jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Forum - Karena ketidakpedulian Pemerintah: Puluhan Juta Rakyat Terancam Tidak Mendapat Jaminan Kesehatan

Oleh: Kominte Aksi Jaminan Sosial 07 September 2012

Berkat desakan dari gerakan rakyat melalui extra parlemen, kelompok masyarakat yang menamakan dirinya Komite Aksi Jaminan Sosial ( KAJS ) dimana  elemennya terdiri dari: Buruh Mahasiswa, Nelayan dan Kaum miskin akhirnya Indonesia memiliki UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  dan  wajib dijalankan pada 1 Januari 2014. Hampir satu tahun UU BPJS disahkan, belum  satupun aturan turunan dalam bentuk PP Jaminan Kesehatan dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan lainnya diterbitkan Pemerintah. Ada kesan pemerintah tidak serius dalam menyiapkan  Jaminan Kesehatan bagi seluruh rakyat sesuai amanat UUD 1945 pasal 28H ayat (3) dan pasal 34 ayat (2).

Belakangan tersiar kabar Pemerintah secara sepihak menetapkan alokasi anggaran “bantuan kesehatan” sebesar Rp 25 trilyun pada tahun 2014, yang akan digunakan bagi penduduk miskin “penerima bantuan iuran” yang menurut Pemerintah akan berjumlah 96,4 juta jiwa. Ini artinya per penerima bantuan iuran dianggarkan Rp 22 ribu lebih.

Tindakan pemerintah ini menunjukkan ketidakseriusan untuk melaksanakan perintah UUD 1945 khususnya pasal 28H ayat (3) dan pasal 34 ayat (2), ditegaskan kembali oleh UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang memerintahkan pemerintah untuk menyediakan jaminan kesehatan menyeluruh bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Karena semata fokus pada besar anggaran sebagai patokan yang kemudian disebut saja jumlah penduduk miskin yang dicakupinya, tanpa ada dasar pertimbangan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan dari mana asal besaran Rp 25 trilyun tersebut.

 Tindakan ini secara langsung juga akan berakibat puluhan juta warga negara Indonesia yang tidak miskin tetapi potensial menjadi miskin ketika sakit, sejumlah lebih 134 juta jiwa. Sementara buruh dan pekerja di sektor formal malah dibebani iuran tambahan sebesar 2%, yang kiranya akan memicu penolakan keras dari pekerja formal yang berjumlah lebih 30 juta jiwa, karena selama ini iuran tersebut justeru dibayarkan oleh Pengusaha.

Bila dihitung dari data orang miskin versi pemerintahTNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang berjumlah 96.4 juta dan pekerja formal dan keluarganya sebanyak 60 juta jiwa, yang dalam rencana pemerintah saat ini akan bisa menikmati jaminan kesehatan (96,4 juta jiwa melalui skema penerima bantuan iuran, dan pekerja formal melalui iuran) maka dari sekitar 250 juta warga negara Indonesia akan ada lebih dari 90 juta lebih rakyat tidak akan mendapatkan jaminan kesehatan mulai 1 Januari 2014 sesuai amanat UU BPJS!

Sepatutnya pemerintah lebih memprioritaskan  membuat aturan PBI dan Jaminan Kesehatan terkait iuran dan manfaatnya bila memang akan memberikan Jaminan Kesehatan bagi seluruh rakyat tanpa membatasi anggaran yang akan dialokasikan dan baru mencari pembenarannya. Cara pemerintah memainkan anggaran jaminan kesehatan sangat menyakitkan hati rakyat karena konstitusi UUD 1945 Pasal 28H ayat (3) yang menyatakan bahwa: “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”, dan Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” Adalah tanggung jawab pemerintah untuk mengupayakan agar seluruh rakyat Indonesia mendapatkan Jaminan Kesehatan seumur hidup apalagi setelah dibuatkannya UU 40/ 2004 tentang SJSN  dan UU No. 24/2011tentang BPJS.

Melihat  sikap “setengah hati“ dan ketidakseriusan pemerintah maka KAJS (Komite Aksi Jaminan Sosial) menyatakan sikap dan desakan sbb.:

  1. Potensi akan ada lebih dari 90 (sembilan puluh) juta rakyat tidak akan dapat jaminan kesehatan mulai 1 Januari 2014 merupakan pelanggaran serius terhadap perintah UUD 1945 dan karena itu harus dilawan.
  2. Data fakir miskin sebagai “penerima bantuan iuran” yang dikeluarkan TNP2K tidak jelas karenanya harus didefinisikan dan didata ulang dengan merujuk pada UU No 13 tahun 2011 tentang Fakir Miskin dan mendesak agar TNP2K dibubarkan karena tidak bisa membuat data yang valid serta hanya menghabiskan anggaran Negara.
  3. Iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja sebesar 2% harus tetap dibayarkan oleh pengusaha sebagai tambahan upah seperti yang sudah berjalan saat ini, karena apa yang sudah baik berjalan tidak boleh dikurangi.
  4. Apabila Pemerintah masih tetap dengan ketidakpeduliannya, dan tidak segera mengeluarkan aturan turunan UU SJSN dan UU BPJS, KAJS siap mengajukan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit), sebagaimana pernah dilakukan sebelumnya dan dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar seluruh rakyat bisa mendapatkan Jaminan Kesehatan menyeluruh sesuai perintah UU.
  5. KAJS mendesak DPR untuk berperan mengawasi persiapan transformasi BUMN PT ASKES menjadi BPJS Kesehatan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan dengan membentuk Satuan Tugas BPJS  paling lambat November 2012.
  6. KAJS bersama dengan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) akan mengumandangkan pada Aksi Mogok Nasional dua juta buruh di 14 Kabupaten/Kota padat Industri soal Jaminan Kesehatan bagi seluruh rakyat yang akan menjadi agenda utama bersama dengan HOSTUM (hapuskan outsourcing dan tolak upah murah).

Selamatkan Rakyat, Jalankan Jaminan Sosial, Selamatkan Uang negara..!!

Jakarta, 7 September  2012

 

KOMITE AKSI JAMINAN SOSIAL

 

Ir. H. Said Iqbal, M.E.
Sekretaris Jenderal
Hp:08158235479
Presidium: Said Iqbal (Sekretaris Jenderal, 08158235479), Indra Munaswar (08159559867), Edward Marpaung, Ali Akbar, Timbul Siregar, Muhamad Rusdi, Surya Tjandra.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Karena ketidakpedulian Pemerintah: Puluhan Juta Rakyat Terancam Tidak Mendapat Jaminan Kesehatan
http://www.jamsosindonesia.com/forum/karena_ketidakpedulian_pemerintah_puluhan_juta_rakyat_terancam_tidak_mendapat_jaminan_kesehatan
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019