jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Forum - Menjamin Pelayanan Kesehatan Prima Bagi Karyawan Bersama BPJS Kesehatan

Oleh: Nurnisa Hairini (Peneliti Kesehatan Konsultan Martabat) 07 March 2014

Informasi mengenai koordinasi manfaat JKN dengan asuransi kesehatan tambahan sangat dinanti oleh pengusaha dan personalia perusahaan. Bagaimana cara memanfaatkan keduanya? Pertanyaan tersebut terjawab pada seminar yang diselenggarakan oleh Konsultan Martabat dan BPJS Kesehatan dengan tema Menjamin Pelayanan Kesehatan Prima Bagi Karyawan Bersama BPJS Kesehatan pada Selasa (4/2) di Intiland Tower, Jakarta. Seminar ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai perusahaan, baik yang ada di Jakarta maupun luar Jakarta.

Dr. Dwi Murtiningsih, Kepala Departemen Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan menjelaskan Mekanisme Penyelenggaraan JKN dan Koordinasi Manfaat dengan Asuransi Lain yang disampaikan oleh.  Konsultan Martabat, Dr. Asih Eka Putri menyampaikan langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan perusahaan untuk menghadapi kepesertaan wajib 1 Juli 2014.

Tiga Masalah Penyelenggaraan JKN

Dari seminar tersebut terungkap tiga permasalahan penyelenggaraan JKN, diantaranya:

1) Sosialisasi JKN minim

Informasi yang dimiliki peserta seminar mengenai JKN sebelum mengikuti seminar masih sangat minim. Hal ini terlihat dari begitu antusiasnya peserta melakukan diskusi sampai dengan hal-hal teknis dengan perwakilan BPJS Kesehatan. “Jika kami sedang melakukan perjalanan ke luar kota kemudian sakit, apakah kartu BPJS bisa digunakan?” tanya perwakilan dari PT Krakatau Steel. “Apakah ada batasan usia untuk mendaftar sebagai peserta JKN?” Pertanyaan dari perwakilan PT Rosche Indonesia.

Mekanisme penyelenggaraan JKN Kesehatan masih asing bagi para peserta. Selama ini, sebagian besar perusahaan yang perwakilannya hadir memberikan jaminan kesehatan kepada karyawan dengan membeli asuransi kesehatan swasta atau menyelenggarakan sendiri pelayanan kesehatan bagi karyawannya.

2) Fasiltas kesehatan BPJS Kesehatan terbatas

Salah satu peserta seminar mengungkapkan pengalamannya saat akan memanfaatkan pelayanan kesehatan JKN. Dalam keadaan gawat darurat, peserta terpaksa membawa keluarga yang sakit ke RS yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan karena tidak terdapat RS kerja sama BPJS Kesehatan di wilayah terdekat. Namun sayangnya, RS tersebut menolak melayani kemudian merujuk peserta ke Klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ketika peserta mendatangani Klinik tersebut, ternyata Klinik sudah tutup.

Di daerah, terutama wilayah terpencil, faskes yang bekerja sama denga BPJS Kesehatan masih sangat minim. Peserta kesulitan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang menjadi haknya.

3) Antrian Pendaftaran BPJS Kesehatan

Prosedur pendaftaran perusahaan menjadi peserta BPJS Kesehatan sudah cukup. Namun, kendala yang dihadapi perusahaan dalam mendaftar adalah panjangnya antrian pada saat mendaftar yang sangat menyita waktu. Hal ini pun diakui oleh BPJS Kesehatan “Jujur, kami merasa kualahan dalam menangani eforia masyarakat untuk mendaftar JKN. BPJS Kesehatan telah menambah jumlah tenaga kerja, namun para tenaga kerja tersebut masih dalam proses pendidikan.” Hal ini juga yang menyebabkan BPJS Kesehatan membatasi jumlah pendaftar perharinya.

Koordinasi Manfaat

Koordinasi manfaat JKN dapat dilakukan dengan Jasa Raharja untuk Kecelakaan Lalu Lintas, Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan untuk Kecelakaan Kerja, asuransi kesehatan swasta, atau badan lainnya menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Perwakilan perusahaan yang hadir dalam seminar sangat tertarik untuk melakukan koordinasi manfaat JKN dengan asuransi kesehatan lainnya maupun dengan layanan kesehatan yang telah dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan merasa perlu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih dari yang diberikan JKN kepada karyawannya.

“Koordinasi manfaat pada faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan hanya bisa dilakukan untuk menaikan kelas perawatan. Sedangkan, pada faskes yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Koordinasi manfaat hanya bisa dilakukan untuk layanan rawat inap.” Dr Dwi Murtiningsih menjelaskan ketentuan dasar dalam melaksanakan koordinasi manfaat.

Persiapan Perusahaan

Perubahan cara penjaminan kesehatan karyawan tentunya menyebabkan perubahan pola penganggaran kesehatan. Personalia masih memiliki cukup waktu untuk menentukan bagaimana cara terbaik memberikan pelayanan kesehatan kepada karyawan sesuai dengan dana yang tersedia di perusahaan.

Terdapat 3 hal yang harus disiapkan perusahaan menjelang kepesertaan wajib JKN 1 Juli 2015.

  1. Perusahaan segera menghitung ulang anggaran jaminan kesehatan bagi karyawan. Perusahaan wajib menganggarkan iuran JKN sebesar 4% dan karyawan mengiur sebesar 1%.
  2. Penyesuaian Perjanjian Kerja Bersama. Perusahaan segera melaksanakan negosiasi bipartit antara pemberi kerja dengan pekerja.
  3. Jika perusahaan dan pekerja masih berkenan menambah jaminan kesehatan tambahan, perusahaan perlu mendesain ulang paket pelayanan kesehatan yang diperlukan sebagai pelengkap pelayanan kesehatan JKN.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Menjamin Pelayanan Kesehatan Prima Bagi Karyawan Bersama BPJS Kesehatan
http://www.jamsosindonesia.com/forum/menjamin_pelayanan_kesehatan_prima_bagi_karyawan_bersama_bpjs_kesehatan
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016