jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Forum - Kita Mampu Menyelenggarakan SJSN

Oleh: Jamsos Indonesia 01 April 2011

Kekuatiran Pemerintah akan beban APBN untuk mendanai program jaminan sosial tidak  berdasar.  Kapasitas fiskal Pemerintah cukup sehingga tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).   Masyarakat siap untuk bergotong-royong mengiur program jaminan sosial dan mendanai pembangunan dengan dana yang terkumpul.

Kesimpulan ini mengemuka pada dialog publik bertema “Kebijakan Fiskal dalam SJSN” yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai Kesejahteraan Sosial (FPKS) di Gedung Nusantara 1 DPR RI (24/11). Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan FPKS, “Apakah fiskal menjadi penghalang lahirnya UU SJSN?” yang dipaparkan oleh Zuber Safawi, FPKS DPR RI yang juga wakil ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan UU Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS), saat pembukaan seminar.  Forum semakin memperkuat pendapat Zuber, bahwa Pemerintah sangat lamban, tidak serius dan tidak memiliki komitmen dalam membangun SJSN.

Ledia Hanifa, anggota Pansus RUU BPJS dari FPKS DPR RI, menambahkan, “walaupun pembentukan UU BPJS sudah sangat urgent, Pemerintah menutup dialog dengan DPR”.  “Pemerintah dan DPR seperti orang sedang ‘diam-diaman dan marah-marahan’, ujarnya prihatin. Oleh karenanya, FPKS berinisiatif membuka dialog dengan Pemerintah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pakar dan masyarakat untuk mencari jalan keluar bagi kebuntuan RUU BPJS dan mengakhiri penundaan implementasi UU SJSN.” Ledia menerangkan.  Hadir pada forum ini wakil dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan RI, Asosiasi Asuransi dan Jaminan Sosial Indonesia, ketua dan anggota Komite Aksi Jaminan Sosial, pakar jaminan sosial, dan media.

Dana Cukup

BKF Kementerian Keuangan memprediksi penyelenggaraan SJSN akan membebani anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN) sebesar Rp 64,85 trilyun pada tahun 2012.  Beban fiskal ini berasal dari iuran jaminan kesehatan keluarga miskin dan tidak mampu serta iuran program jaminan sosial yang dibayar pemerintah sebagai pemberi kerja pegawai negeri, anggota Tentara Nasional dan Kepolisian RI. “Masih terdapat kekurangan Rp 30 trilyun untuk menutupi seluruh kebutuhan dana jaminan sosial, yang berjumlah Rp 94,85 trilyun”, papar Askolani mewakili Ketua BKF Bambang Soemantri Brodjonegoro.  Askolani menambahkan, Pemerintah harus menyeimbangkan kebutuhan pembangunan semua sektor, namun space terbatas.

Said Iqbal dari KAJS menyanggah keras pemaparan ini. Berdasarkan perhitungannya, dana pemerintah cukup untuk menyelenggarakan SJSN.  “Pemerintah terkesan lupa atau tidak paham bahwa iuran peserta adalah sumber pendanaan utama program jaminan sosial,” sanggahnya.  Lebih lanjut Iqbal menekankan bahwa persoalan penundaan implementasi UU SJSN bukanlah masalah fiskal. “Memang ada keengganan yang kuat dari Presiden SBY.  Presiden lebih memilih Jamkesmas untuk melanjutkan pencitraan dan popularitas”, katanya geram.

Pendapat senada disampaikan oleh Hasbullah Thabrany dari Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia.  Setidaknya dua studi menunjukkan ruang fiskal pemerintah yang masih terbuka luas dan belum dimanfaatkan optimal untuk pembangunan jaminan sosial, khususnya jaminan kesehatan.

Merujuk pada hasil studi yang dilakukan oleh Van der Eng dari Australian National University, Hasbullah menjelaskan kontribusi upah pada tahun 2003 telah mencapai 57% produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp 690 Triliun.  Tanpa menghitung inflasi, kontribusi ini melonjak 1,5 kali dibandingkan PDB pada tahun 1975 yang hanya mencapai 39% atau senilai Rp 2,8 Triliun - 246 kali lipat nilai nominal tahun 1975.  Namun, perkembangan fiskal ini tidak sejalan dengan penghasilan program jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) JAMSOSTEK. “Penghasilan JPK Jamsostek dari tahun ke tahun tidak ada perubahan berarti. Informasi ini menunjukkan bahwa kebijakan jaminan sosial tidak mengikuti perkembangan kapasitas fiskal,” tegas Hasbullah.

Hasil kajian Van der Eng memperlihatkan pula peningkatan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor melebihi rata-rata 60% selama tahun 1995 hingga 2007. Yang menarik, papar Hasbullah, pertumbuhan sektor manufaktur dan perdagangan melebihi sektor lainnya.  Kedua sektor ini menyerap tenaga kerja formal yang berpotensi membayar pajak dan iuran jaminan sosial dan bermuara pada peningkatan kemampuan fiskal negara.

Mobilisasi Dana Masyarakat

“Sangat menyedihkan”, seru Hotbonar Sinaga, Ketua Asosiasi Asuransi dan Jaminan Sosial Indonesia dan Direktur Utama PT Jamsostek (Persero), menggambarkan keterlambatan implementasi UU SJSN. Pemerintah seakan tidak paham “multiply effect” penyelenggaraan program jaminan sosial.  Dana jaminan sosial belum dilirik sebagai sumber investasi yang akan menciptakan lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Fakta ini terlihat dari dominasi dana perbankan sebagai penggerak roda perekonomian yang mencapai 81% dari total aset jasa keuangan tahun 2009 yang sejumlah Rp 3.296 Trilyun.  Porsi non bank hanya menempati 19%.  Berbeda dengan dana perbankan yang sebagian besar dana terkumpul bersifat jangka pendek, dana non bank yang bersumber dari dana jaminan sosial, dana pensiun dan asuransi jiwa bersifat jangka panjang. Total kekayaan badan penyelenggara jaminan sosial tahun 2010 mendekati angka Rp 200 Trilyun.   “Rasio ini tidak sehat, sangat beresiko,” tegas Hotbonar.

Lebih lanjut Hotbonar menerangkan bahwa resiko keuangan negara semakin meningkat karena pasar modal di Negara kita masih didominasi dana investasi portofolio dari luar negeri.  Masih belum beranjak dari titik rawan, sewaktu-waktu dana dapat hengkang dari Indonesia.  “Mobilisasi dana masyarakat melalui dana jaminan sosial sudah sangat mendesak untuk menurunkan resiko ini.  Perlu dana jangka panjang domestik dari investasi dana jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk menstabilkan pasar modal,” papar Hotbonar.

Hotbonar menekankan bahwa Pemerintah perlu menyegerakan penerbitan peraturan pelaksanaan UU SJSN untuk memperbaiki peraturan dan penyelenggaraan jaminan sosial yang berlangsung saat ini.  “Tuntaskan dan sinkronkan UU SJSN dan peraturan pelaksanaannya dengan perundangan lain termasuk UU Ketenagakerjaan.  Sudah saatnya Indonesia memberantas kemiskinan dan membangun negeri dengan bertumpu pada dana domestik, yaitu dana yang dihimpun dari iuran peserta jaminan sosial,” papar Hotbonar mengakhiri presentasi. AEP

 


© Martabat, April 2011

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Kita Mampu Menyelenggarakan SJSN
http://www.jamsosindonesia.com/forum/kita_mampu_menyelenggarakan_sjsn
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019