jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Forum - “Komite Pengawas BPJS (BPJS Watch) Mulai Bekerja 7 November 2011”

07 November 2011

KETERANGAN PERS
Komite Aksi Jaminan Sosial
Senin, 7 November 2011

“KAJS akan terus mengawal terwujudnya jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia!!”

Saudara sebangsa dan setanah air – 28 Oktober 2011 adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena pada hari itulah RUU BPJS akhirnya disepakati oleh Pemerintah dan DPR RI menjadi undang-undang. Tidak pernah ada undang-undang yang pembahasannya begitu panjang dan alot, baik di dalam maupun di luar gedung parlemen, dikawal oleh delapan menteri dengan melibatkan Wakil Presiden, dan melibatkan puluhan ribu massa rakyat yang terus mengawasi rapat-rapat pembahasan RUU BPJS yang berjalan dua hari hingga larut malam.

Buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang mengepung gedung DPR tanggal 28 Oktober 2011, bukan hanya saksi tetapi adalah pelaku perubahan itu sendiri, karena kita tahu bahwa Pemerintah dan sebagian besar anggota DPR pada awalnya terus menolak pengesahan RUU BPJS ini. Adalah hasil perjuangan rakyat melalui KAJS (Komite Aksi Jaminan Sosial), yang didukung oleh sebagian anggota DPR, akademisi yang berkomitmen, sebagian aparat birokrasi yang sadar, dan tentunya media massa yang masih peduli, yang memastikan kemenangan rakyat melalui disahkannya UU BPJS tersebut.

UU BPJS pun menegaskan lahirnya dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yaitu BPJS 1 (Kesehatan) melayani jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat, yang akan mulai berjalan selambat lambatnya 1 Januari 2014, dan BPJS 2 (Ketenagakerjaan) melayani jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun, mulai berjalan selambat lambatnya 1 Juli 2015. KAJS menilai inilah titik pijak awal bangsa Indonesia menuju terwujudnya jaminan sosial menyeluruh bagi seluruh rakyat tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi, sesuai amanat UUD 1945 pasal 28 H ayat (3) dan pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

KAJS menyadari UU BPJS  ini masih membutuhkan pengawalan ekstra dalam proses finalisasinya. Oleh sebab itu pada hari ini KAJS dan seluruh unsur pendukungnya sepakat untuk membentuk Komite Pengawas BPJS (BPJS Watch), dengan melibatkan sebanyak mungkin pihak yang kompeten dan memiliki integritas seperti akademisi,  Indonesian Corruption Watch (ICW), anggota DPR, unsur-unsur dan tokoh-tokoh masyarakat yang berkomitmen dan peduli pada jaminan sosial.

Tugas Komite Pengawas BPJS ini adalah untuk:

  1. Mengawasi proses sinkronisasi, harmonisasi, hingga ditandatanganinya UU BPJS ini oleh Presiden (paling lambat 28 November 2011). Hal ini dilakukan guna mengantisipasi hilangnya ayat atau pasal dalam UU ini, sebagaimana pernah terjadi pada pasal tembakau dalam UU Kesehatan (No. 36/2009) dulu.
  2. Mengawal proses transformasi keempat BUMN menjadi Badan Hukum Publik sesuai amanat UU No. 40/2004 tentang SJSN dengan mengikuti sembilan prinsip (seperti wali amanat, nirlaba, hasil pengelolaan untuk sepenuhnya kepentingan peserta, dst.) dan melaksanakan lima program jaminan sosial bagi seluruh rakyat (jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian). Transformasi ini termasuk pengalihan aset BUMN dan dana awal BPJS, pekerja BPJS dan kesiapan operasionalnya, dan kepesertaan program jaminan sosial yang ada.
  3. Mengawasi dan mengawal implementasi langsung dari jaminan sosial menyeluruh bagi seluruh rakyat mulai tahun 2014 dan 2015 nanti.

KAJS menyadari pentingnya prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam proses transformasi ini, dan untuk itu KAJS menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Mendesak Pemerintah bersama DPR segera melakukan audit forensik terhadap keempat BUMN yang akan bertransformasi (PT Jamsostek, PT Taspen, PT Asabri, dan PT Askes), secara terbuka dan bisa langsung diawasi oleh masyarakat luas, agar tidak ada pelanggaran maupun potensi pelanggaran yang disembunyikan, yang bisa mempengaruhi kinerja BPJS kelak.
  2. Mendesak keempat BUMN untuk secara sukarela segera melakukan transformasi dengan merujuk pada UU BPJS dan UU SJSN, dengan pertama-tama melakukan audit aset dan membuat laporan keuangan penutupan perusahaan BUMN, serta membuat neraca pembukaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Laporan hasil audit harus dipublikasikan kepada publik untuk bisa diperiksa oleh seluruh masyarakat, bisa dengan melibatkan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau Akuntan Publik yang bisa dipercaya.
  3. Mendesak Dewan Jaminan Sosial Nasional bersama Pemerintah melalui jajaran Kementerian terkait untuk sesegera mungkin menyiapkan semua instrumen hukum yang dibutuhkan, guna melengkapi undang-undang yang ada yakni UU SJSN dan UU BPJS.
  4. Mendesak Presiden RI untuk melakukan pemilihan Dewan Direksi dan Pengawas BPJS 1 (Kesehatan) selambat-lambatnya 1 Juli 2013, untuk memastikan tidak akan ada penundaan operasionalisasi BPJS 1 (Kesehatan) mulai 1 Januari 2014.
  5. Mendesak Presiden RI untuk melakukan pemilihan Dewan Direksi dan Pengawas BPJS 2 (Ketenagakerjaan) selambat-lambatnya 31 Desember 2014, untuk memastikan tidak akan ada penundaan operasionalisasi BPJS 2 (Ketenagakerjaan) mulai 1 Juli 2015.

Terkait hal-hal di atas, KAJS bersama seluruh unsur pendukungnya berjanji akan terus mengawal  pelaksanaan UU BPJS dan UU SJSN, dan menyatakan bahwa Komite Pengawas BPJS (BPJS Watch) sudah langsung bekerja per tanggal 7 November 2011 ini juga.

Apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran hukum maupun penyimpangan lain dilakukan yang intinya ingin menghambat proses transformasi ini, KAJS akan berjuang sekuat tenaga agar para pihak yang terlibat mendapatkan hukuman yang setimpal, termasuk dengan bersama-sama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menindak dan mengawasi proses transformasi ini.

Untuk itu KAJS memohon dukungan dari seluruh Rakyat Indonesia dan DPR RI untuk ikut bersama-sama mengawal pelaksanaan UU BPJS agar tidak lagi dihalang-halangi atau dilalaikan oleh Pemerintah atau pihak lain yang menolak rakyat Indonesia jadi lebih sejahtera.

Yakinlah bahwa dengan jaminan sosial akan ada keadilan sosial dan rakyat bisa bermartabat.

 

 

Jakarta, 7 November  2011

KOMITE AKSI JAMINAN SOSIAL

 

Ir. Said Iqbal, M.E.

Sekretaris Jenderal

Presidium: Said Iqbal (Sekretaris Jenderal, 08158235479), R. Abdullah, Indra Munaswar (08159559867), Ali Akbar, Timbul Siregar, Muhamad Rusdi, Surya Tjandra.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
“Komite Pengawas BPJS (BPJS Watch) Mulai Bekerja 7 November 2011”
http://www.jamsosindonesia.com/forum/komite_pengawas_bpjs_bpjs_watch_mulai_bekerja_7_november_2011
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019