyelenggara JS (PT ASKES & PT JAMSOSTEK), lembaga independen, dan para konsultan DJSN.

Konsultan DJSN, Dr. Qomarudin, memaparkan “Konsep Badan Hukum Publik sesuai UU BPJS”. Dalam paparannya, Qomarudin menyampaikan esensi Badan Hukum Publik BPJS menurut UU BPJS serta penjelasan singkat tindak lanjut yang dipersiapkan Pemerintah.

Dilanjutkan dengan pemaparan “Transformasi Badan Hukum Penyeleggara Jaminan Sosial dari Perusahaan Perseroan (Persero) ke Badan Hukum Publik (BPJS)” oleh A. A. Oka Mahendra, SH., Konsultan Peraturan Perundang-undangan Kantor Konsultan MARTABAT.

Ditegaskan dalam paparannya “6 Faktor Penentu Keberhasilan Transformasi”. Pertama, Adanya UU dan peraturan pelaksanaan yang harmonis,konsisten dan dilaksanakan secara efektif. Kedua, Kemauan politik yang kuat dari Pemerintah. Ketiga, Komitmen pemangku kepentingan untuk melaksanakan trasnformasi.Keempat, Transformasi diyakini bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan SJSN, sebagai salah satu pilar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.Kelima, Dukungan masyarakat luas untuk mengawal trasformasi agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Keenam, Sosialisasi yang intensif dan menjangkau segenap lapisan masyarakat, guna menumbuhkan kesadaran pentingnya trasformasi untuk mencegah risiko sosial jika trasformasi terhambat.

6 rekomendasi transformasi menuju BPJS

Rekomendasi yang disampaikan A. A. Oka Mahendra (Kantor Konsultan MARTABAT), yaitu Pertama, Pemerintah segera selesaikan seluruh peraturan pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS. Kedua, Pemerintah siapkan administrasi beroperasinya BPJS Kesehatan dan perubahan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan secara cermat. Ketiga, DJSN awasi proses transformasi dan buka akses informasi publik. Keempat, Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) laksanakan tugas dalam masa trasisi sesuai UU dan buka akses informasi publik. Kelima, Pemangku kepentingan proaktif kawal proses tranformasi, serta keenam masyarakat dukung dan turut mengawasi pelaksanaan transformasi.

Kita nantikan SEGERA transformasi BUMN JS menjadi BPJS dan RAKYAT akan NIKMATI SJSN…. 

 

© Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2012

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Menuju Badan Hukum Publik BPJS
http://www.jamsosindonesia.com/forum/menuju_badan_hukum_publik_bpjs
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019