jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Forum - KOMISI IX DPRRI DUKUNG ANGGARAN TRANFORMASI BPJS

Oleh: Jamsos Indonesia 27 April 2012

 

Drs. H. Irgan Chairul Mahfidz, wakil ketua Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan dan jaminan sosial, dalam acara Forum Komunikasi SJSN yang diselenggarakan di Jakarta, 25 April 2012, oleh DJSN bekerjasama dengan FISIP Universitas Nasional, mengharapkan Pemerintah dapat secara efektif dan efisien menggunakan anggaran yang telah dialokasikan dengan sebaik-baiknya, sehingga keberadaan BPJS Kesehatan kelak benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan impian untuk memajukan kesejahteraan umum bagi bangsa Indonesia melalui program jaminan sosial, khususnya jaminan kesehatan, dapat tercapai.

Tambahan Anggaran Dukung Beroperasinya BPJS Kesehatan

Mahfidz mengemukakan bahwa Komisi IX DPR RI dalam APBN 2012 memberikan penambahan anggaran untuk persiapan menghadapi BPJS Kesehatan. Anggaran pada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan sebesar Rp. 2.337.500.000.000,00 untuk penguatan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, pemenuhan kebutuhan tempat tidur dan pemenuhan sarana kesehatan dasar, dan Badan Pengembanagan dan Pemberdayaan SDM (PPSDM) Kementerian Kesehatan memperoleh alokasi sebesar Rp. 230.000.000,00 yang terbagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi pendidikan dan non pendidikan.

Sementara itu, kata Mahfidz, besaran modal awal sebesar dua triliun rupiah untuk masing-masing BPJS tentunya telah melalui poerhitungan matang, baik dari segi kebutuhan BPJS dan dari segi kemampuan Pemerintah untuk menyediakan anggarannya. Modal awal tersebut digunakan antara lain untuk pembangunan sistem informasi manajemen, identifikasi kepesertaan, inventarisasi dan pengadaan asset, sosialisasi, aspek regulasi/hukum, pengembanagan SDM, dan aspek manajerial.

Bersinergi Percepat Pelaksanaan UU BPJS

Pada kesempatan tersebut A. A. Oka Mahendra dari Kantor Konsultan MARTABAT mengajak seluruh pemangku kepentingan terutama Kementerian/Lembaga Non Kementerian, PT Jamsostek (Persero), PT Askes (Persero), PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), auditor publik dan pihak lain yang terkait dengan transformasi badan penyelenggara jaminan sosial yang selama ini melaksanakan program jaminan sosial menjadi badan hukum publik, untuk bersinergi mempercepat pelaksanaan UU BPJS. Beroperasinya BPJS Kesehatan, dan berubahnya PT Jamsostek (Persero) menajdi BPJS Ketenagakerjaan, pada tanggal 1 Januari 2014 tidak boleh tertunda lagi. Oka Mahendra senada dengan  Mahfidz, meminta agar DJSN sejak awal mengawasi trnsformasi kedua PT (Persero) tersebut menjadi badan hukum publik sebagaimana ditentukan dalam UU BPJS.

DJSN Mitra BPK dan OJK dalam Melakukan Pengawasan terhadap BPJS

Sementara itu Bambang Purwoko anggota DJSN, sebagai pembicara berikutnya menyatakan bahwa peranan DJSN dalam pengawasan adalah nonfinancial auditor atau operating auditor sebagai mitra kerja BPK atau OJK yang berperan sebagai financial auditor. Kedua auditor yang berbeda tersebut Pada prinsipnya akan memberikan temuan audit yang saling melengkapi untuk cek silang. Lebih lanjut Purwoko mengemukakan, penekanan financial audit tertuju pada financial ratio, sedangkan operating audit dipusatkan pada pemeriksaan standar operasi baku, proses dan supervisi dari suatu kegiatan operasional. Mengenasi alat-alat pengawasan operating audit, menurutnya meliputi pertambahan kepesertaan, mekanisme koleksi iuran, desain manfaat yang komprehensif,prosedur penyelesaian klaim, pengelolaan investasi Dana Jaminan Sosial.

Revitalisasi Sosial

Firdaus Syam, pembicara lainnya dalam Forum Komunikasi yang dibuka oleh Ketua DJSN, DR Chazali H.Situmorang,Apt., Msc.,PH., membahas secara luas UU BPJS dalam persprektif politik.

Ia menyimpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan politik berbasis kesejahteraan rakyat adalah kebijakan pemerintah melalui turunan dari undang-undang, baik UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS dan UU Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN yang regulasi peraturan di tingkat implementasi mampu mendorong suatu upaya yang dapat merumuskan sekaligus membenahi program jaminan social dengan format baru yang diharapkan merevitalisasi sosial segenap rakyat Indonesia. Pada bagian akhir paparannya Firdaus mendesak agar BPJS dan DJSN bersama Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah regulasi peraturan perundang-undangan, restrukturisasi kelembagaan penyelenggara jaminan sosial, pengalihan aset dan SDM secara hati-hati, transparan, akuntabel dan menciptakan kondisi agar tidak terjadi gejolak sosial. 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
KOMISI IX DPRRI DUKUNG ANGGARAN TRANFORMASI BPJS
http://www.jamsosindonesia.com/forum/komisi_ix_dprri_dukung_anggaran_tranformasi_bpjs
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016